spot_imgspot_img
Selasa 13 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8148

Diduga Terindikasi Korupsi, Pengadaan Fingerprint di Ciamis Diperiksa Kejari

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Diduga terindikasi korupsi, pengadaan mesin absensi online (fingerprint) di 37 Puskesmas dan sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Ciamis diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis. Kajari Ciamis Sri Respatini tidak menampik jika pihaknya telah memanggil 37 Kepala UPTD Puskesmas untuk dimintai keterangan terkait pembelian fingerprint.

“Ini kan baru pemanggilan untuk dimintai keterangan, baru sebatas mengklarifikasi saja. Tidak banyak yang harus dijelaskan,” kata Sri Respatini di ruang kerjanya.

Kepala Dinas Kesehatan drg. Engkan Iskandar mengaku, pihaknya telah menerima surat dari Kejari perihal Bantuan Pemanggilan No:B-1063/O.2.24/Fd.1/05/2018. Dalam surat itu Dinkes diminta bantuan untuk menyampaikan surat panggilan kepada seluruh Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Ciamis terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin abensi fingerprint.

“Kaget juga saya diminta menghadirkan kepala puskemas terkait itu. Saya minta kepada kepala puskesmas untuk menjelaskan apa adanya,” kata Engkan.

Engkan mejelaskan bahwa pembelian fingerprint dilakukan untuk meningkatkan disiplin ASN. Sesuai ketentuan fingerprint yang digunakan sebagai alat absensi itu harus terkoneksi secara online ke server atau admin di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

“Sumber dananya bisa dari dana JKN, hemat saya tidak ada permasalahan,” jelas dia.

Dari beberapa informasi yang dihimpun, pembelian fingerprint di seluruh puskemas seharga Rp8 jutaan, sementara harga pembelian fingerprint di UPTD Pendidikan dan sekolah kisaran Rp3 jutaan. Fingerprint tersebut diduga dibeli dari satu perusahaan atau label yang sama.

“Saya tidak tahu kenapa beda harganya (antara yang di Disdik dan Dinkes), mungkin dari speknya beda atau gimana,” kata dia.

Sementara itu, kepala Puskesmas juga sudah koordinasi terkait penganggaran pembelanjaan fingerprint ke BKSDM dengan kisaran alokasi antara Rp8-10 juta

“Itu yang saya ketahui dari beberapa keterangan,” kata dia.

Sementara itu,  Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Ciamis Ihsan Rasyad menyebut, pihaknya pernah mensosialisasikan bahkan melakukan simulasi aplikasi daftar hadir sidik jari berbasis online itu.

 “Judul besarnya sosialisasi peningkatan disiplin ASN agar datang dan pulang tepat waktu, dan kehadiran ASN ini juga menjadi salah satu rujukan pemberian TPP,” kata Ihsan.

Saat itu cara kerja aplikasi dan sistemnya dibeberkan, termasuk kaitannya dengan alat dan spek yang dibutuhkan, serta perkiraan harga mesin antara Rp8-Rp10 juta.

“Kami arahkan untuk membuat alokasinya dari sumber anggaran yang legal, jangan dari sumber anggaran yang tidak legal, kalau mesin lebih murah dari yang sudah dianggarkan lebihnya tinggal dikembalikan,” kata Ihsan.

Sepengetahuan dia, instansi dan lembaga yang sudah memakai fingerprint ada sekitar 200, termasuk 37 puskemas. Namun Ihsan tidak tahu jika pengadaannya bersumber dari perusahaan yang sama dengan harga yang berbeda. Ihsan menyangkal jika dalam pertemuan itu hadir pihak ketiga sebagai pengusaha seperti isu yang beredar.

“Tidak ada pihak ketiga atau pengusaha yang hadir pada saat simulasi. Kita hanya menjeaskan sistem, dan merumuskan stadar spek yang ideal. Kalau di lapangan katanya ditemukan bersumber dari satu perusahaan saya tidak tahu. Belinya bebas kemana saja,” kata Ihsan.

Dirinya pun tidak mengetahui adanya pemanggilan oleh Kejari, terlebih pengadaan fingerprint yang sedang didalami Kejari.

Menyikapi hal itu, Ketua HMI Ciamis Hendriawan Firmansyah siap mendukung penegak hukum dalam upaya penyeledikan yang dilakukan Kejari Ciamis.

