BANDUNG, FOKUSJabar.id: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumpulkan empat pasangan Cagub-Cawagub Jabar 2018.
KPK akan memberikan pembekalan terkait upata antisipasi korupsi dalam pemerintahan.
Ketua Satgas Politik KPK Guntur Kusmeiyano mengatakan, rencananya keempat pasangan calon ini dikumpulkan pada 17 April 2018 di Kantor KPU Jabar. Pembekalan dilakukan untuk menciptakan proses politik yang cerdas dan berintegritas.
“Jabar jadi lokus pembekalan calon kepala daerah,” kata Guntur seusai menggelar pertemuan dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (6/3/2018).
KPK ingin menjadikan Pilgub Jabar sebagai perhelatan demokrasi terbaik.
Selain kepada peserta Pilgub Jabar, pihaknya pun akan melakukan hal serupa kepada calon bupati dan wali kota serta wakilnya di Pilkada 2018 di 16 kabupaten/kota
Selama ini, kata dia, KPK lebih terkenal dalam penangkapan para koruptor melalui operasi tangkap tangan. Padahal, pihaknya bisa mengantisipasi korupsi dengan berbagai sosialisasi.
“Kita sampaikan di hulu, di awal mana yang terlarang dan menyimpang, kemudian yang sebaiknya seperti apa. Ada contoh baik dari Pemprov Jabar terkait pelayanan publik. KPK dari awal menyampaikan pendidikan ini sebagai pembekalan calon kepala daerah, karena tidak semuanya punya basic pemerintahan,” kata dia.
Adapun hal yang akan disampaikan, kata Guntur, yakni tantangan yang akan dihadapi kepala daerah dalam mencegah korupsi.
Selain itu, KPK pun menyampaikan rambu-rambu yang harus dihindari para kepala daerah agar mampu menjalankan jabatannya jauh dari korupsi. Para calon ini pun akan diberikan pemaparan mengenai tata kelola pemerintahan dengan memahami risiko dan juga potensi yang akan menjadi temuan korupsi.
Dari data antikorupsi yang dimiliki, kata dia, kasus korupsi terbanyak yang dilakukan adalah kasus suap, kemudian penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kasus penyimpangan dalam perizinan.
“Itu tiga prioritas yang akan disampaikan oleh KPK. Pembekalan kepada para calon akan disampaikan Pimpinan KPK langsung. Sebelumnya kami lakukan ini juga saat Pilkada 2013,” jelas Guntur.
Dalam kesempatan tersebut, para pasangan calon dapat bertanya apapun terkait dengan upaya antikorupsi. Jangan sampai KPK malah disalahkan karena tidak memberikan pembekalan kepada para calon kepala daerah.
Pembekalan dilakukan supaya pasangan calon terpilih memiliki pengetahuan mengenai antikorupsi dan menerapkannya dalam memimpin Jawa Barat, sedangkan pasangan yang tidak terpilih pun mendapatkan pengetahuan tersebut.
“Tujuan akhir ke depan, kita bangun politisi atau aktor politik cerdas berintegritas. Kita siapkan ini karena berdasarkan kejadian, 32 persen korupsi dilakukan oleh aktor politik,” katanya.
Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, upaya antikorupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Inilah langkah awal Pemprov Jabar dalam menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.
“Kami menyambut baik program KPK dalam menyelesaikan masalah korupsi dari hulu. Termasuk untuk memberikan pembekalan kepada para pelajar SMA dan mahasiswa,” kata Iwa.
Iwa pun akan menyusun rencana program antikorupsi di Jawa Barat dengan menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2018. Sehingga, program ini dapat berjalan pada 2018 dan dirasakan manfaatnya pada 2019.
“Nanti Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama yang akan melakukan penyusunan fasilitasi anggaran. Kita bangun fondasi komprehensif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih,” kata dia.
(LIN)
