Oleh: Soviyan Munawar
BANDUNG,FOKUSJabar.id: Cina membuka liberalisasi ekonomi dimulai pada tahun 1978 dengan membuka investasi asing, privatisasi BUMN, desentralisasi dan liberalisasi pedesaan.
Hal itu berdampak negatif pada sektor lapangan pekerjaan bidang pertanian yang menurun drastis dari 70,5 persen ke 36,7 persen.
Selanjutnya pada tahun 1980 dibuat kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melakukan intervensi kebijkaan kredit pajak, harga lahan murah dan perlindungan hak milik bagi investor. Dari situ pertumbuhan mulai tumbuh dan menyebar ke kawasan wilayah lainnya.
BACA JUGA: Arab Saudi Ogah Beri Izin Pesawat Israel Melintas
Dengan adanya kebijakan berbagai hasil pendapatan dan pajak, KEK dapat meningkatkan level Produk Domestik Bruto (PDB), investasi tumbuh, produksi dan produktivitas naik hingga upah buruh tinggi.
Berdampak juga pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi diperkotaan yang didukung longgarnya regulasi migrasi desa-kota.
Tahun 2002 Cina gabung World Trade Organization (WTO)/organisasi perdangan dunia. Pertumbuhan ekspor pun mulai meningkat. Namun dalam prespektif regional semakin terjadi ketimpangan antara wilayah pesisir yang lebih maju sebagai kawasan KEK dibandingkan kawasan pedalaman di sektor pertanian.
Sekitar 50-120 persen ketimpangannya. Pesisir lebih maju dibandingkan pedesaan. Kemudian kebijakan pertumbuhan industri digeser ke pedesaan, hasilnya sampai pada ketimpangan wilayah sedikit. Rasio PDB per kapita tidak terpaut jauh.
Tahun 2006 di mana fase BUMN menjadi besar dan dikendalikan kuat oleh pemerintah. Produktivitas tinggi dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi mulai surplus dan kekurangan tenaga kerja murah hanya tersisa sekitar 37 persen tenga kerja murah di sektor pertanian.
Penyebabnya, sektor non pertanian yang dikelola swasta menjadi sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Cina membangun transformasi liberalisasi struktural ekonomi dengan merancang kebijakan 5 tahunan. Yakni, meningkatkan industri manufaktur, industri berbasis Information and Communication Technology (ITC), Bioteknologi dan deregulasi sektor jasa.
Kini, Cina dikenal sebagai negara manufaktur besar yang berdampak pada negara Amerika Serikat, Norwegia, Amerika Latin dan Asia.
Dari manufaktur tersebut berdampak pada sektor lain terutama sektor jasa. Semuanya membutuhkan dukungan sumber energi yang besar.
Dari catatan transformasi liberalisasi pembangunan ekonomi Cina dan jika dikaitkan dengan potensi Indonesia yang memiliki potensi pertanian, kemaritiman, pariwisata yang sangat potensial. Dan jika ke sektor manufaktur, industri strategis pertahanan keamanan dan transportasi publik apa ada peluang?
Kemudian kemana arah pembangunan ekonomi yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan tetapi tetap melakukan pemerataan antarwilayah di Indonesia?
Untuk itu, penting Indonesia segera fokus pengembangan sumber daya insani ke depan yang tepat agar menjadi negara yang mandiri, berdaulat dan maju dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia yang terumuskan dalam Pancasila.
(Penulis adalah Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung)
