BANDUNG, FOKUSJabar.id : Ahmad Saefudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera mengambil sikap terkait polemik kepengurusan KONI Jawa Barat yang berimbas pada pencairan dana hibah.
Sebagai Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin dengan tegas meminta Pemprov Jabar bisa memberi keputusan pada pekan ini.
Ahmad menilai, political will dari Pemprov Jabar pada saat ini belum mencerminkan terhadap satu titik kemajuan yang harus dibangun. Termasuk di bidang keolahragaan.
” Saya memiliki tugas untuk membangun keolahragaan ini dan pembangunan keolahragaan harus berlanjut. Tidak boleh diganggu oleh siapa pun juga, sekalipun ketuanya bermasalah. Sekarang siapa yang bertanggungjawab kalau kondisinya seperti saat ini, ya pemerintah menurut saya mah,” ujar Ahmad saat ditemui di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Senin (21/1/2019).
Untuk itu, pihaknya menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Jabar terkait kelanjutan pembinaan olahraga prestasi di Jabar. Pemprov Jabar harus secepatnya mengambil keputusan yang bisa melegitimate kelembagaan olahraga.
“Kalau Pemprov Jabar tidak mengambil sikap, kami-kami ini gimana? Jangan menunggu tuntas, da gak akan beres. Proses yang saat ini biarkan saja berjalan sebagai mana, termasuk bagi manusia-manusia di dalamnya, termasuk saya. Minggu depan harus ada keputusan dari Gubernur Jabar, mau dibawa kemana olahraga ini,” tegasnya.
Ahmad menambahkan, dirinya sudah memberikan beberapa alternatif kepada Gubernur Jabar melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat, Dani Ridwan. Dirinya mengaku sangat memahami terkait kondisi yang saat ini terjadi dalam pembangunan olahraga prestasi.
“Kalau pun saya harus mundur pada hari ini, kenapa harus sulit kalau untuk kepentingan olahraga. Tapi lakukan dengan tata cara yang terhormat, karena olahraga ini tidak bisa dibawa ketidakhormatan. Toh saya juga apa sih memimpin olahraga ini, kalau mau dihitung untung rugi. Kehormatan bagi saya itu, apa sih yang dicari. Yang saya pikirkan itu, kasihan atlet-atlet,” tuturnya.
Terkait jabatan strukturtal sebagai Kepala Pusat Litbang Sumdahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Ahmad menyebut jika hal tersebut sudah berjalan sejak 10 tahun silam. Dirinya pun mempertanyakan kenapa hal tersebut baru diributkan pada saat ini.
“Itu (jabatan struktural) bukan saat ini, sudah 10 tahun yang lalu. Kenapa diributkan baru saat ini, apa maksudnya ini? Tidak usah bicara keberhasilan lah, nanti malah jadi kesombongan. Kalau memang ingin selamatkan olahraga, harus ada solusi sesungguhnya. Bukan hanya meureupan tapi gak ngerti ucapan dan apa yang harus dilakukan. Olahraga itu ya peureup, ya omongan, ya buka tangan,” pungkasnya.
(ageng/bam’s)
