BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menggandeng Komisi IX DPR RI, BKKBN menggelar acara sosialisasi KB di Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Sabtu (6/10/2018) lalu.
Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengatakan bahwa BKKBN merupakan salah satu mitra kerja Komisi IX DPR RI dari sembilan mitra kerja yang lainnya.
“Kami di DPR RI bekerjasama dengan BKKBN dengan menganggarkan APBN untuk program KB. Dahulu, anggaran KB hanya Rp1 trilyun per tahun. Saat ini kami sedang mengusahakan untuk menaikan anggaran hingga Rp3,5 trilyun,” kata Adang.
Anggaran tersebut, kata dia, harus dinaikan. Terlebih program KB adalah program yang mengatur secara langsung tentang kependudukan.
Untuk mendukung setiap program KB maka dibutuhkan anggaran yang besar.
“Program ini harus tetap kita gulirkan, apalagi Indonesia mengalami permasalah tentang pertumbuhan keluarga,” kata dia.
Karena keluarga adalah soko guru bangsa, maka harus sejahtera. Jika sebaliknya bisa hancur bangsa ini.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Jawa Barat Rahmat Mulkan menegaskan bahwa BKKBN bertanggungjawab atas penyaluran alat kontrasepsi ke seluruh puskesmas.
Hal itu berbanding lurus dengan saving jumlah penduduk.
“Jika tidak dikendalikan, jumlah penduduk Indonesia bisa membludak, dan berdampak pada tidak tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat.
Tidak hanya itu, BKKBN pun mengurus jumlah penduduk. Hal itu penting kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk.
Dengan begitu, pemeretaan ekonomi serta upaya peningkatan SDM bisa tercapai.
Perwakilan OPD KB Kabupaten Bandung Endi Supriandi menyebut, saat ini ada sekitar 1,8 juta penduduk dengan laju pertumbuhan selama satu tahun sebanyak 60 ribu hingga 80 ribu penduduk.
“Saya pikir ini harus dikendalikan agar pemerataan di masyarakat bisa dilakukan,” kata dia.
Untuk diketahui, tujuan dari pelayanan KB tidak hanya pengendalian penduduk, lebih dari itu untuk menjaga kualutas kesehatan ibu dan keluarga.
(Budi Septiana/LIN)
