spot_imgspot_img
Rabu 15 Juli 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 29

Jelang Masuk Sekolah, Pasar Manis Ciamis Dipenuhi Orang Tua Berburu Seragam Baru

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Seorang ibu saat mencoba seragam baru untuk anaknya di kios pedagang baju seragam Pasar Manis Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Sejumlah pedagang seragam sekolah untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat, menikmati berkah lonjakan pembeli dalam beberapa hari terakhir.

Masyarakat mulai memadati pasar tradisional tersebut lantaran masa libur sekolah segera berakhir dan tahun ajaran baru 2026/2027 akan segera bergulir dalam waktu dekat.

Baca Juga: Harga Buncis Naik Hampir 100 Persen, Cabai Merah Tembus Rp80.000 per Kg di Ciamis

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, para ibu tampak mendominasi kerumunan di sejumlah kios pakaian seragam sekolah. Mereka sengaja mengajak anak-anak mereka agar bisa memilih dan membeli seragam yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Anak-anak sekolah itu pun memperlihatkan wajah sumringah saat orang tua mereka membelikan baju baru. Mereka langsung mencocokkan ukuran seragam tersebut ke badan masing-masing agar pakaian itu tidak kesempitan ataupun kelonggaran saat mereka gunakan ke sekolah nanti.

“Anak saya naik kelas dan ingin ganti seragam karena yang tahun kemarin sudah sempit,” kata salah seorang orang tua siswa, Neneng, Rabu (8/7/2026).

Neneng menambahkan, ia sengaja meluangkan waktu khusus untuk berburu pakaian sekolah. Di samping membelikan seragam baru untuk buah hatinya, ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk melengkapi seluruh kebutuhan belajar sang anak.

“Selain membeli seragam sekalian juga membeli peralatan sekolah lainnya seperti buku, pencil dan balpoint serta sepatu,” ucap Neneng.

Pedagang Bersyukur Omzet Penjualan Meningkat

Momen pergantian tahun ajaran baru ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha pakaian. Salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasar Manis Ciamis, Heri, mengaku sangat bersyukur atas kehadiran musim panen pembeli ini.

Kedatangan tahun ajaran baru secara otomatis mendongkrak omzet penjualan harian di tokonya secara signifikan jika kita bandingkan dengan hari-hari biasa.

“Alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini dagangan kami cukup banyak pembeli nya,” ungkap Heri.

(Husen Maharaja)

Sejak 1996, Cicih Sukarsih Wujudkan Mimpi Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Pangandaran

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Cicih Sukarsih (64)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Rasa prihatin mendalam saat melihat anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki akses pendidikan mendorong Cicih Sukarsih (64) untuk merintis Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Widiasih di Desa Bojong, Kecamatan Parigi. Sekolah tersebut kini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pangandaran.

Mengawali perjuangan dengan 11 orang siswa dan mengajar seorang diri pada tahun 1996, lembaga pendidikan tersebut kini berkembang pesat menjadi SLB Negeri Widiasih. Hingga saat ini, sekolah ini masih menjadi satu-satunya penyedia layanan pendidikan khusus di wilayah pesisir selatan Pangandaran.

Baca Juga: Absensi ASN Pangandaran Kini Pakai Geofencing, Fake GPS Berhasil Diblokir

Cicih menuturkan, gagasan mulia untuk mendirikan sekolah ini muncul saat ia masih bertugas aktif sebagai guru di SDLB Negeri Soreang, Kabupaten Bandung. Setiap kali pulang ke kampung halaman suaminya di Desa Bojong, ia kerap menyaksikan anak-anak berkebutuhan khusus berkeliaran di jalanan tanpa mengenyam bangku sekolah.

“Kalau pulang kampung saya sering melihat anak-anak luar biasa masih berkeliaran. Dari Banjar sampai sini belum ada sekolah luar biasa,” ujarnya mengenang situasi masa lalu, Rabu (8/7/2026).

Keinginan kuat untuk menolong anak-anak tersebut membuat Cicih bergerak cepat. Ia langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah tempatnya mengajar, lalu mencatat seluruh tahapan dan persyaratan administratif untuk mendirikan sebuah sekolah baru.

Pada tahun 1995, Cicih bersama rekan sejawatnya mendirikan Yayasan Widiasih melalui akta notaris resmi di Kabupaten Ciamis. Saat itu, layanan jasa notaris belum tersedia di wilayah Banjar maupun Pangandaran.

