Oleh: Bambang Fouristian
BANDUNG, FOKUSJabar.id: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas pemerintah pusat patut di apresiasi. Di atas kertas, tujuannya mulia. Yakni menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan memastikan tidak ada anak Indonesia yang berangkat sekolah dengan perut kosong.
Dari sisi gizi, MBG jelas sebuah investasi. Sejak program tersebut di gulirkan tingkat kehadiran siswa SD naik dan kasus anak pingsan karena lapar saat upacara nyaris nol.
BACA JUGA:
BGN Ubah Skema Insentif Rp6 Juta per Hari
Ini bukti progam MBG bekerja. Tapi ada yang mengganjal, pelaku UMKM hanya jadi penonton. Masalahnya ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Janji awal program MBG adalah menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM katering, warung, petani dan peternak setempat sebagai penyedia bahan baku.
Realitanya di banyak daerah. Pengadaan MBG justru jatuh ke vendor besar dari luar kota dengan sistem tender yang rumit.
Mereka gagal menjadi mitra MBG karena rumitnya syarat administrasi. Selain midalnya harus kuat, punya NPWP badan dan gudang standar BGN.
Akibatnya muncul paradoks. Program yang tujuannya menyehatkan anak bangsa, belum berhasil “menyehatkan” ekonomi rakyat kecil di sekitarnya.
Uang negara miliaran rupiah per hari berputar, tapi berhenti di segelintir vendor besar. Petani sayur tetap bingung jual wortel, peternak ayam masih menjerit harga pakan naik.
Standar BGN memang penting untuk keamanan pangan. Tapi harus ada skema afirmatif. UMKM bisa di kelompokkan dalam koperasi, di dampingi dinas untuk pemenuhan standar bertahap.
Artinya, jangan di samakan syaratnya dengan industri katering pesawat.
Banyak UMKM curhat, pembayaran dari vendor pemenang tender bisa 30-60 hari. Modal UMKM pas-pasan. Belanja cabai dan beras hari ini tidak bisa nunggu bayar 2 bulan lagi. Akibatnya, yang kuat modal saja yang bisa main.
BACA JUGA:
BGN Batasi SPPG, 1 Kecamatan 6 Dapur
Dinas Koperasi dan Dinkes baru sibuk sosialisasi MBG ke sekolah. Tapi belum ada pelatihan agar UMKM lolos kurasi Dapur MBG.
Padahal UMKM butuh di bekali SOP keamanan pangan, pencatatan gizi sampai manajemen keuangan sederhana.
MBG Sehat UMKM Selamat
Solusinya bukan menyetop MBG. Tapi menyempurnakan. Pemerintah Daerah bisa mengadopsi model “Dapur Komunal MBG” per kecamatan.
Dapur di kelola koperasi gabungan 10-15 UMKM. Pemda bantu fasilitasi sertifikasi halal, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan modal lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus MBG.
Selain itu, terapkan skema Cash and Carry untuk UMKM. Pemda/Dinas jadi off-taker yang bayar lunas maksimal H+7 setelah makanan di terima sekolah.
Dengan begitu, uang berputar cepat di tingkat tapak. MBG adalah program dengan niat baik. Agar dampaknya ganda, jangan biarkan hanya jadi proyek gizi.
Jadikan juga proyek pemberdayaan. Sebab anak yang kenyang hari ini harus tumbuh di lingkungan dengan orang tua yang perutnya juga terisi.
Gizi dan ekonomi tidak bisa di pisahkan. Jika MBG hanya berhasil menambah berat badan anak tapi gagal menambah omzet warung di depan sekolah, maka baru menang setengah.
 yang di gagas pemerintah pusat patut di apresiasi. Di atas kertas, tujuannya mulia. Yakni menekan stunting){kind=link}