spot_imgspot_img
Rabu 7 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 199

Cekcok Soal Kerja ke Taiwan Berujung KDRT, Ibu Muda di Pangandaran Alami Luka 30 Jahitan

0
Pangandaran, FOKUSjabar.id
Poto: Ilustrasi

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimpa seorang ibu muda berinisial TN (21) di Kabupaten Pangandaran. Suaminya sendiri, KN (22), diduga melukai korban usai keduanya terlibat adu mulut mengenai keinginan TN untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan.

Insiden penganiayaan tersebut terjadi di kediaman mereka yang berlokasi di Dusun Nanggewer, Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

Baca Juga: Polres Pangandaran Amanakan Terduga Pelaku KDRT

Kapolsek Padaherang AKP Abdurahman, mewakili Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, membenarkan perselisihan mengenai rencana kerja luar negeri menjadi pemicu awal perselisihan pasangan suami istri tersebut.

“Dugaan kekerasan tersebut sementara diduga bermula dari cekcok antara korban dan terduga pelaku terkait keinginan korban untuk bekerja ke Taiwan,” kata AKP Abdurahman, Kamis (20/8/2026).

Meskipun demikian, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan mendalam untuk menguak motif utama serta latar belakang lengkap dari pertengkaran tersebut.

Korban Berteriak Minta Tolong dan Alami 30 Jahitan

Saat aksi penganiayaan berlangsung, korban berhasil melarikan diri keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung bergerak cepat memberikan bantuan kepada korban.

Warga kemudian membawa TN ke Puskesmas Sindangwangi agar segera mendapatkan perawatan medis secara intensif.

Tindakan penganiayaan itu mengakibatkan TN menderita luka robek serius di bagian atas kepala. Tim medis harus memberikan sekitar 30 jahitan untuk menutup luka tersebut, dan hingga kini korban masih menjalani perawatan di puskesmas.

Polisi Lakukan Olah TKP dan Periksa Saksi

Petugas Unit Reskrim Polsek Padaherang langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada pukul 07.30 WIB. Kepolisian melakukan olah TKP sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian.

Pihak keluarga korban juga resmi melayangkan laporan polisi ke Polsek Padaherang untuk memproses hukum terduga pelaku.

“Pemeriksaan masih berjalan. Kami akan mendalami keterangan korban, saksi-saksi dan bukti yang ada untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya,” ujar AKP Abdurahman.

Saat ini, Polsek Padaherang masih terus melanjutkan proses penyidikan kasus penganiayaan tersebut.

Merespons kejadian ini, Polres Pangandaran mengingatkan warga masyarakat untuk tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami tindakan KDRT. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan hotline resmi kepolisian di nomor 110 untuk mendapatkan bantuan cepat.

(Sajidin)

Disbudpora Ciamis Dorong Buku Hikayat Cihonje 1828 Jadi Warisan Generasi

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketfot: Penyerahan Buku Hikayat Cihonje 1828 kepada Kepala Disbudpora Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis merampungkan penyusunan buku Hikayat Cihonje 1828 sebagai langkah nyata mendokumentasikan sejarah wilayah. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjaga identitas, merawat warisan budaya lokal, sekaligus memberikan sarana edukasi bagi generasi muda.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis, Dian Budiana, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif penyusunan sejarah desa tersebut. Menurutnya, langkah ini membantu warga mengenal kembali jati diri daerahnya.

Baca Juga: Hikayat Cihonje 1828 Masuk Dispusip Ciamis, Jadi Literasi Sejarah Bangunharja

“Alhamdulillah Desa Bangunharja merupakan salah satu desa yang sudah membuat identitas desanya dengan cara menyusun sebuah buku perjalanan, dari mulai sejarah berdirinya,” kata Dian.

Melalui catatan dalam Hikayat Cihonje 1828, masyarakat dapat melihat perjalanan panjang Desa Bangunharja yang sudah menginjak usia hampir dua abad. Dokumen ini menjadi jembatan penting untuk mengenalkan asal-usul tempat tinggal mereka kepada para penerus.