“Kita siap mengawal kasus ini sampai tuntas dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” kata Hendriawan

Berdasarkan  PP Nomor 70 tahun 2000, kata dia, setiap orang atau lembaga berhak memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Jangan ada tebang pilih dalam menindak kasus dugaan tindak pidana korupsi di Ciamis,” tegas dia.

(DH/LIN)

Demiz: Pendidikan Agama Penting Jadi Bemteng Generasi Muda

Penulis
Anthika Asmara
-
0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan pentingnya pendidikan Agama Islam di kalangan anak muda sebagai benteng melawan perkembangan teknologi khususnya akses internet.

Demikian diungkapkan Demiz pada dialog kebangsaan dan buka puasa bersama dengan Konsorsium Pesantren Indonesia (KPI) di Islamic Center Kota Bekasi, Senin (4/6/2018).

Menurutnya, hadirnya akses internet yang begitu mudah diyakini bisa berdampak buruk bagi anak muda, salah satunya untuk menyebarkan informasi-informasi negatif kepada publik.

“Saat ini internet semakin mudah di akses, sehingga dapat menyebarkan informasi hoax, selain itu orang juga dengan mudahnya menonton situ-situs negatif seperti situs porno dan yang lainnya. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengawasi hal itu? Sementara orangtuanya juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam penuh,” kata Demiz.

Untuk itu, kata dia, peran pondok pesantren dinilai sangat penting dalam memberikan pentahuan tentang agama bagi anak muda, lantaran pendidikan agama yang didapatkan di dalam sekolah sangat sedikit.

“Pendidikan agama di sekolah sangat sedikit, dalam satu minggu hanya ada beberapa pertemuan, makanya pondok pesantrenlah yang saya kira saat ini dapat membantu anak memberikan pemahaman tentang agama,” ucapnya.

Demiz menambahkan, dampak buruklainnya dari internet bagi generasi muda adalah terbuka nya peluang transaksi narkoba dan pornografi.

Bahkan, katanya, yang lebih bahaya lagi dampak atau pengaruh LGBT (lesbian gay biseksual dan transgender) pun mulai mengancam generasi muda melalui internet.

“Saya kira pendidikan agama dan pendidikan di pesantren harus menjadi prioritas untuk membentenginya,” kata dia.

(LIN)

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Nikmati Fasilitas Selama Mudik

Penulis
Agung
-
0
Kepala BPJS Kesehatan Cab.Tasikmalaya saat memberikan Penjelasan ke Awak Media FOKUSjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id:  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tidak perlu khawatir saat melakukan perjalanan mudik dan libur lebaran, Sebab layanan BPJ kesehatan masih bisa dinikmati.

“Peserta JKN-KIS tetap berhak atas jaminan pelayanan kesehatan selama hari libur Idulfitri dengan prosedur yang sudah disepakati dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata  Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya dr.Triwidhi. H Puspitasari  saat silaturahmi dengan wartawan  di Aula Pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Senin (04/06/18).

Dia mengimbau, peserta JKN-KIS yang sedang dan akan melakukan perjalanan mudik ke luar wilayah untuk selalu membawa kartu JKN-KISnya demi kelancaran dan tertibnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di faskes dimanapun berada.

Ditambahkan, guna memastikan kelancaran dan ketepatan peserta JKN-KIS dalam memperoleh pelayanan kesehatan saat mudik lebaran, BPJS Kesehatan telah meluncurkan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan secara gratis di Google Paly Store melalui perangkat Android digengaman.

”Di Aplikasi itu menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan setempat, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab dan keluhan, info BPJS Kesehatan, tips mudik BPJS Kesehatan, dan lokasi-lokasi penting serta media sosial BPJS Kesehatan,”papar Triwidhi Hastuti.

(Seda/DAR)

Semua Wilayah Bandung Raya Harus Terlayani Kereta Cepat

Penulis
Agung
-
0
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) seusai melaksanakan penandatanganan kerjasama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Gedung Sate, Senin (5/6/2018). (FOKUSJabar/Ibenk)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hanya melayani Kota Bandung saja, tetapi aksesnya akan sampai ke seluruh wilayah Bandung Raya.

