PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Langkah petugas memangkas dahan pohon di sepanjang jalur Jalan Raya Nasional, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, memicu kritik tajam dari warga setempat. Aktivitas pemeliharaan jalan yang bergulir selama beberapa hari terakhir itu berjalan tanpa koordinasi dengan instansi vertikal, hingga dahan pohon yang berjatuhan merusak kabel listrik dan jaringan internet.
Aparat di lapangan memusatkan aksi penebangan pohon ini pada dua titik krusial, yakni kawasan Blok Emplak dan Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang. Sejumlah pekerja berpakaian preman terlihat memotong dahan pohon pelindung di bahu jalan menggunakan gergaji mesin (chainsaw). Petugas lapangan bahkan sempat menghentikan arus lalu lintas dari dua arah berlawanan saat dahan berukuran besar roboh menutupi badan jalan.
Baca Juga: Warga Cijulang Pangandaran Soroti Maraknya Vila di Bantaran Sungai
Namun, warga sekitar mengeluhkan metode kerja para buruh yang terkesan mengabaikan aspek perencanaan matang. Alih-alih merapikan ruang udara, dahan pohon yang jatuh justru menghantam keras jaringan utilitas publik yang membentang di sekitar lokasi proyek.
Seorang pemilik warung di Desa Putrapinggan, Tatik, meluapkan kekecewaannya melihat kecerobohan para pekerja di lapangan.
“Saat ini wilayah kami mengalami mati lampu massal karena dahan pohon yang dipotong petugas menimpa kabel PLN. Idealnya, jika mereka menggelar pemangkasan skala besar seperti ini, manajemen proyek wajib mendatangkan pendampingan dari pihak PLN, Dinas Perhubungan, serta aparat kepolisian lalu lintas,” ungkap Tatik, Rabu (10/6/2026) pagi.
Pemotongan Dahan Pohon secara Asal
Menurut pengamatan Tatik, para pekerja memotong dahan secara sembarangan tanpa memikirkan keberadaan instalasi kabel listrik maupun kabel serat optik internet di bawahnya.
“Mereka memotong dahan pohon asal-asalan, yang penting tumbang ke bawah. Parahnya lagi, saya melihat para pekerja itu mengabaikan keselamatan kerja karena tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) sama sekali,” tambahnya.
Tatik menegaskan, apabila proyek fisik ini berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seharusnya jajaran manajemen lebih paham mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan keselamatan kerja (K3). Kasus pemadaman listrik akibat faktor kelalaian utilitas seperti ini sudah berulang kali menyiksa warga setempat.
Dinas Perhubungan Pangandaran Mengaku Terkecoh dan Tanpa Pemberitahuan
Kabar miring mengenai amburadulnya pengerjaan proyek di jalur nasional ini akhirnya sampai ke telinga birokrat daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Nana Sukarna, mengaku bahwa instansinya tidak pernah mengantongi surat pemberitahuan resmi ataupun dokumen izin kerja terkait aktivitas pemangkasan pohon pelindung jalan tersebut.
“Pihak penyelenggara proyek sama sekali tidak melibatkan Dinas Perhubungan Pangandaran dalam agenda tersebut. Berdasarkan pasokan informasi sepihak yang kami terima, proyek pembersihan dahan pohon itu merupakan gawean langsung dari Kementerian PUPR,” tegas Nana Sukarna.
Ketiadaan koordinasi ini sangat disayangkan karena berdampak langsung pada kelancaran arus lalu lintas logistik di jalur selatan Jawa Barat. Sekaligus merugikan konsumen listrik akibat rusaknya trafo dan jaringan kabel PLN. Warga mendesak Kementerian PUPR segera mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana di lapangan sebelum memicu kecelakaan kerja yang fatal bagi pengguna jalan.
(Sajidin)
