MAJALENGKA, FOKUSJabar.id : Proyek Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, menuai pujian dari Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bandara Kertajati dinilai bisa menjadi percontohan, baik dari segi pelaksana pembangunan, pembiayaan sampai cara mengatasi dampak sosial yang terjadi.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kulonprogo Rudiyatno disela-sela studi banding ke Pemerintah Kabupaten Majalengka ihwal pembangunan Bandara Kertajati, Kamis 1 Maret 2018. Rombongan tersebut diterima Asisten Pemerintahan Kabupaten Majalengka Aeron Randi serta jajaran dan Direktur Umum dan Keuangan PT BIJB Muhamad Singgih.
“BIJB ini luar biasa. Ini PT baru tapi bisa melaksanakan pembangunan bandara secara terstruktur lancar dan efisiensi biaya. Ini inspirasi kami Pemerintah Kulonprogo untuk bisa mengambil beberapa manfaat yang diperoleh dari PT BIJB ini,” kata Rudiyatno.
Kulonprogo sendiri saat ini tengah membangun bandara baru yakni, New Yogyakarta International Airport (NYIP) yang dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I. Gejolak sosial dialami Pemkab Kulonprogo ketika tengah dalam pembebasan lahan. Permasalahan serupa juga sempat dialami Bandara Kertajati dengan warga sekitar proyek dua tahun lalu saat proses pembebasan lahan.
Namun ekses tersebut bisa diminimalisir dengan beberapa pendekatan persuasif sehingga pembangunan Bandara Kertajati saat ini sudah mencapai 88 persen dan diproyeksikan beroperasi pertengahan 2018.
“Saya kira (Bandara di Kulonprogo) pendekatan persuasifnya masih harus ditingkatkan. Kemudian harus kita selalu berikan informasi bahwa kehadiran bandara itu bisa selalu memberikan manfaat,” sebut Rudiyatno.
“Jadi kalau pemikiran yang kemarin harus kita rubah mindsetnya. Kita sampaikan ini dampaknya multiplier effect dengan keberadaan bandara itu sebenarnya,” tambahnya.
Dari pola pembiayaan dia juga cukup terkejut sebab nilai investasi pembangunan bandara bertaraf internasional hanya menelan Rp 2,6 triliun. Sedangkan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIP) saja untuk kebutuhan ganti rugi menelan biaya sekitar Rp4,13 triliun. “Ini luar biasa. Karena baru mengeluarkan dana Rp 2,6 triliun. Padahal pembangunan fisik bandara sudah hampir jadi,” ungkapnya.
Muhamad Singgih mengakui, permasalahan yang dialami saat memulai pembangunan Bandara Kertajati sendiri tidak jauh berbeda dengan Bandara di Kulonprogo. Terkait masalah kemasyakaratan sebenarnya itu bisa diatasi dengan treatment khusus, salah satu komitmen yang dilakukan PT BIJB yakni menyerap ketenagakerjaan warga sekitar bandara.
Diketahui, hampir separuh kebutuhan tenaga Aviation Security (Avsec) yang diserap Bandara Kertajati memberdayakan warga sekitar. Perekrutan tersebut dilakukan bertahap sampai pengoperasian bandara nanti.
“Yang pasti hubungan dekat PT BIJB dengan stakeholder dan cara berkomunikasi dengan masyarakat. Koordinasi bagaimana tenaga kerja lokal. PT BIJB memberikan suatu batasan penyerapan tenaga lokal, lalu kerjasama lintas instansi di mana PDAM Majalengka menjadi sumber air agar ada kesamaan dengan pemerintah setempat,” ujarnya.
“Permasalahannya sebenarnya sama akhirnya kita bisa mencetak dialog baik,” lanjut Singgih.
Proses pembanguan fisik Bandara Kertajati yang dimulai Desember 2015 saat ini sudah menyentuh angka 89 persen per 25 Februari. Dari tiga paket pengerjaan untuk sisi darat dimana PT BIJB menjadi pelaksana pembangunan, hanya tinggal area terminal yang masih belum selesai 100 persen. Sedangkan untuk penunjang operasional bandara berupa incenerator, meteorologi, grand water tank, jalan kawasan, sub station dan perangkat keamanan kebakaran bandara sudah mencapai 93,7 persen.
Sedangkan untuk sisi udara, dimana Kementrian Perhubungan menjadi penanggung jawab pembangunan sudah 100 persen. Pengerjaan meliputi runway dengan panjang 2.500 meter, taxi way, apron dan Air Trafic Control (ATC).
(DH)