Setelah melengkapi seluruh berkas persyaratan dan mengantongi rekomendasi dari sejumlah instansi terkait, SDLB Widiasih resmi menerima Surat Keputusan (SK) operasional sebagai sekolah swasta pada tahun 1996. Pemerintah desa setempat kemudian memberikan bantuan berupa satu ruang kelas untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

Sebanyak 11 siswa dengan berbagai variasi kebutuhan khusus mulai aktif belajar di sana. Mereka terdiri dari penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, hingga tunalaras.

Urus Makan, Pakaian, hingga Mandikan Murid Seorang Diri

Di tengah keterbatasan jumlah guru dan fasilitas penunjang, Cicih harus memikul semua beban kegiatan operasional seorang diri. Ia bertindak sebagai pengajar sekaligus pengasuh yang merawat, memandikan, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan bagi para murid yang tinggal menumpang di rumah pribadinya.

“Saya yang mengurus semuanya. Anak-anak tinggal di rumah, saya mandikan, saya siapkan makan, saya cuci pakaiannya, kemudian saya ajar di sekolah,” tutur Cicih menggambarkan keikhlasannya.

Cicih menjalani rutinitas melelahkan tersebut selama bertahun-tahun. Ia biasanya baru bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga sekitar pukul 12 malam. Kemudian, saat subuh tiba, ia sudah harus terbangun kembali demi menyiapkan sarapan bagi anak-anak asuhnya.

Perjuangan tanpa lelah Cicih akhirnya memantik perhatian besar dari Pemerintah Kabupaten Ciamis. Melihat kebutuhan masyarakat yang terus melonjak, Pemkab Ciamis mengajukan usulan agar SDLB Widiasih berubah status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menyetujui usulan tersebut.

Pasca-berubah status menjadi sekolah negeri, lembaga ini mulai menerima kucuran dukungan anggaran untuk pembangunan gedung baru serta penambahan tenaga pendidik. Cicih juga proaktif mengusulkan pemenuhan kebutuhan guru, hingga akhirnya sejumlah lulusan SGPLB menempati pos baru di SDLB Widiasih.

Pada tahun 2003, dinas terkait melakukan penataan kelembagaan secara massal. Otoritas mengubah seluruh nomenklatur SDLB negeri di Jawa Barat menjadi SLB. Sejak momen transformasi tersebut, SDLB Negeri Widiasih resmi berganti nama menjadi SLB Negeri Widiasih.

“Bagi saya, perubahan status itu bagian dari perkembangan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sejak awal menjadi cita-cita,” pungkas Cicih.

(Sajidin)

Absensi ASN Pangandaran Kini Pakai Geofencing, Fake GPS Berhasil Diblokir

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Wahyu Setia Wibowo,

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran kini menerapkan sistem absensi berbasis digital untuk mengukur kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi SIKAP.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Wahyu Setia Wibowo, menjelaskan bahwa instansinya memilih sistem modern ini guna mempermudah pengawasan riil terhadap kehadiran para pegawai.

Baca Juga: 584 Kendaraan Terjaring Razia Pajak di Pangandaran, Pembayaran Langsung Tembus Rp97 Juta

“Menggunakan aplikasi SIKAP. Jadi untuk ASN absensinya bisa fingerprint dan juga menggunakan handphone mobile. Dipilih salah satu,” ujar Wahyu saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Parigi, Pangandaran, Rabu (8/7/2026).

Wahyu menjelaskan, fitur absensi melalui ponsel ini menerapkan sistem radius lokasi (geofencing). Formula tersebut memastikan pegawai hanya bisa menekan tombol absen jika tubuh mereka berada tepat di titik koordinat kantor yang telah ditentukan.

Untuk mendukung kegiatan khusus seperti upacara besar atau apel gabungan lintas instansi, Diskominfo biasanya menerjunkan tim khusus guna membantu kerja tim absensi dari BKPSDM.

Maraknya penggunaan aplikasi GPS palsu (fake GPS) di kalangan pegawai saat masa pandemi Covid-19 lalu memicu BKPSDM untuk terus menyempurnakan sistem penangkal. Kini, pembaruan pada aplikasi SIKAP terbukti sukses meminimalkan potensi kecurangan digital tersebut.

“Betul sekali. Karena kami menggunakan absensi mobile itu sudah mulai zaman Covid. Dan banyak sekali hal-hal tersebut yang dilakukan teman-teman waktu itu. Akan tetapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya. Dari dari sistem kita coba meminimalkan adanya GPS fake,” kata Wahyu.

Sistem Otomatis Blokir Pengguna GPS Palsu

Ia mengonfirmasi bahwa tim pengawas sempat mendeteksi beberapa pegawai yang nekat memanipulasi lokasi demi mengakali absen. Namun, pasca-perbaikan sistem secara berkala, para pelanggar tidak bisa lagi meluncurkan aplikasi lancung tersebut. Terlebih sistem memaksa mereka melakukan reset username.