“Ini 1828, sekarang 2026, tinggal hitung saja sudah berapa ratus tahun berdirinya, yang tadinya di Cihonje menjadi Desa Bangunharja,” ujarnya.

Pegangan Generasi Muda dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dian menegaskan bahwa pemahaman sejarah lokal bukan sekadar kegiatan mengingat masa lalu. Pengetahuan sejarah dan budaya daerah memberikan fondasi nilai yang kuat bagi masyarakat dalam menghadapi masa depan.

“Dengan mengenal identitas dari desa atau budaya lokal, ini akan menjadikan salah satu pegangan untuk generasi yang akan datang. Karena warisan-warisan leluhur tentunya sampai dengan saat ini harus bisa dijaga dan dipertahankan,” katanya.

Selain itu, rekam jejak sejarah membantu pemerintah daerah memetakan kearifan lokal. Gambaran mengenai lingkungan, budaya, dan pola hidup masyarakat masa lalu dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan arah pembangunan wilayah saat ini.

“Ketika melihat kearifan lokal ini juga bisa menjadi arah kebijakan pembangunan nanti untuk pemerintahan yang ada sekarang,” jelas Dian.

Mendorong Digitalisasi Sejarah dan Potensi Unggulan Desa

Pemerintah Kabupaten Ciamis berencana mengembangkan informasi sejarah desa ini ke dalam sistem digital. Rencana integrasi ini bertujuan menyatukan seluruh data sejarah desa se-Kabupaten Ciamis ke dalam satu platform resmi pemerintah daerah.

“Tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut satu per satu nanti akan masuk ke digitalisasi yang tentunya kita akan kembangkan untuk kabupaten dengan dinas terkait,” ujarnya.

Langkah digitalisasi ini akan memudahkan publik mengakses rekam jejak setiap kecamatan dan desa langsung dari situs resmi Pemkab. Buku Hikayat Cihonje 1828 pun menjadi data awal yang sangat berharga untuk membangun basis data tersebut.

Platform digital ini nantinya tidak hanya memuat kisah sejarah, tetapi juga merangkum berbagai potensi keunggulan desa. Desa Bangunharja sendiri memiliki potensi besar di sektor perikanan, UMKM, serta kekayaan budaya lokal.

“Tidak hanya sejarah desanya saja, tapi dengan keunggulan-keunggulan desa,” katanya.

Dokumentasi terpadu ini akan sangat membantu berbagai pihak yang membutuhkan data akurat mengenai potensi wilayah, mulai dari kalangan akademisi hingga para investor.

“Ini untuk mempermudah informasi apa yang dibutuhkan oleh para peneliti, ilmuwan maupun para pengusaha nantinya untuk bisa dikembangkan lagi,” pungkasnya.

(Mia)

UMKM Bandung Bisa Akses Kredit hingga Rp1,5 Miliar, Pemkot Gandeng Bank bjb

0
BANDUNG, FOKUSjabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi dengan Bank bjb. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjalin kerja sama strategis dengan Bank bjb untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan memperkuat permodalan industri kreatif lokal agar mampu meningkatkan skala bisnisnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa ketersediaan modal menjadi kunci utama bagi para pengusaha mikro untuk berkembang pesat.

Baca Juga: Pembangunan BRT Bikin Jalan Sempit, Farhan Waspadai Kemacetan Makin Parah

“Pemberian modal kredit oleh bjb merupakan salah satu upaya agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan,” kata Farhan dalam kegiatan UMKM Hebat, Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Farhan menjelaskan bahwa pihak perbankan menyediakan nilai kredit yang sangat fleksibel untuk para pelaku usaha, mulai dari nominal Rp5 juta hingga mencapai Rp1,5 miliar. Besaran angka ini menyesuaikan dengan tingkat kelayakan serta skala bisnis masing-masing pemohon.

Pentingnya Legalitas dan Ekosistem Usaha Saling Membantu

Selain membuka kran permodalan, Pemkot Bandung aktif mengajak para pemilik usaha untuk segera merampungkan kelengkapan izin dan legalitas bisnis mereka. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci utama yang mempermudah proses pengajuan bantuan keuangan dari lembaga perbankan.

