Oleh: Deden Sopian
GARUT,FOKUSJabar.id: Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) lahir dari aspirasi masyarakat Garut Selatan (Garsel) dan Garut Utara (Gatra) serta sudah melalui kajian tim ahli akademisi tentang layak dan tidaknya.
Hasil kajian tentang DOB telah di teliti kembali melalui tim ahli dari Provinsi. Bahkan, DPRD Jawa Barat (Jabar) sudah membentuk Pansus.
Hasilnya di setujui bahwa DOB Gatra dan Garsel sudah memenuhi unsur kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Fraksi Golkar: Garut Utara Siap DOB
Hasil kesepakatan tersebut telah di laporkan ke pemerintah pusat melaui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kini berkasnya tengah di teliti pihak Kemendagri.
Dari sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DOB Garsel sudah di nyatakan layak.
Sayangnya terpotong oleh masa jabatan SBY dan DPR RI yang habis di tahun 2014.
Sebetulnya, presiden SBY waktu itu sudah mengamanatkan untuk di lanjutkan. Maka keluarlah keputusan Amanat Presiden (Ampres).
Namun seiring bergantinya kepemimpinan nasional, dari presiden SBY ke Joko Widodo (Jokowi) pembahasan tentang CDOB di seluruh Indonesia di hentikan sementara (moratorium).
Sayangnya, pemberhentian sementara itu menjadi panjang (10 tahun berjalan).
BACA JUGA: Deden Sopian: Garut Selatan Layak DOB
Apa Kebutuhan Di mekarkan?
- Tentang rentang kendali pemerintahan yang jangkauannya terlalu jauh. Sehingga pelayanan publik tidak efisien dan tidak efektif.
Contohnya, pembuatan KTP yang menghabiskan waktu dan biaya cukup besar (Rp300 ribu).
- Kepegawaian dengan Anjab dan ABK
Para pegawai kurang efektif karena terlalu jauh bertugas. Akhirnya mereka bolos dan pelayanan terbengkalai.
- Tidak terkonsentrasinya garapan kerja karena terlalu banyak permasalahan. Mulai dari rawan bencana, jalan rusak, bendungan jebol, lonsor, tanah bergerak, pendirian pabrik bermasalah, tambang, kerusakan lingkungan dan lain-lain.
Tentu hal ini akan sulit membagi langkah prioritas apalagi dengan fiskal yang terbatas.
- Saat ini Pemkab Garut mempunyai 800 km jalan yang harus di bangun dan di rawat supaya nyaman. Namun karena keterbatasan anggaran, maka hanya 30 persen saja yang bisa terpelihara.
Sisanya (70 persen) tambal sulam. Bahkan tidak di pelihara sama sekali.
Jika di mekarkan, banyak poros jalan yang pengelolaannya di serahkan ke Pemprov Jabar karena nanti akan masuk jalan antarkabupaten.
Semisal, poros jalan yang menghubungkan Cikajang-Banjarwangi, poros jalan Banyuresmi-Leuwigoong, Wanaraja-Cibatu.
Dengan begitu, sekitar 40 persen poros ruas jalan di serahkan ke Pemprov dan tanggungjawab Pemda Garut berkurang. Terlebih, jika di bagi tiga DOB.
- Terkonsentrasinya penggalian PAD tidak terkelola maksimal. Semisal dari wisata Pantai, wisata alam, wisata situ dan danau, curug, kuliner, pemandian air panas.
Saya perkirakan ke depannya setelah di jadikan 3 DOB akan berdampak kepada berkurangnya belanja dan bertambahnya pendapatan.
- Pendapatan Dana Bagi Hasil baik dari pajak panas bumi, rokok, migas dan lainnya semua berpatokan para persentase satu daerah bukan luas daerah.
Misalnya, migas kita kan bukan penghasil tapi ada pembagian persentase. Jika Kabupaten Garut mendapat 12 persen, maka Gatra dan Garsel juga mendapatkan 12 persen.
- Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum. Semua Kabupaten/Kota mendapat bagian. Contoh, Dana Desa (DD).
Semua Desa pasti mendapatkannya. Jika ada lebih jumlah nominal yang di terima itu karena perhitungan jumlah penduduk.
Dalam situasi sulit seperti ini kita di tuntut harus berpikir bijak. Artinya tidak dengan emosional. Ke depankan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
BACA JUGA:
Jawa Barat jumlah penduduknya 50 juta jiwa (27 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (47 juta jiwa/50 Kabupaten/Kota) dan Jawa Tengah (37 juta jiwa serta 45 Kabupaten/Kota).
Kalau berbicara infrastruktur, jalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagus – bagus. Berbeda dengan di Jawa Barat.
Selanjutnya ada titik tekan yang sangat menentukan terhadap maju tidaknya suatu daerah. Yakni, pemimpinnya yang mampu.
Karena sebagus apapun kendaraan, jika sopirnya tidak mampu, ya akan berjalan lambat.
(Penulis adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut)
 lahir dari aspirasi masyarakat Garut Selatan (Garsel) dan Garut Utara (Gatra) serta sudah melalui){kind=link}