“Setelah kami lakukan perbaikan di sistemnya secara cepat, yang bersangkutan tidak bisa menggunakan GPS fake lagi,” ujarnya.

Meski menemukan riwayat kecurangan, BKPSDM memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada pegawai yang bersangkutan. Pihak badan lebih mengedepankan langkah pembinaan persuasif.

“Pernah kita sampaikan juga ke beberapa OPD yang ada temuan tersebut. Ya sudah dilakukan pembinaan. Karena bukan masalah hukuman, tetapi untuk ASN ini kita lebih mengedepankan pembinaan supaya ASN bisa lebih baik ke depannya,” tutur Wahyu.

Walau enggan merinci jumlah total pegawai yang sempat berbuat curang, ia memastikan tim teknis langsung membentengi sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Aturan Ketat Absensi WFH Setiap Hari Rabu

Di sisi lain, Pemkab Pangandaran juga menerapkan kebijakan unik berupa Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi seluruh ASN.

Guna mengakomodasi kebijakan bekerja dari rumah tersebut, aplikasi tetap mengizinkan pegawai menekan tombol absen dari kediaman masing-masing. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, ASN wajib mengunggah dokumen surat tugas WFH dari atasan ke dalam aplikasi SIKAP.

“Untuk absensi setelah WFH regulasinya tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya. Dan untuk WFH kan diberikan tanggung jawab kepada pimpinan OPD masing-masing,” jelas Wahyu.

Sejauh ini, Wahyu menilai performa sistem SIKAP berjalan sangat efektif di lingkungan birokrasi. BKPSDM juga menyiagakan tim dukungan teknis selama 24 jam penuh melalui grup WhatsApp untuk membantu memulihkan data atau melakukan reset bagi pegawai yang menemui kendala teknis.

“Kalau kami rasa sudah cukup efektif dan tidak ada permasalahan. Teman-teman ASN juga mempunyai pandangan yang baik terhadap absensi tersebut. Ketimbang manual, lebih baik yang sekarang kita gunakan,” pungkasnya.

(Sajidin)

Polemik Hajat Bumi Banjar Terjawab, Camat Akui Ada Miskomunikasi dengan Panitia

0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Para budayawan sedang berbincang dengan Camat Banjar. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR,FOKUSJabar.id:Otoritas terkait akhirnya meluruskan polemik yang sempat berkembang mengenai absennya kepala daerah dalam perhelatan Hajat Bumi di Lingkungan Sumanding, Kelurahan Mekarsari. Camat Banjar, Jajat Sudrajat, mengakui adanya miskomunikasi antara pihak kecamatan dan panitia, sementara tokoh budayawan memastikan hubungan mereka dengan Wali Kota Banjar tetap harmonis.

Pihak-pihak terkait menyampaikan klarifikasi resmi tersebut dalam pertemuan tatap muka antara Camat Banjar, perwakilan budayawan, serta panitia Hajat Bumi di Kantor Kecamatan Banjar, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga: Polres Bekuk ARM Anggota DPRD Kota Banjar

Camat Banjar, Jajat Sudrajat, menegaskan bahwa kegiatan Hajat Bumi sebenarnya berlangsung dengan lancar. Menurut analisisnya, persoalan yang muncul ke permukaan bukan berkaitan dengan teknis pelaksanaan acara, melainkan masalah komunikasi mengenai struktur kepanitiaan dan harapan warga agar pimpinan daerah dapat hadir di lokasi.

“Yang terjadi sebenarnya hanya miskomunikasi. Ini menjadi bahan evaluasi agar koordinasi ke depan lebih baik, termasuk dalam upaya menghadirkan pimpinan daerah pada kegiatan budaya,” ujar Jajat mengevaluasi kinerja jajarannya.

Budayawan Bantah Isu Keretakan Hubungan dengan Wali Kota

Pada kesempatan yang sama, tokoh budayawan Muhamad Syarif Nur Hidayatullah atau yang akrab dengan sapaan Romo Syarif, menepis keras informasi liar yang sempat beredar mengenai adanya keretakan hubungan antara panitia Hajat Bumi dengan Wali Kota Banjar.

Romo Syarif menjelaskan bahwa setelah pihaknya menjalin komunikasi langsung dengan pihak kecamatan, mereka memastikan rumor negatif tersebut tidak benar. Isu itu murni lahir dari kesalahpahaman pihak-pihak di luar kepanitiaan resmi.

