BANDUNG, FOKUSJabar. id: Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Puskesmas memiliki layanan kejiwaan. Pemerintah pun menekankan masyarakat segera meminta bantuan Puskesmas jika menemukan keluarga atau kerabat yang stress akibat COVID-19.
Demikian hal itu untuk menghindari praktik pemasangan kepada orang depresi yang saat ini masih ditemukan di tengah masyarakat.
Tidak saja mengganggu kesehatan fisik, COVID-19 juga mengganggu psikis masyarakat. Hal itu pun tidak saja diderita orang yang secara langsung terpengaruh karena kehilangan pekerjaan , tapi juga dirasakan para penyitas COVID-19.
BACA JUGA: Puskesmas Keliling Percepat Vaksinasi
Gangguan mental pun dinilai telah mengubah pola-pola kehidupan individu, gangguan relasi, serta gangguan fungsi yang memengaruhi produktivitas manusia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung akselerasi akses, layanan dan kualitas kesehatan jiwa bagi masyarakat di masa pandemi.
“Ini sudah sesuai Perda 5/2018 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Peningkatan layanan kesehatan jiwa perlu disadari bersama sebagai sesuatu yang sangat urgen, terlebih kaitannya dengan pemulihan kesehatan jiwa pasca-COVID-19,” kata Asisten Pemerintah Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika di Bandung.
Apalagi Kementrian Kesehatan mencatat kasus depresi dan kecemasan di masa COVID-19 melonjak tajam. Ada 60 persen mengalami gejala depresi dan 40 disertai ide bunuh diri.
“Ide bunuh diri adalah ekses dari keadaan penyakit yang sulit dikendalikan,” kata Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lansia Kemenkes RI Rahbudi Helmi.
Rahbudi mengatakan bahwa 32,6-45 persen penduduk terpapar COVID-19 mengalami gangguan depresi. Sementara 10,5 persen sampai dengan 26,8 persen penyintas COVID-19 mengalami gangguan depresi.
“Depresi ini akan menyulitkan kita jika tidak dilakukan antisipasi dini yang bersifat promotif dan preventif,” kata Rahbudi.
Saat ini pemerintah sudah menyiapkan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas guna mengurangi tingkat keparahan penyakit kejiwaan.
“Caranya dengan meningkatkan integrasi sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menghindari pasung, ” kata dia.
Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Jabar Dewi Ambarwati mengatakan, di lapangan masih banyak yang tidak mengetahui bahwa Puskesmas sudah dilengkapi layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kesehatan primer.
“Masih banyak masyarakat menyangka Puskesmas hanya melakukan pelayanan pengobatan dan infeksi saja,” kata Dewi.
Selain melalui Puskesmas, ada juga rumah sakit jiwa yang memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat. Salah satu program yang menonjol adalah ‘Kampung Walagri’.
Kampung Walagri adalah program pusat pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) berbasis pemulihan secara komprehensif.
Dalam program itu, ODGJ dan ODMK akan mendapatkan lima area pemulihan, yaitu pemulihan klinis, fisik, eksistensi, sosial dan fungsi. Saat memasuki masa pemulihan fungsi berlangsung, ODGJ dan ODMK akan kembali ke masyarakat dan diberikan pekerjaan seperti bekerja di kafe, berkebun, hingga menjadi marbot masjid. Dengan begitu, mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup yang produktif.
(Solihin)
