BANDUNG, FOKUSJabar.id: Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat (Jabar) menegaskan, perjuangan pembentukan DOB memasuki fase strategis.
Pemekaran ridak lagi sekadar menuntut. Tetapi menawarkan solusi bagi kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan.
BACA JUGA:
Pemekaran CDOB Garut Utara: Perjuangan Nyata, Bukan Sekadar Narasi
Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan Forkoda PPDOB Jabar di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/8/2026) kemarin.
Sarasehan mengangkat agenda kesiapan pemekaran dan masa depan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) sekaligus menjadi momentum refleksi Hari Jadi ke-81 Jawa Barat.
Ketua Umum Forkoda PPDOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, persatuan seluruh elemen masyarakat Tatar Sunda merupakan modal penting dalam memperjuangkan percepatan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Menurutnya, kebutuhan pemekaran harus di lihat secara objektif. Besarnya jumlah penduduk Jawa Barat di bandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang relatif sedikit menjadi salah satu alasan perlunya penataan daerah secara serius.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Azis Zulficar Aly Yusca menyampaikan komitmen serius untuk terus mengawal seluruh CDOB Jawa Barat yang telah di ajukan ke tingkat pusat.
Dalam proses pengawalan tersebut, terdapat tiga CDOB yang saat ini menjadi prioritas untuk terus di tingkatkan skor kelayakannya. Yakni Bogor Timur, Garut Utara dan Garut Selatan.
BACA JUGA:
Pemekaran Garut Utara Dihadang Birokrasi?
Pemprov Jawa Barat juga mendorong pemekaran yang sejalan dengan prinsip pembangunan dari desa menuju kota. Sehingga pemekaran tidak sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.
Strategi Baru Menghadapi Moratorium
Sarasehan juga menghasilkan penajaman strategi menghadapi moratorium pembentukan DOB.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional (Forkonas), Abdurrahman Sang menyampaikan, salah satu persoalan utama yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat adalah keterbatasan keuangan negara dan tekanan fiskal APBN.
Karena itu, perjuangan pemekaran di nilai tidak cukup hanya di lakukan melalui aksi massa atau tuntutan politik.
Daerah harus mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan pembiayaan negara.
Forkonas tengah merancang formula dan parameter baru dalam RPP Penataan Daerah yang mengukur kemampuan sebuah CDOB untuk tumbuh mandiri tanpa membebani APBN. Termasuk melalui sumber-sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara.
Garut Utara dan Garut Selatan harus Tetap Memperkuat Kabupaten Induk
Akademisi sekaligus Tim Ahli Penataan Daerah, Yogi Suprayogi Sugandi menilai, Jawa Barat memiliki posisi penting dalam agenda penataan daerah nasional.
Dalam konteks Garut, terdapat potensi pemekaran menjadi Garut Utara dan Garut Selatan. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan Kabupaten Garut sebagai daerah induk.
BACA JUGA:
Ahmad Bajuri Bicara Tegas Soal Pemekaran Garut Utara
Dengan demikian, pemekaran harus di rancang agar menghasilkan daerah-daerah baru yang semakin kuat tanpa menghilangkan kapasitas fiskal dan kelayakan Kabupaten Garut sebagai daerah induk.
Garut Utara Bukan Sekedar Minta Pemekaran
Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jabar, Muhammad Sufyan Abdurrahman menekankan pentingnya perubahan cara membangun komunikasi publik.
Perjuangan CDOB tidak boleh lagi di bingkai semata-mata sebagai gerakan “meminta” atau “menuntut pemekaran”, karena narasi tersebut berpotensi di persepsikan sebagai upaya menambah beban anggaran dan jabatan baru.
Sebaliknya, daerah harus mampu membangun alasan publik mengapa pemekaran di perlukan.
Dalam konteks tersebut, Garut Utara di nilai telah memiliki narasi yang kuat dengan menempatkan pemekaran sebagai energi baru penggerak roda pembangunan ekonomi wilayah utara, sekaligus memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan, menekan biaya akses masyarakat dan mempercepat respons pemerintah.
Forkoda dan 10 CDOB Sepakat Bergerak ke Jakarta
Sarasehan akhirnya melahirkan keputusan politik bersama bahwa pergerakan pasif di daerah tidak lagi cukup untuk menghadapi ketatnya moratorium di tingkat pusat.
Forkoda PPDOB Jawa Barat bersama delegasi dari 10 CDOB sepakat melakukan pergerakan dan audiensi akbar ke Jakarta.
Dalam waktu dekat akan bertolak ke Gedung DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Delegasi tidak akan datang dengan sekadar membawa tuntutan. Mereka akan membawa draf “Formula Baru Kemandirian Daerah” sebagai amunisi diplomasi dan tawaran solusi atas persoalan fiskal yang selama ini menjadi salah satu alasan utama belum di bukanya moratorium.
Garut Utara Siap Memasuki Fase Perjuangan Strategis
Sebagai salah satu delegasi CDOB, Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Holil Aksan Umarzen menilai, hasil sarasehan tersebut merupakan momentum penting bagi perjuangan.
Perjuangan CDOB Garut Utara ke depan harus semakin terukur, berbasis data, memiliki argumentasi akademik sekaligus mampu menunjukkan bahwa pemekaran merupakan instrumen untuk mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Garut Utara tidak ingin hadir hanya sebagai daerah yang meminta di mekarkan. Garut Utara harus hadir sebagai daerah yang siap di bangun, siap mandiri dan siap menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” tegasnya.
BACA JUGA:
Dede Salahudin: Pemekaran Garut Utara Perkuat Kabupaten Induk
Karena itu, pihaknya siap mengambil bagian aktif dalam agenda bersama Forkoda PPDOB Jabar menuju Jakarta dengan membawa gagasan, data dan solusi yang memperkuat argumentasi pembentukan Garut Utara.
Pemekaran bukan tujuan akhir. Pemekaran adalah instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat.
(Bambang Fouristian)
 Jawa Barat (Jabar) menegaskan, perjuangan pembentukan){kind=link}