TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tamansari yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Senin (2/2/2026), menyisakan sorotan. Di tengah antusiasme warga menyampaikan aspirasi pembangunan, sejumlah kursi yang diperuntukkan bagi anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 justru tampak kosong.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan peserta Musrenbang. Pasalnya, forum ini menjadi agenda strategis dalam merumuskan arah pembangunan wilayah, namun kehadiran wakil rakyat dari dapil setempat terbilang minim.
Baca Juga: Rumah Lansia di Tasikmalaya Nyaris Roboh, DPRD Desak Pemkot Bertindak Cepat
Menanggapi situasi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, mengambil langkah cepat dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan tokoh yang hadir. Musrenbang tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara.
Dari total 12 anggota DPRD Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Tamansari, Cibeureum, dan Purbaratu, hanya H. Wahid yang hadir langsung di lokasi.
“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sebanyak 11 anggota dewan lainnya berhalangan hadir karena menjalankan tugas kedinasan yang tidak bisa mereka tinggalkan, serta ada yang sedang mengalami musibah,” ujar Wahid.
Ia kemudian menjelaskan alasan ketidakhadiran sejumlah anggota dewan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Beberapa anggota tengah mengikuti rapat pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sebagian fokus dalam agenda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ada yang menjalani pemulihan pascaoperasi, serta ada pula yang sedang berduka akibat musibah keluarga.
Meski demikian, Wahid menegaskan bahwa para legislator Dapil 3 tetap mengawal aspirasi masyarakat sejak tahapan Musrenbang tingkat kelurahan.
Kawasan Sentra Pendidikan di Kota Tasikmalaya
Dalam forum tersebut, Wahid juga mengangkat potensi Kecamatan Tamansari yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai wilayah pinggiran. Ia menyebut Tamansari kini bergerak menuju kawasan sentra pendidikan di Kota Tasikmalaya.
Keberadaan sejumlah perguruan tinggi besar seperti Universitas Siliwangi (Unsil), Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (Umtas), dan Universitas Bakti Kencana (UMB) membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ini peluang emas. Kehadiran kampus akan menciptakan efek ganda bagi ekonomi warga, mulai dari usaha kos-kosan, kuliner, hingga jasa pendukung lainnya. Ekonomi lokal harus ikut bergerak,” tegasnya.
Terkait anggaran pembangunan, Wahid mengungkapkan Dana Kelurahan untuk Kecamatan Tamansari pada tahun 2026 mencapai Rp1,6 miliar. Dengan delapan kelurahan, setiap wilayah akan mengelola anggaran sekitar Rp200 juta.
Ia mengakui jumlah tersebut belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sosial. Karena itu, ia berharap adanya dukungan tambahan melalui dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) dari para anggota DPRD Dapil 3.
Meski sempat menjadi sorotan atas minimnya kehadiran legislator, Musrenbang Tamansari 2026 tetap memunculkan harapan baru. Komitmen wakil rakyat dalam mengawal aspirasi dan mengoptimalkan dana Pokir menjadi kunci agar pembangunan di Tamansari dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
(Abdul)
 Kecamatan Tamansari yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya){kind=link}