BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) selama kebijakan work from home (WFH) di berlakukan, menyusul keterbatasan sistem digital dalam memantau aktivitas pegawai.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, pelaksanaan WFH kini telah memasuki pekan ketiga. Dalam masa tersebut, Pemkot berupaya menekan mobilitas pegawai guna mendorong efisiensi operasional tanpa mengganggu produktivitas.
“Mobilitas semua pegawai yang WFH harus rendah, supaya ada efisiensi operasional,”kata Farhan di Pendopo Jalan Dalem Kaum Kota Bandung Jumat (24/4/2026).
Baca Juga: Dishub Cimahi Gandeng Polisi Tertibkan Parkir Liar
Menurutnya, efisiensi yang di maksud mencakup penghematan bahan bakar minyak (BBM), konsumsi listrik, hingga penyesuaian pola kerja yang lebih adaptif. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan harian, beban pengeluaran operasional dapat di tekan.
Namun demikian, pengawasan terhadap kinerja ASN tidak sepenuhnya bergantung pada sistem digital. Pemkot Bandung saat ini menggunakan aplikasi berbasis daring untuk memantau kehadiran dan aktivitas pegawai, meski di akui belum mampu menjangkau seluruh aspek kerja.
“Kami sangat mengharapkan kritik atau pandangan kritis dari masyarakat, agar hal-hal yang belum terjangkau sistem ini tetap bisa di awasi,” katanya.
Keterlibatan Masyarakat Penting
Farhan menilai, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Kontrol sosial di yakini mampu menutup celah pelanggaran disiplin selama kebijakan kerja fleksibel di terapkan.
Di sisi lain, Pemkot Bandung masih menunggu evaluasi dari pemerintah pusat terkait penerapan WFH. Kejelasan arah kebijakan di nilai penting agar pelaksanaan di daerah tidak bergantung pada improvisasi berlebihan.
Baca Juga: Satpol PP Bandung Bongkar Lapak PKL di Dipati Ukur dan Monju
“Kalau kedisiplinan pegawai tidak kuat, kita tidak mungkin bisamelakukan improvisasi yang banyak,” ucapnya.
Berdasarkan data, sebanyak 1.354 ASN saat ini menjalankan skema WFH. Kebijakan tersebut tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran.
“Dengan asumsi rata-rata pengeluaran BBM pegawai mencapai Rp25.000 per hari, potensi penghematan dari berkurangnya mobilitas di nilai cukup signifikan dalam mendukung efisiensi operasional pemerintah daerah,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
