“Janji kami adalah membangun UMKM Center di 30 kecamatan. Rumah-rumah warga bisa menjadi store utama, tempat usaha sekaligus pusat inkubasi bisnis. Pelaku UMKM akan kami latih dari segi literasi keuangan, digital marketing, hingga pengembangan produk,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, setiap pelaku UMKM akan dikurasi. Setelah dinilai layak oleh Dinas Koperasi dan UKM serta kewilayahan setempat, Mereka akan mendapatkan bantuan permodalan yang bersumber dari APBD, CSR maupun lembaga keuangan.
“Kami ingin pengangguran di Kota Bandung menurun. Bukan hanya mencetak pengusaha baru, tapi juga membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan penghasilan,” ucapnya.
Sentra kuliner ini tak hanya diperuntukkan bagi pengusaha yang sudah eksis. Tapi juga bagi warga miskin yang ingin bangkit melalui usaha.
Selain itu, program ini juga diharapkan bisa jadi solusi penataan PKL yang lebih terarah dan tertata.
“Kita ingin pemerataan. Awalnya mungkin belum ramai, tapi dengan dukungan yang tepat. Kita optimis ke depannya sentra kuliner ini akan laku dan berkembang,” katanya.
Erwin berharap, dengan adanya sentra kuliner di 30 kecamatan bisa menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis komunitas.
“Kami ingin setiap warga punya akses yang adil untuk berusaha dan berkembang. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Budhi Rukmana mengatakan, Bandung sebagai kota kreatif dan kuliner harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk menata dan memberdayakan pelaku usaha makanan dan minuman.
“Sentra kuliner ini bukan sekadar tempat jualan, tapi ruang usaha yang strategis, bersih, higienis dan aman. Harapannya, UMKM bisa berkembang lebih pesat dan menjadi bagian dari wajah wisata kota Bandung,” kata Budhi.
Menurutnya, pertumbuhan kuliner selama ini sering tidak dibarengi dengan penataan lokasi yang baik. Akibatnya, banyak pedagang yang tidak teratur, fasilitas minim, bahkan mengganggu ketertiban umum.
“Sentra kuliner hadir untuk menjawab masalah-masalah itu. Kita ingin UMKM punya tempat usaha yang layak, mudah diakses, dan mendukung pengembangan bisnis jangka panjang,” ujarnya.
BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan program Angkot Pintar sebagai solusi transportasi yang lebih efisien, nyaman dan ramah lingkungan.
Program ini akan menggandeng angkutan kota (angkot) eksisting untuk diintegrasikan dengan sistem transportasi berbasis teknologi.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menjelaskan, angkot-angkot yang ada tidak akan dimatikan. Tapi justru diberdayakan.
Para sopir angkot akan direkrut menjadi pegawai dengan sistem gaji tetap menggantikan sistem setoran harian.
“Kita akan ubah total, nanti sopirnya digaji. Sistemnya cashless, ada AC dan tidak ada lagi ngetem. Angkot ini akan jalan sesuai jadwal,” kata Erwin, Selasa (15/7/2025).
Nantinya, angkot pintar akan terhubung dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kota Bandung. Termasuk sekolah-sekolah yang belum terlayani transportasi umum.
“Kita sudah identifikasi. Angkot pintar akan masuk ke sana dan terintegrasi dengan bus utama,” katanya.
“Transformasi transportasi ini tidak bisa sendiri. Kita butuh dukungan operator, pengusaha dan masyarakat. Ini semua demi Bandung yang lebih baik,” ujarnya.
BANDUNG,FOKUSJabar.id: PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah merilis jadwal pertandingan kompetisi Super League 2025/2026 melalui laman resminya.
Dalam jadwal yang dirilis PT LIB, kompetisi Super League 2025/2026 akan dimulai pada 8 Agustus 2025. Namun, Persib Bandung akan melakoni laga perdana pada 9 Agustus.
Pada pertandingan perdana kompetisi Super League 2025/2026, Persib akan berhadapan dengan Semen Padang.
Laga tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung Jawa Barat (Jabar).
Persib sendiri saat ini sedang fokus persiapan untuk menghadapi musim 2025/2026. Lantaran selain kompetisi Super League 2025/2026 skuat Maung Bandung bakal tampil di play off AFC Champions League two.
Sebelumnya, Persib tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2025.
Skuat Maung Bandung berada di Grup B bersama tim dari Super League Dewa United dan klub asal ThailandPort FC.
