PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Keberadaan Jembatan Sodongkopo, yang kini berganti nama menjadi Jembatan Jaya Perkasa. Bangunan yang memegang peran krusial sebagai infrastruktur strategis di Kabupaten Pangandaran. Jembatan bentang panjang di Kecamatan Cijulang ini mengoneksikan langsung kawasan Bandara Nusawiru dengan destinasi wisata unggulan, Pantai Batukaras.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Ridwan, membeberkan fakta bahwa pemerintah membangun jembatan ikonik ini secara bertahap sejak masa kepemimpinan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Baca Juga: DPRD Pangandaran Ungkap Pemicu Kelangkaan Obat
Pemerintah memulai proyek tahap awal pada 9 Juli 2023 dengan menguras anggaran sekitar Rp72 miliar hingga Rp74 miliar yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Namun saat itu pembangunannya tidak selesai dalam satu tahun anggaran. Sehingga memerlukan alokasi dana lanjutan pada tahun berikutnya,” ungkap Iwan Ridwan, Kamis (4/6/2026).
Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelontorkan dana segar sebesar Rp55,4 miliar. Dana itu untuk merampungkan konstruksi fisik jembatan di akhir masa pengabdian Gubernur Ridwan Kamil.
Setelah tampuk kepemimpinan Jawa Barat beralih ke tangan Penjabat (Pj) Gubernur, pihak pemprov tetap konsisten mengalokasikan sisa anggaran lanjutan demi menuntaskan proyek vital tersebut.
Iwan merinci, proyek infrastruktur ini sudah resmi mengunci slot perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Jawa Barat per Januari 2025. Sementara itu, Dedi Mulyadi baru mengambil sumpah jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat definitif pada Februari 2025. Dengan kata lain, seluruh rantai penganggaran telah ketuk palu sebelum Dedi Mulyadi resmi memimpin Jawa Barat.
Buka-Bukaan Soal Pergantian Nama oleh Gubernur Dedi Mulyadi
Mengenai manuver politik Gubernur Dedi Mulyadi yang mengubah nama jembatan tersebut menjadi Jembatan Jaya Perkasa, Iwan mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, pemprov memiliki hak penuh lantaran pendanaan proyek murni mengalir dari kas provinsi.
Kendati demikian, legislator banteng ini memandang pentingnya menyajikan edukasi politik dan sejarah penganggaran yang utuh kepada publik. Langkah ini perlu agar masyarakat tidak terjebak dalam persepsi keliru atau klaim sepihak.
“Mangga, silakan, karena memang didanai oleh provinsi. Tapi saya menyampaikan fakta bahwa jembatan tersebut dibangun pada masa Ridwan Kamil,” tegas Iwan.
Melalui pelurusan fakta sejarah ini, Iwan berharap masyarakat Pangandaran dapat melihat secara objektif kontribusi berkelanjutan dari para pemimpin Jawa Barat lintas periode dalam memajukan konektivitas wisata di pesisir selatan.
(Sajidin)
