BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya menilai pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) yang menyebutkan rencana Hak Interpelasi dewan belum pasti, salah kaprah.
Bahkan menurut dia, pernyataan Emil itu secara tidak langsung memotivasi seluruh fraksi untuk semakin solid menggunakan Hak Interpelasi seusai pelantikan anggota dewan periode 2019 – 2024.
“Seharusnya Ridwan Kamil tidak menyampaikan pernyataan yang kembali memanaskan situasi yang ada. Emil itu kan bukan ketua Parpol apapun. Jadi, saya pastikan, dia tidak tahu sama sekali suasana kebatinan yang terjadi di DPRD,” kata Asep di Bandung, Senin (19/8/2019).
Dia memastikan Hak Interpelasi menjadi agenda bersama dewan baru. Salah satu kebijakan drastis Emil yang disoroti, yakni rencana revitalisasi alun-alun Jonggol senilai Rp15 milyar yang sudah disetujui Pemprov Jabar di periode Ahmad Heryawan yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.
“Soal interpelasi itu tugasnya DPRD periode depan. Insya Allah, kita akan mendapat tambahan energi yang lebih fresh. Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang Emil, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai,” kata dia.
Asep menambahkan, agenda Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan program – program kepada Ridwan Kamil, didukung anggota-anggota.
“Bukan hanya anggota, tadi kan saya rapat dengan para ketua fraksi lain juga. Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PKS dan Ketua Fraksi PDIP pun menyampaikan hal senada. Sebaiknya RK tidak usah memanas-manasi keadaan ini,” kata Asep menirukan pernyataan para ketua fraksi.
Sebelumnya, Emil menilai bahwa rencana anggota DPRD Jabar menggunakan Hak Interpelasi belum pasti terealisasi.
Hal itu diungkapkan Emil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke 74 di kawasan Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kabupaten Purwakarta.
“Itu belum pasti, dibahas nanti saja,” kata Emil, Minggu (18/8/2019).
(**)
){kind=link}