Lebih lanjut, Farhan menekankan bahwa pembentukan ekosistem bisnis yang sehat memerlukan sinergi erat antara pengusaha, lembaga keuangan, konsumen, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan.

“Karena bicara lingkungan dan saling berhubungan, yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Semua pelakunya sudah ada di sini, pertama pelaku UMKM,” katanya.

Ia mengimbau para pemilik usaha untuk lebih dahulu menguji dan memperkuat pangsa pasar lokal di sekitar tempat tinggal mereka sebelum membidik pasar yang lebih luas.

“Paling penting, barang jualan UMKM itu pajang dulu di lingkungan. Apakah mereka membeli barang yang bapak ibu jual atau tidak? Itu penting sekali karena itu namanya membangun pasar,” ucapnya.

Dari Cilok Jadi Kuliner Restoran: Bukti Kreativitas UMKM Bandung

Kota Bandung terkenal dengan inovasi produk kulinernya. Farhan mencontohkan keberhasilan jajanan lokal seperti cilok, cireng, dan seblak yang kini sukses menembus pasar premium. Fenomena ini membuktikan tingginya kreativitas pengusaha Bandung dalam mengemas dan menaikkan citra produk.

“Cilok dan cireng sudah masuk ke restoran. Artinya, dalam 10 tahun mececap para pengusaha kuliner berhasil mengangkat citra cilok, cireng, dan seblak menjadi kelas kuliner,” ujarnya.

Upaya penguatan sektor bisnis mikro ini makin krusial mengingat angka pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada pada tingkat 7 persen. Sektor UMKM memiliki tanggung jawab besar untuk terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.

Saat ini, Pemkot Bandung mencatat sekitar 12.000 UMKM resmi terdaftar. Sektor ini menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan omzet mencapai 25 persen dan kenaikan aset usaha sekitar 10,9 persen.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus tumbuh besar dan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” jelasnya.

Komitmen Bank bjb dalam Mendorong Pengusaha Lokal Naik Kelas

Direktur Utama Bank bjb, Ayi Subarna, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendampingi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.

“Hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun. Pertumbuhan bank harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan dunia usaha,” kata Ayi.

Pihaknya mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank bjb telah menyentuh angka Rp405 miliar per 31 Juli 2026. Sementara itu, total outstanding pembiayaan sektor UMKM tercatat mencapai kisaran Rp3,37 triliun.

Ayi menambahkan bahwa tolok ukur kesuksesan program pembiayaan ini tidak hanya berpatokan pada besarnya nilai nominal yang tersalurkan.

“Keberhasilan pembiayaan bukan hanya tentang seberapa besar kredit yang disalurkan, tetapi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membuat usaha tumbuh, naik kelas, dan semakin mandiri,” katanya.

Ia berharap kolaborasi ini menjadi wadah edukasi bagi para pelaku usaha untuk memperluas wawasan mengenai akses modal, strategi pasar, dan peluang bisnis masa depan.

“UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Pemerintah, regulator, perbankan, dan para pelaku UMKM harus berjalan bersama,” ujarnya.

(Yusuf Mugni)

Hikayat Cihonje 1828 Masuk Dispusip Ciamis, Jadi Literasi Sejarah Bangunharja

0
Ciamis@fokusjabar.id
Penyerahan buku Hikayat Cihonje 1828 Sejarah desa Bangunharja

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Ciamis menerima buku Hikayat Cihonje 1828yang disusun Pemerintah Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga.

Buku tersebut diserahkan Kepala Desa Bangunharja Carikin dan akan menjadi salah satu bahan literasi mengenai sejarah lokal di Kabupaten Ciamis, di Kantor Dispusip Ciamis, Kamis (20/08/2026).

Kepala Dispusip Kabupaten Ciamis Okta Jabal menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Desa Bangunharja yang telah mendokumentasikan perjalanan sejarah desanya dalam bentuk buku.