Pada turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Persib hanya mampu meraih satu poin setelah bermain imbang dengan Dewa United. Sedangkan laga menghadapi Port FC skuat Maung Bandung gagal meraih poin.
Dengan hasil tersebut, Persib berada di peringkat ketiga Grup B dan gagal melangkah ke babak selanjutnya di turnamen pramusim Piala Presiden 2025.
Setelah gagal melangkah ke babak selanjutnya di turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Persib kembali fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi musim 2025/2026.
Rencananya, pada 17 Juli mendatang skuat Maung Bandung akan menggelar pemusatan latihan atau training center (TC) di Thailand, selama TC Persib akan melakoni beberapa uji coba.
Ketua Umum Wushu Indonesia Jawa Barat, Dwi Jati Utomo bersiap menerima bendera pataka dari Sekjend PB Wushu Indonesia Ngatino pada proses Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Provinsi Wushu Indonesia Jawa Barat masa bakti 2025-2029. (FOTO: Ageng)
BANDUNG,FOKUSJabar.id:Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan berharap kepengurusan provinsi Wushu Indonesia Jawa Barat masa bakti 2025-2029 bisa meraih prestasi lebih baik pada PON XXII di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2028 mendatang. Hal tersebut disampaikan orang nomor dua di Provinsi Jabar saat menghadiri secara langsung pelantikan dan pengukuhan Pengprov Wushu Indonesia Jabar masa baktri 2025-2029 dibawah kepemimpinan Dwi Jati Utomo oleh PB Wushu Indonesia di ballroom el-Royal Hotel, Jalan Merdeka Kota Bandung, Selasa (15/7/2025).
Erwan mengatakan, proses pelantikan dan pengukuhan jangan hanya menjadi sebauah acara acara seremonial belaka. Namun menjadi momentum penting organisasi dan komitmen baru dalam memajukan olahraga wushu di Tanah Priangan.
“Jadikan Wushu Jabar sebagai basis prestasi wushu nasionl. Wushu Jabar pernah berprestasi dan di bawah tangan Pak Dwi Jati Utomo, kami berharap bisa kembali mencapai prestasi maksimal pada PON XXII nanti,” kata Erwan.
Sebagai salah satu cabang olahraga andalan Jabar di ajang multieven PON, lanjut Erwan, cabang olahraga wushu diharapkan bisa meningkatkan raihan prestasi pada PON XXI tahun 2024 lalu di Medan, Sumatera Utara. Pada PON edisi ke-21 tersebut, wushu Jabar hanya meraih dua medali emas dari total 28 nomor yang dipertandingkan.
“Untuk PON XXII tahun 2028, saya berharap wushu Jabar bisa meraih minimal 5 medali emas sehingga bisa mendukung upaya mewujudkan Jabar Quatrick juara umum PON. Itu target minimal ya, karena dengan SDM dan nomor yang dipertandingkan bisa lebih,” Erwan menegaskan.
Wagub Jabar Erwan Setiawan saat menyampaikan sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Provinsi Wushu Indonesia Jawa Barat masa bakti 2025-2029. (FOTO: Ageng)
Untuk mencapai target tersebut, Erwan mengaku jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung upaya cabang olahraga dalam mengejar prestasi tersebut. Termasuk di cabang olahraga wushu.
“Kita siap mendukung penciptaan ekosistem dan iklim olahraga yang kondusif di Jabar sehingga cabang olahraga bisa lebih berprestasi di PON ke-22 nanti. Dan satu hal lain yang tidak kalah penting, cabang olahraga sudah harus bisa lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan pemerintah saja dari sisi anggaran. Salah satunya dengan secepatnya mencari perusahaan-perusahaan untuk menjadi bapak asuh dan kami Pemprov Jabar siap untuk memfasilitasinya,” kata Erwan.
Tantangan tersebut disambut Ketua Umum Wushu Indonesia Jabar masa bakti 2025-2029, Dwi Jati Utomo. Purnawirawan TNI AD berpangkat terakhir Mayor Jenderal itu bertekan untuk mewujudkan wushu Jabar semakin berjaya dan berprestasi di lima tahun kepemimpinannya.
“Potensi untuk makin berjaya dan berprestasi lebih baik itu sangat besar. Jabar memiliki SDM, peminat wushu, hingga sasana wushu yang besar sehingga target kita di PON XXII nanti pun harus lebih baik,” kata Dwi Jati.
