BANDUNG, FOKUSJabar.id : Gaji pokok ASN pada tahun anggaran 2019 akan ditingkatkan sebesar 5 persen. Keputusan ini pun menimbulkan komentar beragam dari sejumlah kalangan, termasuk pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) , Bhima Yudhistira.
Menurutnya, kenaikan gaji ASN ini rawan dipolitisasi, terlebih pada 2019 nanti akan berlangsung Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Jadi kenaikan dari ASN itu 0,5 persen, hanya pertanyaannya kenapa baru tahun 2019 baru ada penyesuaian kenapa bukan tahun tahun sebelumnya. Apakah ada hubungan tahun politik?,” kata Bhima, Kamis (23/8/2018).
Bhima menjelaskan sebetulnya kenaikan gaji ASN tahun depan tidak akan berpengaruh terhadap roda perekonomian Indonesia. Sebab, hal itu pun akan seiring dengan naiknya inflasi yang diprediksi mencapai 4,5 persen.
“Pengaruh tidak terlalu besar kalau naiknya 5 persen tapi itu dikorting dengan inflasi. Tahun depan itu kan diprediksi jadi 4,5 persen,” tambahnya.
Meski demikian, Bhima mendesak pemerintah untuk memacu para ASN ini bekerja maksimal. Sehingga masyarakat dapat memaklumi kenaikan gaji ASN ini.
“Apakah ini bentuk apresiasi? Padahal buktinya pelayanan masyarakat belum baik . Bahkan, MenPAN RB sendiri menyebutkan lebih 80 persen ASN hanya bisa jadi juru ketik. Harusnya kenaikan gaji seiring dengan kinerja ASN, jadi apakah layak atau tidak kenaikan ini,” pungkasnya.
Perlu Ditinjau Ulang
Sementara itu, Anggota Komisi 11 DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan keputusan pemerintah dengan menaikan gaji ASN perlu ditinjau ulang. Sebab hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi yang besar.
“Dengan kenaikan ini apakah nanti akan memicu kenaikan inflasi? Ini yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Selain inflasi, Ahmad juga mengingatkan kenaikan gaji ASN ini jangan sampai dijadikan momen untuk mencari simpati Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah mencari langkah yang cermat dalam keputusan ini.
“Jangan karena ini masa akhir jabatan Jokowi jadi mencari simpati. Pemerintah harus cermat dan lebih efektif lagi dalam mengelola anggaran,” pungkasnya.
(Vetra)