“Alhamdulillah semuanya sudah jelas. Tidak ada persoalan dengan Wali Kota. Informasi yang berkembang sebelumnya hanya akibat miskomunikasi,” kata Romo Syarif meluruskan kabar miring.

Romo Syarif berharap peristiwa ini mampu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ke depan, penyelenggara kegiatan budaya harus menata sistem komunikasi secara lebih rapi agar tidak memicu persepsi yang keliru di tengah masyarakat luas.

Siapkan Gebyar Budaya Skala Besar Lintas Provinsi

Meski sempat terhambat masalah komunikasi, para budayawan menegaskan komitmen kuat mereka untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Banjar. Bahkan, tim panitia kini sudah mulai merancang agenda Hajat Bumi berikutnya. Dengan skala penyelenggaraan yang jauh lebih masif melalui pergelaran Gebyar Seni dan Budaya. Rencananya, acara tersebut akan melibatkan para pelaku seni dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Di samping misi melestarikan warisan leluhur, panitia memproyeksikan kegiatan besar tersebut mampu memperkenalkan tradisi lokal kepada generasi muda. Agenda ini sekaligus membidik target untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perdagangan mikro selama acara berlangsung

(Agus Purwadi)

Farhan Ultimatum Parkir Liar saat Asia Afrika Festival: Ketahuan Langsung Disikat!

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mematangkan persiapan Asia Afrika Festival (AAF) 2026. Guna mengantisipasi lonjakan pengunjung selama festival yang berlangsung pada 10–12 Juli 2026 tersebut, dinas terkait tengah menyiapkan sejumlah kantong parkir strategis dan merancang skema rekayasa lalu lintas.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa petugas akan mengondisikan kantong parkir di beberapa titik yang mengitari pusat penyelenggaraan festival, mulai dari Jalan Naripan hingga kawasan Cikapundung.

Baca Juga: 6 Maskapai Berminat Buka Rute dari Bandara Husein Bandung, Singapura dan Malaysia Jadi Prioritas

“Nah, kantong parkir akan kita siapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung. Itu semua akan menjadi kantong parkir, titik start dan titik finish-nya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7/2026).

Di samping menyediakan ruang parkir resmi, Pemkot Bandung juga sedang mematangkan skema pengalihan arus jalan. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bersama Polrestabes Bandung masih menguji dan menganalisis dampak lalu lintas secara mendalam. Langkah taktis ini bertujuan agar arus kendaraan tetap mengalir lancar selama Asia Afrika Festival bergulir.

“Rekayasa jalan. Sekarang sedang pematangan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga Polrestabes,” terangnya.

Ultimatum Keras: Tidak Ada Toleransi untuk Juru Parkir Nakal

Farhan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik parkir liar maupun aksi getok tarif parkir selama Asia Afrika Festival berlangsung. Ia memastikan personel di lapangan bakal langsung menindak tegas oknum yang nekat melanggar aturan tersebut.

“Pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat. Tidak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir,” pungkas Farhan dengan nada bicara tegas.

(Yusuf Mugni)

6 Maskapai Berminat Buka Rute dari Bandara Husein Bandung, Singapura dan Malaysia Jadi Prioritas

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Persiapan Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Otoritas terkait terus mematangkan persiapan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Bandung. Selain membenahi infrastruktur utama dan fasilitas operasional, sedikitnya enam maskapai penerbangan sudah menyatakan minat tinggi untuk membuka kembali rute penerbangan berjadwal, baik jalur domestik maupun internasional dari Kota Kembang.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menggelar pembahasan intensif mengenai pembukaan rute ini bersama sejumlah manajemen maskapai domestik dan global.

Baca Juga: Festival Asia Afrika 2026 Segera Digelar, Jalan Asia Afrika Dibidik Masuk Warisan Dunia UNESCO

“Pembahasan terkait potensi rute penerbangan telah dilakukan bersama maskapai domestik maupun internasional. Respons yang kami terima sangat positif. Saat ini sudah ada enam maskapai yang menyatakan minat untuk membuka penerbangan berjadwal menggunakan pesawat jet dari Bandung,” kata Arie, Rabu (8/7/2026).

Arie merinci bahwa maskapai mengajukan rute domestik menuju kota-kota besar seperti Bali, Surabaya, Balikpapan, Pontianak, Padang, Lampung, Pekanbaru, Kualanamu, Makassar, dan Palembang. Sementara untuk pasar internasional, pembicaraan mengarah pada rute Singapura, Kuala Lumpur, serta Johor Bahru (Malaysia).

Pihak InJourney Airports berjanji akan mengoordinasikan seluruh usulan rute tersebut bersama para pemangku kepentingan (stakeholders). Langkah ini bertujuan agar operasional bandara sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat luas.

