BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh insinerator yang dimiliki saat ini belum dapat dioperasikan, lantaran masih berstatus sebagai objek penelitian dan menunggu hasil uji emisi. Langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian agar pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada hasil uji emisi yang dapat menjadi dasar pengoperasian insinerator. Proses pengujian masih berlangsung dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Baca Juga: Pemkot Bandung Turunkan Bantuan Tanggap Bencana ke Bandung Barat

“Belum ada pembaruan hasil uji emisi karena penelitiannya masih berjalan. Uji emisi itu sendiri memerlukan waktu minimal sekitar 18 hari kerja,” ujar Farhan di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).

Farhan menekankan, seluruh insinerator yang ada saat ini belum diperbolehkan digunakan dan difokuskan sebagai bahan kajian ilmiah. Penelitian melibatkan sejumlah pihak independen, termasuk perguruan tinggi seperti ITB dan Unisba, serta lembaga penguji terkait.

“Statusnya masih objek penelitian. Kalau nanti menemukan teknologi yang benar-benar ramah lingkungan, insinerator bisa berkembang sebagai bagian dari teknologi thermal,” jelasnya.

Menurut Farhan, proses pengujian tidak bisa secara bersamaan oleh seluruh pihak karena keterbatasan jadwal, baik dari institusi akademik maupun lembaga penguji seperti Sucofindo yang saat ini juga memiliki tingkat aktivitas tinggi.

15 Unit insinerator Belum Beroperasi

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung memiliki 15 unit insinerator. Seluruhnya belum beroperasi karena tengah persiapan pemasangan modul Air Pollution Control (APC) sebagai sistem pengendali emisi.

“Modul APC ini bersifat plug and play. Tinggal pemasangannya di alat yang sudah ada, kemudian kita ukur bersama, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Darto.

Ia menjelaskan, apabila hasil uji emisi nantinya memenuhi standar baku mutu lingkungan, maka 15 insinerator tersebut akan beroperasi tanpa penambahan unit baru. Namun, jika hasilnya tidak sesuai ketentuan, operasional insinerator akan berhenti beroprasi.

“Kalau hasilnya tidak baik, ya berhenti. Jangan memaksakan,” tegasnya.

Saat ini, satu unit insinerator tengah dalam kajian proyek percontohan pemasangan modul APC. Uji coba tersebut kepada insinerator yang berada di sekitar Jalan Sukabumi. Jika penerapannya berjalan lancar, teknologi serupa akan direplikasi ke 14 unit lainnya.

“Satu alat sedang dalam pengembangan. Kalau proses plug and play-nya berjalan mulus, akan kita replikasi ke 14 insinerator lainnya,” pungkas Darto.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menunjukkan respons cepat dalam penanganan bencana di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sejumlah bantuan tanggap darurat dikerahkan, dengan fokus utama pada evakuasi korban serta penyelenggaraan dapur umum bagi warga terdampak.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk solidaritas antardaerah dalam menghadapi situasi darurat. Seluruh bantuan yang disalurkan bersifat darurat dan disesuaikan dengan sumber daya yang telah tersedia di Kota Bandung.

Baca Juga: Tanpa Insinerator, Bandung Andalkan Gaslah untuk Pangkas 40 Ton Sampah per Hari

“Bantuan ke Bandung Barat ini murni tanggap bencana. Fokusnya pengerahan personel dan pemanfaatan bantuan yang memang sudah siap,” ujar Farhan di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).

Sebagai bagian dari upaya evakuasi, Pemkot Bandung mengerahkan personel Dinas Kebakaran dan Penyelamatan ke lokasi terdampak. Hingga kini, dua unit pemadam kebakaran masih siaga untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban, terutama di kawasan berlumpur yang sulit terjangkau alat berat.

Farhan menjelaskan, kondisi medan di lokasi bencana membuat penggunaan alat berat seperti ekskavator tidak selalu memungkinkan. Oleh sebab itu, melakukan penyemprotan air untuk melunakkan lumpur agar proses evakuasi secara manual bisa berlangsung dengan aman.

“Kami menurunkan dua satuan pemadam, khususnya untuk menyemprotkan air di area berlumpur karena pengangkatan korban tidak bisa menggunakan beko,” jelasnya.