Ketua Umum Wushu Indonesia Jawa Barat, Dwi Jati Utomo (ki) melakukan salam komando dengan Sekjend PB Wushu Indonesia, Ngatino. (FOTO: Ageng)
Modal awal untuk mencapai target lebih baik di PON XXII, lanjut Dwi Jati, sudah dimiliki wushu Jabar dengan raihan prestasi pada kejuaraan nasional junior. Pada kejurnas junior tersebut, wushu Jabar meraih lima medali emas.
“Tapi pencapaian kita masih dibawah Jatim, Jateng dan DKI Jakarta. Karena itu, jadi tugas semua pengurus dan stakeholder terkait untuk wujudkan wushu Jabar yang lebih berjaya dan berprestasi,” Dwi Jati menambahkan.
Berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, kata Dwi Jati, sudah disiapkan melalui berbagai rancangan kerja dan program yang disiapkan. Diantaranya sistem rekrutmen atlet yang lebih fair dan terbuka, pelaksanaan sosialisasi wushu ke sekolah-sekolah yang lebih masif, pengembangan dan pembinaan sasana wushu di Jabar yang lebih baik, hingga penyediaan sarana dan prasarana olahraga wushu yang lebih lengkap.
“Target kita tudak hanya prestasi di PON yang lebih baik tapi juga di kancah internasional dan Jabar punya potensi itu. Kita mohon dukungan dari PB Wushu Indonesia maupun Pemprov dan KONI Jabar. Ada peluang sangat besar di wushu dengan 28 medali emas yang diperebutkan dan kita bertekad untuk membawa wushu Jabar makin berjaya dan berprestasi,” Dwi Jati menegaskan.
Ketua Umum Wushu Indonesia Jawa Barat, Dwi Jati Utomo bersiap menerima bendera pataka dari Sekjend PB Wushu Indonesia Ngatino pada proses Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Provinsi Wushu Indonesia Jawa Barat masa bakti 2025-2029. (FOTO: Ageng)
Sementara KONI Jabar meyakini dibawah kepemimpinan Dwi Jati Utomo, wushu Jabar bisa makin berjaya dan berprestasi. Salah satunya prestasi di ajang multieven PON sebagai tolok ukur keberhasilan dari kepengurusan cabang olahraga prestasi.
“Saya hanya mengingatkan terkait dua hal penting dalam organisasi olahraga yang harus dijaga dan ditingkatkan. Yakni soliditas dan loyalitas. Tidak hanya soliditas dan loyalitasi di dalam kepengurusan, tapi juga dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Pemprov Jabar, Dispora Jabar, KONI Jabar, serta stakeholder lain,” kata Ketua Harian KONI Jabar, Arief Prayitno.
Hal senada diungkapkap Sekretaris Jenderal PB Wushu Indonesia, Ngatino yang menegaskan jika soliditas menjadi hal yang penting dalam sebuah organisasi olahraga. Jika soliditas tersebut bisa dipertahankan maka prestasi akan hadir.
“Dari sisi potensi yang dimiliki, Jabar sudah sangat luar biasa bahkan mampu melahirkan juara dunia. Dulu Jabar bisa menjadi juara umum dan kami yakin bisa kembali melahirkan atlet-atlet terbaik dan unggul di nasional maupun internasional,” Ngatino menegaskan.
GARUT,FOKUSJabar.id: DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) gelar audensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait hasil sekaligus status Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Selasa (15/7/2025).
Sebagai informasi, pada tahun 2023 Diskominfo Garut menginisiasi UKW yang biayanya ditanggung APBD.
Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPD IWOI Kabupaten Garut, Solihin mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari para wartawan yang mengikuti UKW.
Bagaimana tidak, hingga saat ini Mereka belum menerima kejelasan terkait hasil akhir dari pelaksanaan UKW tersebut.
Audensi DPD IWOI Garut Ricuh
“Kami hanya ingin transparansi dari Diskominfo. Rekan-rekan sudah mengikuti proses UKW yang biayanya sekitar Rp200 juta dari APBD. Tapi hingga kini kami belum mengetahui hasilnya. Bahkan, sertifikat-nya pun belum diterima,” ungkap Solihin.
Situasi mulai memanas saat sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak panitia penyelenggara. Sayangnya, panitia tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan cenderung menghindar dari pertanyaan media.
“Yang sangat disayangkan adalah sikap panitia. Mereka seakan tidak siap menghadapi pertanyaan. Padahal ini menyangkut pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran negara,” kata Solihin.
Pihaknya mendesak Diskominfo dan panitia penyelenggara UKW untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka hasil UKW kepada publik.