“Karena tidak mungkin kalau Kota Bandung saja yang dilayani kereta cepat ini. Sementara daerah yang lain tidak,” kata Aher di Gedung Sate Jalan Dipenogoro Kota Bandung, Senin (5/6/2018).

Maka dari itu, katanya, titik pertama kereta cepat Jakarta-Bandung berada di Tegalluar, Kabupaten Bandung. Kendati demikian, pembangunan terlebih dahulu dilakukan di Kota Bandung.

“Sehingga kereta cepat Jakarta-Bandung ada di Kabupaten Bandung. Ini (namanya) bukan kereta cepat Kota Bandung lagi tetapi kereta cepat Bandung Raya,” ucap Aher.

Aher menegaskan, pembangunan infrastruktur dan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung akan tuntas pada 2019. Tandatangan kerjasama pembangunan kereta cepat tersebut telah dilakukan Aher di Gedung Sate, Senin (5/6/2018).

(Ibenk/DAR)

Menangkan Yossi-Aries, BMI Maksimalkan Kerja Politik

Penulis
Anthika Asmara
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id: Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bandung terus meningkatkan kerja-kerja politik guna memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2 Yossi Irianto-Aries Supriatna di Pilwalkot Bandung.

“Kami tiap hari turun ke lapangan, tak ada waktu libur. Kami all out karena tujuan kami Yossi-Aries harus menang,” tegas Ketua BMI Kota Bandung Herman Budiono di Bandung, Senin (4/6/2018).

Budi pun semakin mengoptimalkan sisa waktu satu bulan dengan kerja kerasa memenangkan pasangan Hebring.

“Di darat kami terus turun menemui warga untuk mensosialisasikan Yossi-Aries. Kami bagikan APK (alat peraga kampanye) dan sosialisasi bagaimana cara mencoblos. Kami juga garap sisi udara dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal,” kata dia.

Bahkan BMI Kota Bandung secara khusus membentuk cyber army guna menyasar kalangan milenial. Tugas cyber army untuk melakukan kampanye secara kreatif sekaligus menangkal isu-isu negatif yang diarahkan kepada pasangan Hebring.

Dia menyadari pentingnya manggarap media sosial. Apalagi kata dia, lebih dari 30 persen pemilih Kota Bandung sangat melek teknologi informasi dan sosial media.

“Kami juga setiap hari masuk dan menemui komunitas serta kelompok-kelompok di masyarakat. Anak muda, penghobi, majelis pengajian, hingga ibu rumah tangga kami masuki,” ungkap Budiono.

Tidak hanya itu, kader dan relawan BMI pun diminta memaksimalkan popularitas Jokowi yang identik dengan PDIP. Sebab,  berdasarkan hasil survei, 70 persen masyarakat menyebut PDIP identik dengan Pak Jokowi.

“Kenapa tidak kita manfaatkan popularitas Pak Jokowi. Karena faktanya memang Pak Jokowi juga kader PDIP. Intinya kami sudah intruksikan seluruh kader BMI bekerja keras memenangkan pasangan Yossi-Aries,” tegas dia.

Budi optimistis bahwa BMI mampu berkontribusi besar terhadap kemenangan pasangan yang didukung PDIP, PPP, Hanura dan Nasdem di Pilwalkot Bandung.

“BMI akan menjadi yang terdepan untuk memenangkan Hebring. Hal itu bahkan sudah diakui oleh Ketua kami (Ketua DPD PDIP Jabar Tb Hasanudin,” kata dia.

(LIN)

Programnya Merakyat, Olot Adat Jawa Barat Dukung Hasanah

Penulis
Anthika Asmara
-
0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat telah menyatakan sikapnya mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) di Pilgub Jabar 27 Juni 2018.

Ketua Harian BOMA Jawa Barat Jajang Hadiwiyono (Jajang Sanaga) mengatakan, pernyataan sikap tersebut dilandasi kepercayaan Olot Masyarakat Adat terhadap dua sosok Purnawirawan Jendral tersebut untuk memimpin Jawa Barat.

Jajang Sanaga mengatakan, ketegasan yang dimiliki Hasan dan Anton sebagai figur yang berasal dari militer itu menjadi alasan kuat dukungan itu.

