spot_img
Minggu 19 Mei 2024
spot_img
More

    Anggaran Covid-19, PAN Sebut Pemkab Tasikmalaya Tidak Transparan

    TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ucu Mulyadi menilai Pemkab Tasikmalaya kurang transparan dalam anggaran Covid-19.

    “Pemkab juga tidak transparan terkait Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diberi gaji,” kata Ucu, Selasa (23/6/2020).

    Untuk diketahui, anggaran Covid-19 Pemkab Tasikmalaya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 63.4 milyar lebih yang bersumber dari APBD dan yang sudah ditransfer ke beberapa SKPD.

    Di antaranya Dinkes dan Pengendalian Penduduk mendapat anggaran senilai Rp5,2 milyar lebih, RSUD Singaparna Medica Citrautama (SMC) sekitar Rp2.7 milyar. Kemudian BPBD sekitar Rp6.7 milyar, Dinsos PMD P3A Rp27 milyar dan Satpol PP kurang lebih Rp3 milyar.

    Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan senilai Rp958 juta, Dishub sekitar Rp2.2 milyar dan Kesbangpol Rp1.1 milyar. Total jumlah anggaran yang sudah diserap oleh dinas terkait sekitar Rp50 milyar lebih.

    BACA JUGA: Anggaran Covid-19, DPRD Tasikmalaya Harus Bentuk Pansus 

    Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani meminta agar DPRD segera membentuk Pansus atas kesepakatan Bamus. Selain untuk menjawab keresahan masyarakat, pembentukan Pansus pun agar anggaran Covid-19 dengan total Rp63 milyar lebih itu lebih transparan.

    “Sebetulnya banyak opsi yang bisa dilakukan DPRD untuk mendapatkan kejelasan anggaran Covid-19, salah satunya melalui pembentukan Pansus atas kesepakatan Bamus,” kata Deni.

    Opsi kedua bisa menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari bupati langsung tentang anggaran tersebut.

    “Atau bisa juga DPRD mengundang langsung ketua gugus tugas dalam hal ini Bupati Tasikmalaya untuk menjelaskan skema penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya,” kata dia.

    Dengan begitu, pertanyaan dan keresahan yang dirasakan masyarakat bisa terjawab karena disampaikan langsung oleh pemegang kebijakan, yakni Bupati Tasikmalaya.

    “Langsung saja panggil Bupati, kan biar jelas dan tidak berlarut-larut. Masyarakat pun bisa mengetahui secara gambling,” kata Deni.

    (Nanang Yudi/LIN)

    Berita Terbaru

    spot_img