DPD IWOI Garut juga meminta agar lembaga penguji dan pelaksanaan kegiatan diaudit untuk memastikan tidak ada praktik maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran.
Tak hanya itu, pihaknya juga bakal melaporkan ke Ombudsman maupun Aparat Penegak Hukum (APH) bila tidak ada itikad baik dari pihak terkait untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat dan kalangan jurnalis.
“UKW seharusnya menjadi sarana meningkatkan profesionalisme jurnalis. Bukan malah membuat bingung dan dugaan negatif terhadap proses pelaksanaannya,” pungkas Solihin.
Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu destinasi Roadshow KPK 2025. Bertajuk 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi'. -Ist-
PURWAKARTA, FOKUSJabar.id: Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu destinasi Roadshow KPK 2025. Bertajuk ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’. Sosialisasi antikorupsi ini merupakan bagian dari upaya membangun integritas dan budaya antikorupsi, dari tingkat nasional hingga ke akar rumput.
Widyaiswara Ahli Madya KPK, Muhammad Indra Furqon menyampaikan, bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petugas KPK sendiri.
Ia menegaskan bahwa kehadiran KPK di Purwakarta bukan sebagai simbol kesempurnaan, melainkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan integritas.
“Program-program yang dijalankan, seperti sosialisasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat lokal, merupakan langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut,” kata Furqon Selasa (15/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya komitmen untuk menghentikan dan tidak mengulangi kesalahan, serta terus berupaya membangun integritas pribadi.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Deni Gustian, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini di Purwakarta.
Ia menilai, kegiatan ini sebagai momentum penting bagi masyarakat dan pejabat di Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas dan kesadaran antikorupsi.
Deni juga mengingatkan bahwa korupsi seringkali bermula dari hal-hal kecil, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Roadshow KPK ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi seluruh lapisan masyarakat di Purwakarta, mulai dari pejabat, perangkat desa, hingga masyarakat umum, untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari,”ucapnya.
Deni menegaskan, bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dampaknya sangat besar bagi bangsa dan negara, dan karenanya perlu ditangani secara serius dan komprehensif.
“Upaya ini dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja, dengan keyakinan bahwa perubahan menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi akan terwujud, menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang,”ungkapnya.
Ketpot : Lahan yang dikelola KDMP Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Jawa Barat
CIAMIS,FOKUSJabar.id: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, menyatakan kesiapan penuh secara administratif dan operasional untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ketua KDMP Muktisari, Arie Mirzha, menjelaskan bahwa koperasi ini telah memiliki akta notaris dan berbadan hukum, dengan struktur kepengurusan yang lengkap dan telah aktif menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip-prinsip perkoperasian.
“Lahan yang sedang kami garap saat ini baru sekitar 250 bata dari total 2 hektare,” ujar Arie, Senin (14/7/2025).
Untuk mendukung program MBG secara konkret, koperasi telah membuka lahan terintegrasi pertanian dan peternakan di wilayah Dusun Cigebot. Di atas lahan seluas 2 hektare tersebut, telah ditanami aneka sayuran seperti cabai rawit, cabai merah, dan tanaman lain yang nantinya akan menjadi bahan baku makanan bergizi.
Tak hanya pertanian, area ini juga mencakup kolam ikan lele serta peternakan ayam petelur. Saat ini, KDMP memelihara sekitar 10.000 ekor ayam petelur yang menjadi sumber pasokan telur untuk program MBG. Serta bagian dari strategi koperasi dalam menjaga cashflow usaha secara profesional.
Arie menegaskan bahwa KDMP Muktisari bukan koperasi simpan pinjam, melainkan koperasi usaha. Artinya, para anggota tidak diberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, melainkan diberdayakan sesuai bidang usaha dan keterampilan masing-masing.
“Kami ingin setiap anggota tumbuh bersama koperasi. Mereka dibekali usaha, bukan hanya pinjaman,” jelasnya.
Kepala Desa Muktisari, Ade Suci Permana, menyambut positif eksistensi dan kesiapan KDMP. Ia meyakini koperasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“KDMP bukan hanya akan mendukung program MBG, tapi juga akan menjual sembako dan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat,” ujarnya.
Keberadaan koperasi ini harapannya menjadi model kolaborasi antara lembaga ekonomi desa dan pemerintah. Tentunya dalam membangun kemandirian pangan serta mendukung program-program nasional secara berkelanjutan.