“Rute-rute tersebut harapannya mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian, khususnya di Jawa Barat,” tambahnya.

Tambah Armada Damkar dan Personel Keamanan

Dari sisi operasional, InJourney Airports juga sibuk melengkapi berbagai persyaratan regulasi. Tujuannya agar Bandara Husein bisa mengudara kembali menggunakan pesawat bermesin jet. Manajemen menempuh langkah taktis dengan menambah armada kendaraan Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF), memperkuat personel Aviation Security (Avsec), serta mengoptimalkan fasilitas pemindai keamanan sesuai standar penerbangan sipil dunia.

Di pihak lain, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung tengah mengebut sejumlah pekerjaan infrastruktur pendukung di luar kawasan inti bandara. Dinas terkait sedang membenahi akses kendaraan untuk area antar-jemput penumpang dan menata ulang lahan parkir. Hingga merapikan taman dan konsep visual branding kota.

“Yang mesti kita perbaiki di antaranya jalan masuk untuk kendaraan pick-up dan drop-off dan pengelolaan lahan parkir. Kemudian juga perbaikan taman. Infrastruktur sedang dalam pengerjaan sekarang,” kata Farhan.

Guna mendukung kelancaran arus transportasi darat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bahkan sudah mulai menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar bandara.

Farhan memproyeksikan jadwal penerbangan internasional dari Bandara Husein Sastranegara akan mulai beroperasi pada rentang pertengahan Agustus hingga September 2026.

Ia memastikan, koridor internasional pada tahap awal reaktivasi ini akan memprioritaskan penerbangan menuju Singapura dan Malaysia.

“Pokoknya antara 17 Agustus sampai September sudah langsung internasional. Internasionalnya tetap Singapura sama Malaysia,” pungkas Farhan optimis.

(Yusuf Mugni)

584 Kendaraan Terjaring Razia Pajak di Pangandaran, Pembayaran Langsung Tembus Rp97 Juta

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Suasana Operasi Gabungan di bunderan Emplak kecamatan Kalipucang

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran menggelar operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait pada 7–9 Juli 2026. Kegiatan penertiban pajak ini berlangsung mulai hari Selasa hingga Kamis mendatang.

Petugas memfokuskan operasi ini untuk menyasar kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).

Baca Juga: Dulu Produksi 5 Kuintal, Kini Perajin Pangandaran Sulit Dapat 1 Kuintal Ikan

Kepala Bidang Pajak dan Lainnya Bapenda Kabupaten Pangandaran, Jumsa, mengatakan bahwa timnya membidik peningkatan kepatuhan wajib pajak Opsen kendaraan bermotor sebagai target utama.

“Target utamanya kendaraan tidak daftar ulang pajak,” ujar Jumsa saat memberikan keterangan, Rabu (8/7/2026).

Jumsa membeberkan bahwa Bapenda Pangandaran memikul target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp21.774.221.452.

Pada hari pertama pelaksanaan operasi, petugas menghentikan 584 unit kendaraan bermotor. Dari total kendaraan tersebut, realisasi pembayaran langsung di lokasi razia sukses menembus angka lebih dari Rp97 juta.

Jumsa mengungkapkan bahwa tim gabungan telah melaksanakan operasi di dua titik berbeda. “Hari ini, operasi dipusatkan di Bundaran Emplak, Kecamatan Kalipucang,” katanya.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Sasar Kendaraan Dinas

Dalam menjalankan operasi ini, Bapenda Pangandaran menjalin kolaborasi erat dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat, Satlantas Polresta Pangandaran, Polisi Militer, Jasa Raharja, serta Bank BJB.

Menurut Jumsa, operasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas agar memiliki kesadaran pajak yang tinggi sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim gabungan memprioritaskan kendaraan berplat nomor Jawa Barat sebagai sasaran utama. Meski demikian, pihak kepolisian tetap memeriksa kendaraan dari luar daerah guna menguji kepatuhan mereka terhadap regulasi lalu lintas.

“Pemeriksaan juga menyasar kendaraan dinas atau plat merah. Iya plat merah juga kita periksa, kita verifikasi,” tegas Jumsa menunjukkan ketegasan petugas di lapangan.

Pihak Bapenda mengimbau masyarakat yang masih menunggak pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka.

“Karena pajak itu sebenarnya untuk pembangunan di wilayah masing-masing kabupaten, khususnya di Kabupaten Pangandaran untuk pembangunan sisi jalan, infrastruktur yang mendukung pembangunan kabupaten,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.

(Sajidin)