BANDUNG,FOKUSJabar.id: Lebih dari 350 ribu netizen meneken petisi di change.org mendesak pemerintah mencabut izin pembangunan proyek ‘Jurassic Park’ lewat pihak asing atau swasta di Taman Nasional Komodo (TNK), di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (27/10/2020).
Pada gambar yang ditampilkan dalam petisi change.org tersebut, mereka menginginkan komodo tetap menjadi hewan liar, bukan pembangunan yang liar.
“#savekomodo kami ingin komodo tetap liar, bukan pembangunan semakin liar,” tulis change.org.
Hingga berita ini ditulis Selasa (27/10) pukul 10.03 WIB, petisi itu telah ditandatangani oleh 355.106 warganet. Mereka menghendaki izin swastanisasi lewat proyek yang konon menyerupai Jurassic Park itu disetop.
BACA JUGA: Emil Perpanjang PSBB Bodebek Hingga 25 November
change.org menyebut perusahaan swasta tidak layak dan bahkan tidak pantas mengelola tanah di TNK. Proyek itu akan memakan lahan seluas 300 hektar di Pulau Padar dan 22,1 hektar di Pulau Rinca, tepat di titik aktivitas Komodo kerap terlihat.
“Please help protect Komodo dari tangan investor, jangan bebani punggung Komodo dengan bangunan investor,” ujarnya.
Sejumlah netizen yang meneken petisi tersebut juga turut memberi komentar penolakannya atas proyek Jurassic Park di TNK NTT. Sebagian besar mereka ingin pulau Komodo tetap lestari dan lepas dari campur tangan asing.
Ada pula yang menilai proyek tersebut bukan hanya berdampak pada satwa purba berusia ratusan juta tahun itu, namun juga akan berdampak pada kondisi alam tempat satwa itu hidup.
“Ngebangun kayak gitu juga berpengaruh ke alamnya. Coba bayangin yang tadinya alam bebas tiba-tiba dibikin sebuah bangunan? Wow. Bukan hanya Komodo-nya yang kena tapi alam itu sendiri juga berdampak,” ujar salah satu netizen.
Proyek Jurassic Park di TNK, terutama di Pulau Rinca beberapa hari terakhir menarik perhatian publik setelah sebuah foto yang memperlihatkan Komodo tengah berhadap-hadapan dengan truk ramai di media sosial.
Sejak Senin (26/10/2020), Balai Taman nasional Komodo telah menutup Pulau Rica agar proses pembangunan tidak terganggu. Penutupan akan dilakukan hingga 30 Juni 2021 sampai proyek itu diperkirakan bakal selesai.
(Agung)
