spot_imgspot_img
Jumat 9 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8247

Pemprov Jabar Raih Parasamya Purnakarya Nugraha

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Ibenk)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendapat penghargaan tertinggi dalam hal kinerja pemerintahan daerah, yakni Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, tepat pada hari ulang tahun (HUT) Otonomi Daerah ke XXII pada 25 April 2018.

“Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan tanda kehormatan yang diberikan atas karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (24/4/2018).

Dia menjelaskan bahwa penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha yang akan diberikan langsung kepada Aher itu didasarkan pada pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Menurut Iwa, Tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha diraih Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penilaian dalam kurun waktu 2014 sampai 2016. Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai tiga besar berturut-turut secara nasional.

” Jabar meraih peringkat ke-3 atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014, peringkat ke-2 tahun 2015, serta peringkat ke-2 tahun 2016 dengan status Sangat Tinggi dan skor 3,1760,” kata Iwa.

Selain itu, hasil Common Sense Survey (CSS) yang dilaksanakan 19-20 Februari 2018 oleh Tim Nasional ke daerah, Pemprov Jabar terbukti mempunyai berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Sebagai rasa syukur atas anugerah tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha, Pemprov Jabar akan melaksanakan Kirab pada Kamis (26/4/2018),” jelas dia.

(Ibenk/LIN)

Ke Pangandaran, Jokowi Ingin Nelayan Sejahtera dengan Keramba Jaring Apung

Penulis
Agung
-
0
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat berapa d pangandaran. (FOKUSJabar/Boip)

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Berkunjung ke Pangandaran, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan keinginan nelayan Pangandaran untuk dibangunkan Forter pelindung pelabuhan. Sebelumnya, keinginan nelayan itu disampaikan Menteri Kelautan, Kehutanan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Perintah itu datang dari presiden, bukan dari bu Menteri Susi. Jangan-jangan bu menteri ingin jadi presiden atau wakil presiden,” kata Jokowi dengan nada guyon, Selasa (24/4/2018).

Jokowi pun meminta agar nelayan bisa menjaga keberlangsungan dan kelestaruian biota laut. Terlebih, kata dia, laut adalah masa depan bangsa yang menjadi harapan generasi masa depan.

“Negara kita besar, 70 persen dan 2/3 negara kita adalah perairan. Maka saya ingin seluruh rakyat Indonesia lebih memahami dan melindungi segala potensi alam, termasuk laut di Pangadaran ini,” kata Jokowi.

Indonesia saat ini tengah mengembangkan Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore. Melalui terobosan baru ini, Jokowi ingin adanya peningkatan penghasilan tambahan bagi para nelayan.

“KJA ini kita bangun di Pangandaran, Karimunjawa dan Sabang. Dengan hasil yang akan kita dapatkan 180 ton pertahun per unit dari setiap delapan lobang. Tentu ini akan menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya kita akan ekspor ke Australia, Jepang dan Eropa,” jelas dia.

(Boip/LIN)

Wew! Sebanyak 7.378 Warga Kota Bandung Belum Rekam e-KTP

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di Kota Bandung tuntas sebelum hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada 27 Juni 2018.‎ Hingga saat ini, masih tersisa sebanyak 7.378 warga Kota Bandung yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Dadang Supriatna mengatakan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah dicocokan dan diteliti (Coklit), sekitar 1.7 juta warga Kota Bandung memiliki hak pilih. Jumlah tersebut belum termasuk 7.378 warga yang belum punya e-KTP.

“Data warga tersebut sudah ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, by name by adress karena mereka sudah masuk DPT. Nanti kita akan sisir bersama aparat kewilayahan dan KPU. Jadi sebelum hari H pencoblosan sudah selesai,” kata Dadang seusai rakor percepatan perekaman e-KTP di El Royal Hotel, Kota Bandung, Selasa (24/4/2018).

Kepala Disdukcapil Kota Bandung Popong Nuraeni menambahkan, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan aparat kewilayahan dan pihak terkait lain untuk mempercepat perekaman dan pencetakan e-KTP. Dirinya mengakui jika 7.378 warga yang sudah tercantum dalam DPT, belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP.

