TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana di Aula Banggar DPRD Kota Tasikmalaya mendadak panas pada Jumat, (24/4/ 2026).
Forum Silaturahmi Selasar Masjid Agung (FOSSMA) secara resmi labrak Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Agendanya tunggal dan tegas, Buka-bukaan soal rincian APBD 2026.
Masyarakat sipil kini tak lagi mau hanya menjadi penonton. FOSSMA menuntut kejelasan ke mana setiap rupiah pajak rakyat di alokasikan. Namun, semangat transparansi ini sempat terganjal oleh absennya para pemegang kebijakan utama dari pihak eksekutif.
Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua KNPI, Burhanudin Muslim: Terimakasih Pemuda Kabupaten Tasikmalaya
Jangan Sembunyikan Anggaran Rakyat
Ketua FOSSMA Kota Tasikmalaya, Dadang AP, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui struktur anggaran secara mendalam.
Bukan sekadar angka kasar, FOSSMA menuntut rincian program prioritas, alokasi belanja publik, hingga keadilan pembangunan antarwilayah di Kota Tasikmalaya.
Ada empat sektor “berdarah” yang menjadi sorotan utama FOSSMA yang antara lain, Pendidikan, Akses dan kualitas yang harus merata.
Kemudian kesehatan, Layanan prima tanpa diskriminasi. Infrastruktur, Perbaikan jalan dan fasilitas publik yang bukan sekadar formalitas. Dan Pemberdayaan Ekonomi. Solusi nyata bagi pedagang kecil dan UMKM.
”Kami butuh detail, bukan janji manis. Masyarakat harus tahu program mana yang berjalan dan mana yang hanya jadi catatan di atas kertas,” tegas Dadang.
Tuntutan Keramat FOSSMA untuk Pemkot Tasikmalaya
Dalam forum tersebut, FOSSMA melayangkan lima poin tuntutan yang harus segera di jawab oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang antara lain
Transparansi Struktur APBD: Buka dokumen anggaran ke publik.
Prioritas Program: Jelaskan dasar penentuan program unggulan.
Mekanisme Pengawasan: Bagaimana rakyat bisa ikut mengawal uang mereka?
Partisipasi Publik: Libatkan masyarakat sejak tahap perencanaan (Musrenbang).
Pemerataan Pembangunan: Pastikan tidak ada wilayah yang di anaktirikan.
FOSSMA juga secara spesifik meminta publikasi realisasi anggaran agar capaian kerja pemerintah bisa di ukur secara objektif oleh warga, termasuk para pedagang bakso dan pelaku ekonomi akar rumput yang tergabung di dalamnya.
DPRD Kecewa, Kepala Dinas Tidak Hadir
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, yang memimpin rapat tersebut, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya.
Meski di hadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mayoritas yang datang hanyalah pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid).
”Kami mengharapkan Kepala Dinas hadir langsung. Pengambilan keputusan strategis tidak bisa di delegasikan begitu saja jika kita ingin hasil yang efektif,” ujar Heri dengan nada tinggi.
Baca Juga: Bupati Tasikmalaya Dorong Reformasi Layanan Perumdam Tirta Sukapura
Heri menekankan bahwa kemajuan Kota Tasikmalaya mustahil tercapai tanpa sinergi dan kolaborasi yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Ia mendukung penuh langkah FOSSMA sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat.
RDP kali ini menjadi alarm keras bagi Pemkot Tasikmalaya. Jika dokumen APBD tetap tertutup dan ruang partisipasi publik terus di persempit, potensi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin membesar.
Kini bola panas ada di tangan Pemerintah Kota. Apakah mereka berani membuka data secara transparan, atau tetap memilih jalan birokrasi yang kaku? Rakyat Tasikmalaya menunggu bukti, bukan sekadar narasi.
(Abdul Latif)
 secara resmi labrak Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Agendanya tunggal dan tegas, Buka-bukaan soal rincian APBD 2026.){kind=link}