Baca Juga: Pilkades Ciamis 2026 Dijadwalkan Digital, 40 Desa Siapkan 176 TPS

“Atas nama Pemerintah Ciamis, terima kasih dan apresiasi sudah memberikan buku cikal bakal Bangunharja janten bahan literasi di Dispusip,” ujar Okta.

Menurutnya, keberadaan buku tersebut dapat memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai sejarah, budaya, kultur, serta perkembangan kependudukan di wilayah Bangunharja. Dokumentasi semacam ini dinilai penting karena menjadi bagian dari literasi sejarah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Jadi pengetahuan dari sisi sejarah, budaya, kultur dan kependudukan di sana. Ini kan salah satu literasi di perpustakaan di sini,” katanya.

Okta berharap dokumentasi sejarah desa dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan potensi wilayahnya. Menurutnya, catatan mengenai asal-usul dan perjalanan sebuah daerah memiliki manfaat sebagai dokumentasi sekaligus referensi pembangunan.

“Ini menjadi motivasi berinovasi membangun lembur supaya maju lagi dan ada catatan sejarah, dokumentasi berdiri dan sejarahnya suatu tempat. Dan pasti bermanfaat,” ujarnya.

Melibatkan Sejumlah Pihak

Sementara itu, Kepala Desa Bangunharja, Carikin, mengatakan penyusunan buku Hikayat Cihonje 1828 dilakukan sebagai bagian dari upaya menggali dan mendokumentasikan sejarah desa agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ia menjelaskan, sebelum dilakukan peluncuran buku, pihak desa terlebih dahulu berencana menggelar lokakarya dengan melibatkan sejumlah pihak yang memahami sejarah Bangunharja. Di antaranya penulis akademis, tokoh masyarakat asal Bangunharja, serta sejarawan dari Astana Gede.

“Penulisnya juga dari akademisi asli orang Bangunharja, sejarawan Astana Gede,” kata Carikin.

Menurutnya, dokumentasi sejarah tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan catatan mengenai garis keturunan masyarakat atau leluhur yang berkaitan dengan sejarah Bangunharja. Data tersebut akan disandingkan dengan tulisan dalam buku untuk memperkuat sumber sejarah.

Baca Juga: Damkar Banjarsari Ciamis Padamkan Kebakaran di Pangandaran

“Garis keturunan akan disandingkan dengan tulisan ini. Apabila suatu saat ada dokumen yang tidak bisa ditelusuri, mudah-mudahan dari garis keturunan ini bisa membantu,” jelasnya.

Carikin menambahkan, sejarah Bangunharja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wilayah Galuh Timur.

“Sejumlah peninggalan leluhur juga masih ditemukan dan menjadi bagian penting dalam penelusuran sejarah desa,” ujarnya.

(Mia)

Pembangunan BRT Bikin Jalan Sempit, Farhan Waspadai Kemacetan Makin Parah

0
Bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengantisipasi dampak kemacetan akibat pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya di sejumlah ruas jalan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dirinya akan turun langsung meninjau proses pembangunan BRT sekaligus melihat dampaknya terhadap arus lalu lintas, khususnya di Jalan Jakarta.

Baca Juga: Kontrak Berakhir Oktober, P3K Paruh Waktu Bandung Dipastikan Diperpanjang

“Pembangunan BRT saya akan tinjau hari ini. Saya akan keliling untuk melihat efek pembangunan BRT,” kata Farhan Kamis (20/8/2026).

Farhan mengaku, sebelumnya belum melihat dampak signifikan dari pembangunan BRT. Namun, ia mendapat informasi bahwa proyek tersebut mulai menimbulkan kemacetan.

“Karena kemarin agak terlalu adem, kayaknya siga nu euweuh nanaon pembangunan téh. Tapi begitu semalam saya dengar ternyata menimbulkan kemacetan, nah, saya baru akan turun,” katanya.

Dampak Pembangunan BRT

Menurutnya, dampak pembangunan BRT terhadap lalu lintas berpotensi semakin besar seiring berjalannya proyek. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemasangan separator khusus bus yang akan mempersempit ruang kendaraan di badan jalan.

