TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut menjadi raihan WTP ketujuh secara berturut-turut bagi Kabupaten Tasikmalaya. Opini itu diserahkan dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Barat yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: DPRD Dorong Open Bidding Sekda Kabupaten Tasikmalaya Hasilkan Birokrat Profesional
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menerima langsung opini tersebut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat.
Capaian itu menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah tersaji secara wajar dalam seluruh aspek material serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Ketua Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.
“Pertama saya mengucapkan selamat atas diraihnya kembali predikat WTP dari BPK. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri dan menjadi bukti kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah,” ujar Hidayat.
Indikator Nyata Pengelolaan Kauangan yang Kredibel dan Transparan
Menurutnya, opini WTP tidak boleh dipandang hanya sebagai pencapaian administratif atau simbol prestise semata.
Lebih dari itu, raihan tersebut harus menjadi indikator nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel, kredibel, transparan, dan tepat sasaran.
Hidayat menegaskan, semangat mempertahankan WTP harus sejalan dengan penguatan prinsip good governance. Serta peningkatan kualitas pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“WTP harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapan kita, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat merasakan hasil pembangunan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran terus meningkat,” katanya.
Ia juga mengingatkan, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks seiring cepatnya perubahan global. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi dan menjaga semangat kebersamaan demi kemaslahatan masyarakat.
“Perubahan global berlangsung sangat cepat. Mari kita bergandengan tangan, bersatu dan bekerja bersama demi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Kemudian kerja keras aparatur pemerintah daerah, serta sinergi yang terjalin dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
“Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT. Terlebih berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pembangunan,” ujar Cecep.
Lebih Disiplin dan Profesional
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Cecep menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas program dan memastikan seluruh kebijakan yang tersusun bersama DPRD berorientasi pada hasil nyata yang masyarakat rasakan.
“Raihan ini menjadi penyemangat bagi seluruh OPD agar semakin disiplin dan profesional dalam melaksanakan program pembangunan. Kami berharap seluruh rekomendasi dan evaluasi dari BPK dapat menjadi bahan perbaikan. Tujuannya agar program pemerintah semakin efektif dan memberikan manfaat yang optimal,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan WTP harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), daya beli masyarakat, serta penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Target utama kami bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya beli, menekan kemiskinan, dan mewujudkan kemakmuran yang masyarakat rasakan secara merata,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang pemerintah daerah jalankan.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif. Terlebih memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dengan raihan ini, harapannya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang sehat. Sekaligus mempercepat realisasi program-program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Farhan K)
){kind=link}