BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gelaran Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Boling Indonesia (PBI) Kota Bandung terancam mengalami deadlock. Pasalnya, beberapa persyaratan administrasi untuk pelaksanaan muscab dinilai cacat hukum.
Ketua Klub Boling Bandung (Bolband), Aditya Wijaya menuturkan, ada beberapa aturan dari pelaksanaan muscab PBI Kota Bandung yang dilanggar. Salah satunya dalam penetapan panitia pelaksana (organizing committee, OC) maupun panitia pengarah (steering committee, sc) yang ditetapkan oleh Dicky N. Wijaya atas nama Ketua PBI Kota Bandung.
“Dari sisi kepengurusan PBI Kota Bandung itu habis pada Juni 2019 dan kalau pun ada perpanjangan, berdasarkan AD/ART, itu selama enam bulan yakni hingga Desember 2019. Sedangkan SK untuk kepanitian itu baru ditetapkan baru-baru ini, termasuk undangan pelaksanaan muscab masih ditandatangi Dicky N. Wijaya sebagai Ketua PBI Kota Bandung dan tertanggal 28 Januari 2020. Seharusnya kan tidak bisa karena masa bakti kepengurusannya habis,” ujar Adit kepada wartawan, Selasa (4/2/2020).
Hal tersebut membuat pelaksanaan muscab dinilai cacat hukum. Seharusnya, pelaksanaan muscab bisa diambil alih oleh Pengprov PBI Jabar yang menetapkan caretaker.
Selain itu, lanjut Adit, kerancuan hal lain jelang pelaksanaan muscab yakni jumlah klub yang memiliki hak suara di muscab. Secara aturan dalam AD/ART PBI, aturan masa bakti klub/perkumpulan itu hanya dua tahun.
“Dari klub yang ada di Kota Bandung, hanya klub kami yang sesuai dengan AD/ART tersebut. Namun di saat terakhir, tiba-tiba bertambah menjadi 5 klub ditambah Spectra, Big Fam, T-Eight, dan Quantum. Padahal keempat klub itu masuk sebagai klub dibawah PBI Jabat berdasarkan hasil RAT PBI Jabar tahun 2017,” tambahnya.
Masuknya keempat klub tersebut, ujar Adit, disinyalir untuk mengusung salah satu calon Ketua PBI Kota Bandung yang maju di muscab. Untuk itu, dirinya menyayangkan aturan-aturan yang dilanggar menjelang pelaksanaan muscab tersebut.
“Kami hanya ingin pelaksanaan muscab ini sesuai aturan dan mengusung nilai sportivitas dan fair play. Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk meloloskan salah satu calon tertentu. Buat kami, siapapun tidak masalah untuk memimpin PBI Kota Bandung asalkan sesuai aturan dan mengusung nilai sportivitas serta fair play,” tegasnya.
(Ageng)