“Rakor hari ini ‎untuk memperkuat koordinasi kita dengan pihak kewilayahan, sehingga jumlah tersebut bisa terkejar sesuai target. Dengan demikian, seluruh warga Kota Bandung yang masuk dalam DPT bisa menyalurkan hak pilih mereka saat Pilkada Serentak 2018 maupun Pileg dan Pilpres tahun 2019. Terbanyak warga yang belum perekaman e-KTP ada di Ujungberung dan Babakan Ciparay,” kata Popong.

(Ageng/LIN)

Aher Akui BUMD di Jabar Masih Harus Dirasionalkan

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan menyatakan bahwa pembenahan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus menjadi prioritas.

Seperti diketahui, dari 13 BUMD di Jawa Barat, tercatat hanya dua yang dianggap berkontribusi maksimal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Bank BJB dan PT. Jasa Sarana.

“Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagian sudah berhasil dan sehat. Sebagian lagi masih dalam penyehatan. Saya kira ke depan kita harus punya orientasi bahwa BUMD harus dipantau terus, disehatkan dan dirasionalkan,” kata Aher, Selasa (24/4/2018).

Menurut dia, porsi tenaga kerja di BUMD tertentu berada pada jumlah besar dan berakibat menjadi beban bagi BUMD. Kendati begitu, pihaknya pun tidak bisa memberlakukan PHK, karena perlu adanya pembiayaan APBD.

“Mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD – BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD,” kata dia.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) menyebutkan, terdapat dua BUMD di Jabar, yakni BJB dan PT Jasa Sarana yang berkinerja baik.
Dua perusahaan tersebut tercatat berkontribusi maksimal untuk PAD.

“Yang bagus ada dua, BJB dan PT. Jasa Sarana yang bergerakdalam bidang jalan Tol,” kata Ketua Pansus LKPJ Gatot Cahyono.

BJB, lanjut Gatot, sudah masuk sebagai 12 bank terbesar di Indonesia. PAD yang dihasilkan per tahunnya antara Rp300 sampai dengan Rp350 milyar. Sedangkan PT. Jasa Sarana mancapai Rp11 milyar.

“Kalau yang lain ada yang sudah mulai baik, tapi sisanya harus dievaluasi dari sisi prospek,” terangnya.

Perusahaan yang masuk dalam tahap tersebut di antaranya, PT. Migas Hulu yang menjalani patnership dan Internship dengan Pertamina untuk mengelola Blok Offshore North West Java (ONWJ). Selanjutnya PT. Jasa Wisata yang memiliki banyak aset diharuskan mengkonsolidasikan internal pegawai.

(Adie/LIN)

Aa Anton Siap Perjuangkan Kepentingan Daerah melalui DPD

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Aa Aan Anton

GARUT, FOKUSJabar.id : Puluhan orang resmi mendaftar menjadi Bakal Calon (Balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebut saja salah satunya Aa Aan Anton HDS asal Kabupaten Garut. Menurutnya, dia sudah menyerahkan semua dokumen persyaratan dukungan pencalonannya.

Anton mengaku mendapat 10 ribu dukungan yang tersebar di 16 Kabupaten dan Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dari batas minimal lima ribu dukungan dari 13 Kabupaten dan Kota.

“ Alhamdulillah, saya mendapat 10 ribu dukungan dari 16 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat,” kata Anton, Selasa (24/4/2018).

Menurut Anton, dia ingin memperjuangkan kepentingan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui DPD. Dengan begitu, bisa menindaklanjuti situasi yang terjadi di masyarakat.

“ Meski anggota DPD tidak punya kebijakan Budgeting. Namun minimal bisa ikut terlibat dalam penyusunan Undang-undang (UU) sehingga bisa berbuat lebih maksimal untuk daerah,” beber Anton.

Untuk itu, Anton minta dukungan dan doa restu dari warga Jawa Barat untuk maju menjadi calon anggota legislatif DPD RI.

BACA JUGA:

Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung

Informasi yang terhimpun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 April-10 Mei melakukan verifikasi jumlah minimal dukungan, sebaran serta verifikasi adiminstrasi dan analisa dukungan ganda.

Selanjutnya, 31 Agustus-2 September pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan 20 September penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), penetapan nomor urut (21/9) dan pengumuman DCT pada 21-23 September 2018.

