JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan kembali menjadi perhatian publik.
Pesan yang di sampaikannya dalam sebuah pidato politik ramai di kaitkan dengan dinamika menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
BACA JUGA:
Perkuat Mitigasi Bencana, Prabowo Subianto Siapkan Kapal Induk dan Drone
Perbincangan tersebut menguat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan tafsir terhadap pidato AHY.
Doli menilai terdapat sinyal politik yang dapat di baca sebagai kesiapan Ketum Partao Demokrat untuk masuk dalam persaingan Pilpres mendatang.
Namun, tafsir tersebut tidak serta-merta berarti AHY telah menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden.
Hingga Selasa, 8 September 2026, Partai Demokrat justru menegaskan bahwa pidato AHY tidak berkaitan dengan pencalonan dalam Pilpres 2029.
Pernyataan AHY yang menjadi sorotan di sampaikan ketika menjelang HUT ke-25 Demokrat Sabtu, 5 September 2026.
Dalam pidato tersebut, AHY mengulas perjalanan partainya selama seperempat abad. Termasuk pengalaman Demokrat ketika menjadi bagian dari pemerintahan maupun saat berada di luar kekuasaan.
AHY mengingatkan kader mengenai sifat kekuasaan dalam sistem demokrasi. Ia menyebut jabatan tidak bersifat permanen dan kekuasaan pada dasarnya merupakan mandat yang di berikan masyarakat.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
Dia juga menyinggung siklus politik yang berjalan melalui pemilu serta tanggung jawab yang tetap melekat kepada kader dan institusi politik.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” ujarnya.
Pesan itu kemudian mendapatkan perhatian dari Doli Kurnia. Dia menilai, isi pidato AHY dapat di pandang dari dua sisi. Yakni substansi mengenai demokrasi dan cara penyampaiannya yang menurutnya menunjukkan adanya sinyal politik.
“Secara substansi, apa yang di sampaikan AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus di jaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” ujar Doli.
“Di lihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujarnya.
BACA JUGA:
458 H Bukit Soeharto Dekat IKN Terbakar, BNPB Kerahkan Water Bombing
Pembacaan Doli tersebut membuat pernyataan AHY semakin di kaitkan dengan peta politik menuju Pilpres 2029.
Ia juga melihat mulai munculnya dinamika antarkekuatan politik menjelang kontestasi tersebut.
Meski demikian, Doli menyebut Golkar masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa yang berjalan sekarang.
Partai Demokrat menolak anggapan bahwa pidato tersebut merupakan bagian dari persiapan pencapresan.
Pernyataan AHY mengenai kekuasaan perlu di pahami dalam konteks keseluruhan pidatonya. Pesan tersebut di sebut berkaitan dengan prinsip demokrasi, perjalanan partai serta tanggung jawab politik terhadap masyarakat.
Demokrat juga menilai pergantian kekuasaan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus di pahami oleh kader dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf turut menilai, pernyataan AHY merupakan pengingat mengenai adanya batas waktu dalam kekuasaan dan jabatan politik.
“Apa yang di sampaikan Ketum Demokrat adalah pelajaran Demokrasi di manapun. Bahkan di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede.
Dede menambahkan, Demokrat masih memiliki agenda politik yang tengah berjalan. Termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.
Karena itu, ia meminta agar pernyataan AHY tidak langsung di maknai sebagai langkah menuju pencalonan dalam Pilpres 2029.
Sikap tersebut memperkuat penjelasan Demokrat bahwa pidato AHY tidak di maksudkan sebagai deklarasi politik untuk kontestasi presiden berikutnya.
Respons Partai Gerindra
Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong menyatakan, setiap partai mempunyai kewenangan untuk menentukan arah politiknya sendiri. Termasuk apabila ada keinginan untuk mempersiapkan pencalonan pada masa mendatang.
“Tentu setiap partai punya kebebasan dan kemerdekaan masing-masing. Kami tidak bisa melarang kalau ada keinginan atau kemauan untuk mencalonkan diri,” ujar Bahtra.
Meski demikian, Gerindra menegaskan fokusnya saat ini tetap di arahkan pada pengawalan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Polemik mengenai pidato AHY tentang kekuasaan masih berada dalam ranah tafsir politik.
Doli Kurnia melihat pidato dan gestur AHY sebagai sinyal kesiapan menjadi salah satu kontestan Pilpres 2029.
Sedangkan Demokrat dan Dede Yusuf memberikan penjelasan bahwa pesan tersebut merupakan refleksi mengenai demokrasi, periodisasi kekuasaan serta tanggung jawab kepada rakyat.
Sampai saat ini, belum ada deklarasi resmi AHY terkait pencalonan dirinya pada Pilpres 2029.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 mengenai kekuasaan kembali menjadi perhatian publik){kind=link}