“Karena nanti dampaknya akan makin lama makin bertambah, terutama dengan pembangunan pemisah atau separator. Separator khusus untuk bus. Itu kan mempersempit jalan,” ujarnya.

Farhan menyebut separator jalur BRT dipasang di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Ruas tersebut di antaranya Jalan Jakarta, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Jalan Rajawali, Jalan Otista, Jalan Mohammad Toha hingga kawasan Alun-Alun Bandung.

“Di Jalan Jakarta, Ahmad Yani, Asia Afrika, Sudirman, Rajawali, Otista, Muhammad Toha sampai Alun-Alun,” ungkapnya

Farhan mengakui, pemasangan separator akan mempersempit ruang jalan. Ia pun masih mempelajari dampaknya terhadap kondisi lalu lintas di sejumlah ruas tersebut.

“Nah, itu makanya. Makanya ini saya sedang pelajari dulu bagaimana dampaknya,” ucapnya.

Pengawasan Lapangan

Farhan memastikan komunikasi dengan pihak BRT terus dilakukan. Menurutnya, pengawasan di lapangan penting untuk memastikan dampak pembangunan terhadap lalu lintas dapat segera diantisipasi.

Baca Juga: Forkoda PPDOB Jabar Tawarkan Solusi Kemandirian Fisikal

“Kalau dengan BRT, kita melakukan komunikasi terus, ya. Jangan sampai nanti saya merasa kecolongan, saya ngamuk deui di jalanan, hoream empan,” katanya.

Farhan menambahkan, pemasangan separator sebenarnya sudah dilakukan sejak awal pembangunan. Ia mengaku telah mengetahui ruas jalan yang terdampak pemasangan separator tersebut.

“Sudah dari awal. Separator mah sudah ada dari awal juga. Makanya saya hafal jalannya mana saja,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Pilkades Ciamis 2026 Dijadwalkan Digital, 40 Desa Siapkan 176 TPS

0
Ciamis@fokusjabar.id
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya memimpin rapat koordinasi persiapan Pilkades di Aula Setda Ciamis, Kamis (20/8/2026).

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Ciamis mulai memasuki tahap sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Ciamis memastikan pemilihan akan berlangsung di 40 desa dengan konsep pemungutan suara berbasis elektronik.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya memimpin rapat koordinasi persiapan Pilkades di Aula Setda Ciamis, Kamis (20/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, camat, kepala desa, BPD dan sekretaris desa dari wilayah yang akan menggelar pemilihan.

Herdiat menilai penggunaan teknologi dalam Pilkades menjadi langkah baru yang perlu dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada pemahaman warga sebagai pemilih.

Baca Juga: Damkar Banjarsari Ciamis Padamkan Kebakaran di Pangandaran

Ia meminta sosialisasi tidak hanya dilakukan menjelang hari pencoblosan, tetapi dimulai sejak tahapan awal. Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan simulasi maupun penjelasan kepada masyarakat.

“Ini harus mendapat edukasi, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa,” kata Herdiat.

Dalam skema yang disiapkan, pemilih nantinya menggunakan perangkat elektronik yang tersedia di TPS untuk menentukan calon pilihannya. Mekanisme tersebut akan terlebih dahulu diperkenalkan kepada panitia, BPD, pemerintah desa dan masyarakat.

Dari 40 desa peserta, sebanyak 39 desa dijadwalkan mengikuti pemilihan karena masa jabatan kepala desa berakhir pada 26 Desember 2026.

Alokasi Anggaran Rp1,4 Miliar

Sementara satu desa lainnya, yakni Desa Sindangbarang, Kecamatan Panumbangan, masuk dalam pelaksanaan tahun ini karena tidak berhasil menggelar Pilkades pada 2022.

Pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah mengalokasikan Rp1,4 miliar melalui anggaran perubahan untuk menunjang pelaksanaan Pilkades di 40 desa tersebut.

