spot_img
Sabtu 13 September 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6897

Jembatan Tuban-Lamongan Ambruk, Tiga Truk Jatuh

0
Suasana jembatan kembar penghubung Tuban dan Lamongan, Jawa Timur yang ambrol, Selasa (17/4). (Dok. Humas Polda Jawa Timur)

SOLO, FOKUSJabar.id: Sedikitnya tiga truk terperosok jatuh ke dalam Sungai Bengawan Solo. Kejadian tersebut akibat Jembatan Widang yang menghubungkan Kecamatan Babat-Widang, Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur ambrol.

Kepala BPBD Lamongan, Suprapto mengatakan pihaknya segera mengirimkan anggota ke sana untuk membantu evakuasi korban.

“Lima anggota sudah diluncurkan ke lokasi, dan saya juga masih perjalanan ke sana untuk melihat lokasinya,” kata Suprapto, seperti dilansir CNN, Selasa (17/4/2018).

Suprapto tidak berkomentar banyak kecuali evakuasi korban. Ia menyatakan ambrolnya Jembatan Widang berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan catatan, pada 2017 silam jembatan ini pun pernah mengalami pergeseran atau ambles sedalam 15 centimeter.

(Agung)

Merasa Dizalimi PPP, Lulung Buat Buku ‘Partaiku Meninggalkan Umat’

0
ilustrasi (web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Abraham Lunggana alias Haji Lulung membuat sebuah buku berjudul Partaiku Meninggalkan Umat, Aku Hijrah. Buku itu berisi kesan-kesan Haji lulung terkait Konflik berkepanjangan dalam tubuh Partai Persatuan .

Buku itu rencananya dirilis secara resmi September 2018 mendatang. Lulung mengklaim akan mencetak sebanyak 5 juta eksemplar dan dibagikan kepada para pendukungnya.

“Proses penulisannya sudah cukup lama. Tinggal di-launching September nanti,” kata Lulung, Selasa (17/4/2018).

Lulung menuturkan buku itu bercerita tentang pengalamannya melihat dualisme kepemimpinan antara Djan Faridz dan Romarhumuziy.

“Tentang konflik di PPP yang berkepanjangan sampai-sampai ulama mendoakan rekonsiliasi, tiba-tiba pilkada DKI, semakin keruh. Saya terzalimi. Saya dipecat sebagai Ketua DPW PPP DKI,” kata Lulung. seperti dilansir CNN.

Konflik Lulung dan PPP dipicu perbedaan sikap di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Lulung beranggapan DPP telah melanggar enam ketentuan prinsip partai. Di antara enam prinsip itu salah satunya adalah menjalankan amar maruf nahi munkar.

Dalam konteks Pilkada DKI, Lulung menyebut dukungan PPP terhadap Ahok-Djarot telah melanggar itu.

Lulung sampai saat ini masih berstatus kader biasa. Dia mengaku masih berharap partai memberikan kembali jabatan Ketua DPW PPP DKI kepada dirinya.

(Agung)

Polisi Masih Memburu Bos Pemilik Miras Oplosan Cicalengka

0
Miras oplosan. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir).

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Polda Jabar tengah memburu pria berinisal SS yang merupakan bos pemilik pabrik sekaligus pengedar miras oplosan yang menewaskan puluhan orang di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar, Ajun Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan berdasarkan hasil pelacakan terakhir pihaknya diketahui SS telah berada di luar Pulau Jawa.

“Terakhir yang jelas di luar Jawa,” kata Trunoyudo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/4/2018).

Trunoyudo, polisi telah menyebarkan foto wajah SS ke sejumlah markas kepolisian dari tingkat sektor hingga resor.

“Sudah disebar (foto Syamsudin) tingkat polres jajaran dan polda sudah,” kata Trunoyudo, seperti dilansir CNN.

Saat ini polisi sudah menetapkan dua orang jadi tersangka yakni JS dan HM. Polisi juga masih mengejar tujuh orang lainnya dan sudah menetapkannya masuk dalam daftar buron, termasuk SS.

(Agung)

Hasil Survei Jadi Motivasi Dedi Mulyadi untuk Bekerjakeras

0
Cawagub Jabar Dedi Mulyadi saat diwawancarai wartawan di depan kantor DPD Golkar Jabar Jalan Maskumambang Kota Bandung, Senin (29/1/2018) (foto: LIN)
Cawagub Jabar Dedi Mulyadi saat diwawancarai wartawan di depan kantor DPD Golkar Jabar Jalan Maskumambang Kota Bandung, Senin (29/1/2018) (foto: LIN)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi mengatakan hasil survei dari lembaga survei menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus bekerja sebaik mungkin di kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018.

