GARUT,FOKUSJabar.id: Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut, Deden Sopian menyatakan, keputusan politik ambigu tentang pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Termasuk Kabupaten Garut di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) mari kita implementasikan ilmu yang kita dapat demi kemajuan daerah.
Menurut Deden, urgensi pemekaran daerah karena kebutuhan yang ditunjang dengan UU.
20 tahun lalu, terbentuk forum masyarakat yang mengajukan pemekaran Garut Selatan (Garsel). Kemudian disusul oleh Forum Masyarakat Garut Utara (Gatra).
BACA JUGA:
Di Pangatikan Garut, PM Gatra Sosialisasi CDOB
“Dengan sadar dan melalui kajian, Pemda dan DPRD Garut menyetujui/menyepakati, pemekaran Garsel/Gatra perlu dilakukan. Maka diputuskanlah melalui rapat paripurna,” ungkap Deden.
Sesuai peraturan yang berlaku, hasil kesepakatan Pemda-DPRD Kabupaten harus diserahkan ke Pemprov Jabar untuk dikaji. Selanjutnya dibentuk Pansus di DPRD Provinsi tentang pemekaran yang jumlahnya 9 Kabupaten/Kota.
“Sah, Garsel dan Gatra menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Hal itu berdasarkan hasil kajian Pansus DPRD Provinsi melalui rapat paripurna pada tahun 2022,” kata Deden.
Tahapan selanjutnya sambung Deden, hasil kesepakatan Pemprov Jabar diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam negeri (Mendagri).
“Saat ini bola sedang berada di Mendagri. Menurut informasi, Kementerian akan memprosesnya jika moratorium tentang pemekaran daerah dicabut,” imbuhnya.
Sebelum Pemilu, pada tahun 2023 pemerintah mencabut moratorium parsial untuk wilayah Papua (4 DOB provinsi).
Jika semua pemimpin berpikir positif dan penuh tanggungjawab, harusnya menjadikan kesepakatan bersama tentang pemekaran 9 daerah di Jabar. Artinya, harus diperjuangkan semaksimal mungkin dan tidak hanya melempar begitu saja menunggu belas kasihan dari pemerintah atau membiarkan masyarakatnya berjuang sendiri dengan segala pengorbanan.
BACA JUGA:
Apdesi Garut Dukung DOB Kabupaten Gatra
“Saya sebagai komponen asyarakat yang berkeyakinan bahwa pemekaran merupakan solusi untuk kemajuan daerah mengajak Pemda dan DPRD Garut, Provinsi dan DPR RI Dapil Jabar di Hardiknas ini mengimplementasikan ilmu yang kita dapat untuk Bersama-sama berjuang menyadarkan pemerintah agar segera mengesahkan 9 Kabupaten/Kota.
Menurut Deden, hal itu harus teragendakan diawal pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan janji politiknya melalui TKD Jabar, Ridwan Kamil.
“Hal ini harus teragendakan demi kesinambungan program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” tutup Deden Sopian.
(Bambang Fouristian)
.){kind=link}