Herdiat menyebut keterbatasan kondisi fiskal tidak menjadi alasan untuk menunda pemilihan. Menurutnya, keberadaan kepala desa definitif tetap dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tahapan Pilkades dijadwalkan mulai bergulir pada September. Pembentukan sekaligus pengambilan sumpah panitia oleh BPD berlangsung 1 September 2026.

Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka mulai 8 September. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan dan tahapan seleksi sesuai ketentuan.

Memasuki Desember, penetapan calon serta nomor urut dijadwalkan pada 1 Desember. Kampanye berlangsung pada 4, 7 dan 8 Desember, kemudian dilanjutkan masa tenang pada 9–11 Desember.

Pemungutan suara dijadwalkan Minggu, 13 Desember 2026. Sebanyak 176 TPS akan digunakan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tersebut.

Netralitas Aparatur Desa

Selain kesiapan teknologi, Herdiat memberikan perhatian khusus terhadap netralitas aparatur desa. Kepala desa, perangkat desa maupun anggota BPD diminta tidak menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu.

Ia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara memahami regulasi sehingga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Baca Juga: Bupati Ciamis Ubah Tradisi Karangan Bunga jadi Bibit Tanaman

“Saya harap Bapak Ibu BPD dapat bertugas sesuai fungsinya masing-masing, menjaga kondusivitas, jaga sejak awal,” ujarnya.

Para camat pun diminta meningkatkan pengawasan ke desa-desa peserta Pilkades. Pemantauan sejak awal diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Dengan penerapan sistem elektronik, pemerintah daerah menilai edukasi menjadi salah satu kunci pelaksanaan Pilkades 2026. Masyarakat diharapkan memahami mekanisme pemilihan sehingga dapat menggunakan hak pilih secara mandiri dan ikut menjaga suasana tetap kondusif.

(Mia)

Kontrak Berakhir Oktober, P3K Paruh Waktu Bandung Dipastikan Diperpanjang

0
Bandung@fokusjabar.id
Wali Kot Bandung Muhammad Farhan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung Kamis (20/8/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang masa kontraknya berakhir pada Oktober 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perpanjangan dilakukan karena Pemkot Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu.

“Akan diperpanjang. P3K paruh waktu kita akan perpanjang,” kata Farhan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: Forkoda PPDOB Jabar Tawarkan Solusi Kemandirian Fisikal

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung masih menunggu implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui APBN 2027 yang menurutnya akan berdampak terhadap status P3K.

“Mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat,” katanya.

Menurutnya, sebagian besar P3K di lingkungan Pemkot Bandung merupakan tenaga guru. Keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan.

“Itu banyak. Sebagian besar P3K kita kan guru, dan itu sangat diperlukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Farhan memastikan kondisi fiskal APBD Kota Bandung masih aman, termasuk untuk memenuhi pembayaran gaji pegawai.

“Alhamdulillah, aman. Insyaallah. Gajian pegawai mah aman pisan,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemkot Bandung tetap harus menyiapkan strategi pembiayaan karena kebutuhan anggaran berpotensi mengalami defisit.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat perlu mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

“Sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran, kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran. Ketika kebutuhannya pasti defisit, maka pemerintah kota bersama mitra-mitra yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, harus mencari pembiayaan,” jelasnya.

Potensi cari Pinjaman

Farhan mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kemungkinan mencari pinjaman sebesar Rp3,7 triliun.

Pemkot Bandung, kata Farhan, juga melakukan langkah serupa. Namun, ia menyebut skema tersebut sebagai pembiayaan, bukan pinjaman.

Baca Juga: Angkot Listrik Mulai Mengaspal di Bandung, Seperti Apa Rute dan Fasilitasnya?

“Nah, kami juga melakukan hal yang sama. Istilahnya bukan pinjaman, tetapi pembiayaan,” ujarnya.

Farhan menambahkan, pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD Provinsi, APBN, hingga investasi perusahaan dan BUMN.

“Pembiayaan bisa dari mana saja, mungkin dari APBD Provinsi, mungkin dari APBN, mungkin dari investasi perusahaan dan BUMN,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)