(Andian/Bam’s)

Pengamat LIPI: Peta Politik Jawa Barat Paling Beragam

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)
BANDUNG, FOKUSJabar co. id: Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahun Indinesia (LIPI)  Syamsudin Haris menyatakan bahwa Jawa Barat mempunyai peta politik paling beragam.

Sebab, kata dia, Jabar memiliki empat pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Jabar 27 Juni 2018.

“Tingkat kompetisinya sangat tinggi walaupun dua pasang cukup menonjol di bandingkan yang lain,”  kata Syamsudin di Bandung,  Selasa (24/4/2018).

Menurut dia, jika melihat peta politik dan peta koalisi, tidak ada yang menonjol karena tidak ada satu pola peta politik Pilkada yang sama di semua wilayah. Kecuali tiga partai yang senada berkoalisi, itupun hanya di beberapa daerah.

“Saya menyebutnya tiga serangkai, Gerindra, PKS dan PAN, seperti di Provinsi Jabar,  Jateng,  Jatim,  Sumut dan Maluku Utara. Selain itu nggak ada pola atau peta politik yang sama,” jelas dia.

Hal tersebut menunjukkan tidak simbiosis ideologi pada partai-partai politik yang ada saat ini.  Yang ada simbiosis kepentingan masing-masing kelompok partai politik.

“Contoh,  dalam Pilkada Jabar dukungan PAN terhadap Sudrajat-Syaikhu adalah dukungan setengah hati, akibat kekecewaan PAN ketika Demiz meninggalkannya dan pindah ke partai Demokrat,” jelas dia.

Selain itu, Syamsudin juga mengungkapkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan banyak paslon yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sangat menonjol.

“Padahal kita sedang menghadapi Pilkada, sebagian yang kena OTT adalah paslon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan ini akibat tidak adanya gagasan atau simbiosis ideologi partai politik,” pungkas dia.

(Budi/LIN)

Hasan Optimistis Bisa Raih 60 Persen Suara di Depok

Penulis
Anthika Asmara
-
0

DEPOK, FOKUSJabar.id: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin – Anton Charliyan (Hasanah) optimistis mampu merebut 60 persen suara di Kota Depok untuk Pilgub Jabar 2018.

Demikian disampaikan Tubagus Hasanuddin (Hasan) saat Apel Siaga bersa. A 2 ribu kader PDIP di Gedung Samina, Kota Depok, Selasa (24/4/2018).

Hasan menyebut bahwa target 60 persen di Depok realistis dan bisa diwujudkan. Terlebih dalam setiap kunjungannya ke setiap daerah, antusiasme kader PDIP sangat luar biasa.

“Kita harus merebut 660 ribu suara,” kata dia.

Kota Depok terdiri dari 3 ribuan TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1,1 juta. Jika satu TPS ada 300 hingga 400 pemilih, maka Hasan menginginkan 200 suara setiap TPS bisa diraih.

“Kami tadinya menargetkan sekitar 40 persen, tapi katanya tidak bisa, berdasarkan pengalaman kemarin jadi 60 persen. Bagus, kader yang baik begitu. Itu hebat,” jelas Hasan.

“Kami sumpah tidak akan korupsi dan tidak akan maksiat. Demi Alloh kami tidak mentolerir dan mentoleransi perbuatan korupsi,” tegas Hasan.

Selain itu, lanjut Hasan, banyaknya permasalahan di Jabar menjadi keresahan dirinya saat ini. Mulai dari masih tingginya angka pengangguran sebanyak 2 juta orang, disusul 3,8 juta jiwa masuk kategori miskin, serta angka lama sekolah masih berkutat di angka 7-9 tahun.

“Baru satu strip di atas Papua, mungkin dua tahun lagi kita kalah dari Papua (angka lama sekolah),” ucap dia.

Permasalahan tersebut, kata Hasan, harus dituntaskan. Terlebih, ada banyak hal yang masih kurang, harus segera diperbaiki, misalnya pengangguran.

“Kemiskinan kita kikis melalui lapangan pekerjaan. Saya menggunakan bahasa Jabar Sebeuh (kenyang). Bekerja apapun harus cukup untuk pangan, Jabar harus jadi lumbung pangan,” pungkas dia.

(LIN)

1...8,2468,2478,248...8,527Halaman 8,247 dari 8,527

Copyright © fokusjabar.id