Dapur Umum Untuk Warga Terdampak

Selain mendukung evakuasi, Pemkot Bandung juga terlibat dalam penyediaan dapur umum bagi warga terdampak. Operasional dapur umum ini melalui koordinasi lintas instansi, dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertindak sebagai koordinator utama.

“Untuk dapur umum, kami bekerja bersama banyak pihak. Koordinator tetap Kabupaten Bandung Barat, sedangkan kami mendukung bersama TNI dan kepolisian,” ungkap Farhan.

Dari sisi anggaran, penyaluran bantuan dari Pemkot Bandung dalam perkiraan mencapai sekitar Rp3 miliar. Dana tersebut untuk pengerahan personel, operasional lapangan, serta distribusi bantuan logistik yang tersedia di gudang pemerintah.

Farhan menegaskan, bantuan kepada Kabupaten Bandung Barat merupakan wujud komitmen Pemkot Bandung dalam memperkuat kerja sama regional, khususnya dalam penanganan bencana.

“Bencana tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, penanganannya harus bersama dan saling mendukung antarwilayah,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menghadapi krisis pengelolaan sampah pasca penghentian operasional insinerator. Salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program Petugas Pemilah Pengolah (Gaslah), yang difokuskan pada pengurangan sampah langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Program ini ditargetkan mampu menekan hingga 40 ton sampah organik per hari, dengan melibatkan ribuan petugas yang ditempatkan di tingkat rukun warga (RW).

Baca Juga: Soal Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB, Ini Kata Wagub Jabar

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan dalam rancangannya Gaslah sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah terkecil. Sebanyak 1.596 petugas direkrut dengan skema satu petugas satu RW, yang bertugas memastikan warga memilah sampah sejak dari rumah.

“Setiap pagi petugas akan mendatangi rumah warga untuk memastikan pemilahan sampah berjalan. Sampah organik pengolahannya langsung di kelurahan, sementara nonorganik diangkut oleh armada,” ujar Farhan usai peresmian program Gaslah di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).

Menurut Farhan, setiap kelurahan dalam target mampu mengolah 25 kilogram sampah organik per RW per hari. Dengan rata-rata 10 RW per kelurahan, jumlah sampah yang bisa diolah mencapai 250 kilogram per hari di setiap wilayah.

“Tugas lurah memang berat, karena setiap kelurahan wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah organik,” katanya.

Pengolahan sampah organik melalui berbagai metode, seperti budidaya maggot dan komposter. Manfaat dari hasilnya untuk mendukung program Buruan Sae di masing-masing kelurahan.

TPA Sarimukti Berada pada Tahap Kritis

Farhan menegaskan, memilih pendekatan ini karena kondisi TPA Sarimukti yang sudah berada pada tahap kritis. Oleh sebab itu, pengolahan sampah tidak lagi bertumpu pada tempat pembuangan akhir maupun TPS.

“Fokus kita sekarang adalah pengolahan di sumber. Gaslah bukan sekadar petugas angkut, tetapi juga edukator agar pengelolaan sampah berhenti di level RW,” tegasnya.

Untuk sampah nonorganik, pengelolaannya di tingkat kecamatan melalui optimalisasi TPS agar proses pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan lebih tertib.

“Saya sudah mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov bahwa Sarimukti benar-benar kritis. Maka tidak ada pilihan lain selain mengelola sampah dari sumbernya,” ungkap Farhan.

Dari sisi anggaran, setiap petugas Gaslah menerima gaji Rp1.250.000 per bulan, dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp27 miliar per tahun.

“Dari 1.596 pendaftar, sekitar 900 sudah direkrut, 300-an masih proses, dan sekitar 400 gugur dalam seleksi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menyampaikan program Gaslah akan terus meluas hingga seluruh RW terisi penuh. Jam kerja petugas bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, di bawah koordinasi lurah dan ketua RW.

“Targetnya satu petugas bisa mengolah 25 kilogram sampah organik per hari. Kalau konsisten, satu kota bisa mengurangi sekitar 40 ton per hari,” kata Darto.

DLH juga menyiapkan sistem pelaporan berbasis dashboard untuk memantau kinerja petugas secara real time. Adapun penanganan sampah pasar akan melalui mekanisme tersendiri di luar skema Gaslah.

“Begitu petugas mulai bekerja, target harus berjalan. Sistem pelaporan sudah kami siapkan dan bisa dipantau,” jelasnya.

Meski demikian, Darto menekankan peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Petugas ada bukan berarti warga lepas tangan. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)