spot_img
Minggu 12 Mei 2024
spot_img
More

    Kepala Bapenda Jabar Dapat Penghargaan Indonesia Visioner Leader

    BANDUNG,FOKUSJabar.id – Berkat keberhasilan mempermudah pelayanan publik terhadap masyarakat melalui inovasi moderenisasi pelayanan publik, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik menerima penghargaan Indonesia Visioner Leader (IVL) kategori Best In Public Services Digital Transformation.

    Penghargaan oleh salahsatu Media Nasional tersebut menambah raihan prestasi Dedi selama menjabat Kepala Bapenda Jawa Barat.

    Samsat Digital Leuwipanjang dan Aplikasi Mobile Sambara menjadi dua inovasi terbaik dalam pelayanan publik.

    Samsat Digital Leuwipanjang merupakan Samsat pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pembayaran pajak lima tahunan secara drive thru, sehingga tidak perlu mengantri, fotocopy berkas dan mengisi formulir. Selain itu, Samsat ini dapat memberikan layanan yang jauh lebih cepat daripada layanan sebelumnya.

    Sedangkan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) adalah inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang berupa aplikasi smartphone berbasis Android dan iOS. Dengan hadirnya Sambara di Aplikasi Sapawarga, wajib pajak dapat mengakses Layanan Pembayaran Pajak Tahunan di mana saja dan kapan saja.

    Bapenda Jabar Terus Berinovasi

    Kedua aplikasi tersebut tentu mempermudah pelayanan publik. Sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah tanpa kesulitan.

    “Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan invoasi. Dari Bapenda sendiri, fokus utamanya adalah memudahkan masyarakat dan optimalisasi layanan. Dengan layanan digital ini harapannya semua proses lebih cepat dan lebih baik,” ucap Dedi.

    Dedi menambahkan, keberadaan layanan digital juga memberi fasilitas yaitu para wajib pajak tidak perlu mencetak bukti pembayaran pajak kendaraan tahunan. Karena akan dikirimkan lewat aplikasi Email dan WhatsApp langsung ke wajib pajak. Juga dalam prakteknya seluruh pembayarannya menggunakan pembayaran Non Tunai, baik QRIS, virtual account dan mesin EDC atau kartu debit.

    Hal ini sejalan dengan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah oleh Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia. Dedi mengungkapkan, kehadiran pelayanan ini merupakan hasil dari kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Nasional, Korlantas Kemendagri, dan Jasa Raharja.

    “Kami sudah melakukan perubahan, terutama ada Samsat yang lebih panjang yang menjadi role model yang akan dilakukan oleh tingkat nasional, terutama Tim Pembina Samsat Nasional, yaitu Polantas, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasa Raharja,” ujarnya.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim Bapenda Jabar kepada penyelenggara penghargaan yang telah memberikan anugerah di program Indonesia Visionary Leader. Kita mencoba berbenah diri, yaitu dengan melakukan transformasi digitalisasi bagaimana memberikan kepuasan pelanggan, terutama dalam hal pembayaran pajak,” Dedi melanjutkan.

    Juri Penghargaan Indonesia Visioner Leader

    Penghargaan ini merupakan hasil penilaian para dewan juri yang hadir pada sesi penilaian. Dalam merumuskan, mengomunikasikan, dan mengimplementasikan visi mereka pada lembaga, instansi, atau perusahaan yang dipimpin di hadapan para juri-juri expert.

    Mereka adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy. Kemudian Analis Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Saydiman Marto. Kemudian juga Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship (IICD) Andi Ilham Said. Lalu Pengajar Global Business Marketing, Binus Business School dan Co-Founder Astagatra Institute Wahyu T. Setyobudi.

    Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas juga memberi apresiasi terhadap program IVL. Dia menilai inovasi bisa berdampak pada kinerja pemerintah daerah ke depannya.

    “Yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin daerah, instansi, dan kampus swasta. Yang mana mempunyai inovasi di sektor penanganan ekonomi di tengah situasi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan, pemerintah punya program birokrasi berdampak. Jadi penilaian pemerintah harus berdampak pada empat sektor setidaknya, mampu menangani kemiskinan. Kemudian bisa meningkatkan investasi, menangani inflasi, dan meningkatkan digitalisasi,” katanya.

    Berita Terbaru

    spot_img