“Sebagai orang kampung atau desa, bagi saya itu hanya motivasi, hasil akhirnya 27 Juni 2018. Saya merasa survei saya masih rendah belum tinggi. Saya targetnya menang saja,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).

Sebelumnya, hasil survei Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI, elektabilitas Cagub-Cawagub Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi mulai tinggi, bahkan 43,2 persen.

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Menurut dia, raihan elektibilitas yang terus meningkat karena hasil kerjakeras dirinya yang sering bersilaturahmi dengan seluruh warga Jawa Barat sejak beberapa tahun lalu.

Kalau saya memiliki dan hendak mendongkrak elektabilitas Kalau saya memiliki mendongrak menurut survei maka masyarakat Jawa Barat relatif menerima proses dan silaturahmi yang saya lakukan ketika dan sebelum menjadi calon,” kata dia.

Tidak hanya itu, naiknya elektabilitas dirinya juga tidak lepas dari perasn serta mesin
partai tempatnya bernaung yakni Partai Golkar.

(LIN)

Bandara Sukabumi Mulai Dibangun Tahun 2019

0
(FOKUSJabar/Budi)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, Bandara Sukabumi mulai akan dibangun pada tahun 2019 mendatang. Hal tersebut dikatakan Aher kepada wartawan di sela kunjungannya di Pantai Geo Park Ciletuh Palabuhan Ratu Sukabumi.

” Insya Allah tahun 2019 dan pembebasan lahannya 2018 ini,” katanya.

Menurut Aher, lokasi yang akan dijadikan Bandara masih dalam tahap kajian dan belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas.

“lokasinya masih di rahasiakan, ” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aher juga mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan kepada Presiden Jokowi untuk penataan kawasan wisata Geo Park Ciletuh Palabuhan Ratu.

“Saat kunjungan ke Sukabumi, Jokowi bertanya, apa yang diajukan Kabupaten Sukabumi, saya sama Bupati Sukabumi jawabannya sama, oenataan kawasan Ciletuh, ” pungkasnya.

(Budi/Bam’s)

KPK Pastikan Pelaksanaan Pilkada Jabar ‘Terpantau’ dengan Baik

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan memastikan, pihaknya tidak melepaskan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat.

Monitoring pelaksanaan Pilkada serentak di 16 Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 tetap menjadi tugas KPK, meski saat ini menjadi tanggungjawab Gakkumdu.

” Kita aktif memonitoring proses Pilkada di seluruh Indonesia. Dengan begitu, menghasilkan Kepala Daerah yang berintegritas dan tidak terjadi Tipikor,” ujar Basari di Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat, Selasa (16/4/2018).

Pihaknya mempercayakan Gakkumdu di masing masing daerah agar menindak kepada seluruh sektor pelaksanaan Pilkada maupun terhadap calon yang melakukan tindak pidana korupsi.

” Kita titip Gakkumdu dan kepolisian benar – benar menurunkan anggotanya ke lapangan dan ditindak kalau ditemukan pelanggaran. Mahar dan money politik merupakan sesuatu yang kerap terdengar. Tapi sulit dibuktikan. Ini tugas Gakkumdu dan kepolisian untuk menangkap para pelaku,” tambahnya.

(Adie/Bam’s)

Kedatangan KPK ke Jawa Barat Diharapkan Memberikan Efek ‘Takut’ Bagi Peserta Pilkada Serentak 2018

0
ilustrasi (Web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan berharap, seluruh Pasangan Calon (Paslon) di 16 Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, tidak melakukan manuver tindak pidana korupsi untuk memenangkan hajatan demokrasi.

Hal tersebut ditegaskan Basaria dalam Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Paslon Kepala Daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung.

” Kami harap ketika sudah terpilih tidak termasuk grup (tersangka),” tegas Basaria kepada seluruh Paslon, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, dengan beban biaya kampanye yang besar, para calon diimbau agar mengumpulkan dengan cara yang sesuai perundang – undangan. Hal tersebut berkaca pada kasus Bupati Bandung Barat, Abu Bakar yang mengumpulkan uang daria para kepala dinas untuk kepentingan istrinya Elin Suharliah yang maju di Pilkada 2018.

“Banyak Kepala Daerah masuk ranah Tipikor karena banyaknya biaya yang dikeluarkan,” katanya.

(Adie/Bam’s)