BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Kota Kembang mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (15/6/2026). Massa menggalang aksi unjuk rasa besar-besaran demi menggugat rupa-rupa kebijakan strategis pemerintah pusat yang mereka nilai melenceng dari pemenuhan hak dasar rakyat.
Dinamika aksi yang bergulir sejak siang hari tersebut membawa gelombang desakan evaluasi total terhadap tata kelola negara. Massa aksi menyoroti tajam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut perbaikan radikal pada sektor pendidikan nasional. Hingga mengkritisi penyusutan ruang partisipasi publik serta kemunduran iklim demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Geruduk BI Jabar, Mahasiswa Unpas-Unjani Pertanyakan Nasib Ekonomi Rakyat
Perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus menilai paket kebijakan rezim saat ini sama sekali belum menyentuh akar persoalan mendasar yang menghimpit kehidupan masyarakat bawah.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera menghapuskan program MBG dan sebaliknya melakukan revolusi pendidikan secara total. Negara harus membangun kembali fondasi bangsa ini dari level akar rumput agar Indonesia benar-benar mampu mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045,” kata Juru Bicara Aksi dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Ferry Anwar Musaddad, Senin (15/6/2026).
Kritik Solusi Jangka Pendek, Jaringan BEM Nusantara Jabar Ancam Aksi Lanjutan
Ferry memaparkan, pemerintah tidak akan pernah bisa menyelesaikan kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi jika hanya mengandalkan program karitatif jangka pendek. Mahasiswa menuntut negara memperkuat kualitas pendidikan nasional dan mengatrol derajat kesejahteraan masyarakat. Serta membuka lebar-lebar pintu keterlibatan publik dalam setiap penyusunan draf kebijakan negara.
Selain itu, aliansi mahasiswa menyoroti keroposnya tiang demokrasi nasional. Mereka menegaskan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum merupakan bagian sah dari dinamika sosiopolitik yang mendapat jaminan penuh oleh undang-undang dasar.
“Saat mahasiswa turun ke jalan membawa tawaran solusi demi kebaikan Indonesia, otoritas keamanan justru mencap kami sebagai ancaman stabilitas. Respon defensif ini memperlihatkan secara telanjang adanya kecacatan dalam sistem demokrasi kita hari ini,” tegas Ferry.
Ferry turut membongkar adanya dugaan tindakan intimidasi. Serta pendekatan represif aparat terhadap para peserta aksi mahasiswa dalam beberapa momentum demonstrasi sebelumnya. Ia mengingatkan kembali bahwa aktivitas melayangkan kritik dan menyuarakan pendapat merupakan hak konstitusional mutlak yang wajib mendapat perlindungan negara, bukan justru berujung pada tindakan kriminalisasi.
Aksi massa yang bernaung di bawah jaringan BEM Nusantara Jawa Barat ini menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu ini. Mahasiswa siap menggelar konsolidasi internal yang lebih masif. Kemudian membuka peluang sanksi jalanan berupa aksi lanjutan yang lebih besar apabila pemerintah pusat maupun daerah tidak memberikan respons konkret.
(Yusuf Mugni)