Menurut dia, kriteria kepemimpinan yang dimiliki Hasanah, saling melengkapi dan diyakini mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk Jabar.

“Saya sudah kenal lama dengan ketegasan Kang Hasan, yang paling penting peduli terhadap masyarakat adat dan memahami kultur serta kearifan lokal Jawa Barat itu sendiri,” ungkap Jajang usai pembacaan deklarasi, di Kampung Citamiang, Desa Tanjungsari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (4/6/2018).

Program yang dimiliki Hasanah pun, kata dia, cukup berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang ada di di Jabar.

Dia yakin, sebagai calon pemimpin yang yang memahami seni dan budaya, Hasan akan memberikan perhatian khusus bagi kelestarian adat di Jabar.

“Programnya cukup rasional dan bisa diterima, apalagi pasangannya Kang Anton juga mengenal dan cinta budaya Sunda semenjak jadi Kapolda,” tutur dia.

Sementara itu, Cagub Jabar TB Hasanuddin mengatakan bahwa masyarakat adat, seni dan budayanya memiliki potensi untuk diangkat dan dikembangkan menjadi tujuan wisata dalam aspek kearifan lokal Jawa Barat.

Menurut dia, seni dan budaya Sunda bukan hanya kebanggaan masyarakat Jawa Barat, lebih dari itu sebagai identitas bangsa yang harus terus diperkenalkan kepada dunia luar.

“Kearifan lokal harus kita angkat, agar dunia tahu bahwa kita punya kelebihan dan keunikan yang tidak dimiliki orang lain,” kata Hasan.

Menurut Hasan, masyarakat adat yang masih eksis juga bisa dibuatkan Desa Adat. Hal tersebut, kata dia, bisa mendatangkan wisatawan dan mampu menumbuhkan ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar.

“Syaratnya ada tiga, yakni destinasi wisata atau atraksi wisata, infrastrukturnya kita bangun, dan tentu keamanan harus terjamin,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Hasan pun menyampaikan rencananya akan melibatkan seluruh jasa perhotelan di Jawa Barat, agar bersedia mengajak para seniman untuk menampilkan kesenian Jawa Barat.

“Minimal seminggu dua kali, seniman tampil dengan pencak nya atau gendangnya di hotel-hotel dan dibayar, sehingga seniman bisa hidup dari situ,” pungkas Hasan.

(LIN)

Proyek LRT Libatkan Pemerintah di Bandung Raya

Penulis
Anthika Asmara
-
0
Ilustrasi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah di wilayah metropolitan menandatangani kerjasama pembangunan sistem angkutan massal Light Rail Transit (LRT).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa penandatangan kerjasama ini untuk menghindari anggapan proyek kereta cepat yang diinisiasi pemerintah pusat hanya melibatkan Pemkot Bandung saja.

Aher menilai bahwa proyek tersebut sudah menyangkut pembangunan antar kabupaten kota di Bandung Raya, sehingga perlu Pemprov Jabar menyamakan visi dan perencanaannya.

“Proyek ini bukan melibatkan Kota Bandung saja. Tidak mungkin yang lain tidak ditangani. Bahwa kemudian pelaksanaannya di kota bandung dulu, bisa jadi. Tapi harus menjadi perencanaan terintegrasi seluruhnya,” kata dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (4/6/2018).

Aher menyebut bahwa tindakan itu sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas pembahasan LRT antara Pemprov Jabar dan pemerintah pusat di tahun lalu. Perencanaannya ada di Bappeda dan Dishub. Pembangunan itu urusan pusat karena anggaran di pusat.

“Yang penting ada kesaamaan cara pandang bahwa ini LRT Bandung Raya,” ucapnya.

Seperti diketahui, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan hasil konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan Cina. Sebenarnya, pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah berlangsung sejak tahun 2015.

Namun, pembangunannya terganjal permasalahan lahan yang memakan waktu hingga 2 tahun. Alhasil pengoperasian kereta cepat tersebut mundur dari 2019 menjadi 2020. Adapun nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 5,9 milyar dollar AS atau Rp 79,6 trilyun (kurs 1 dollar AS = Rp13.500).

(LIN)

1...8,1478,1488,149...8,543Halaman 8,148 dari 8,543

Copyright © fokusjabar.id