spot_imgspot_img
Kamis 8 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8267

KPU: Peran Penting Pers dalam Pilkada 2018

Penulis
Agung
-
0
Pilkada
Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdullah. (FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdullah menyebut bahwa diperlukan penanganan yang ekstra konsentrasi untuk Pilkada Serentak 2018 di Jabar.

Terlebih Jabar memiliki pemilih terbanyak dibanding Jatim dan Jateng, yakni 31,7 juta orang. Untuk itu, kata dia, kerjasama dengan pers sangat penting dilakukan.

“KPU menempatkan pers sebagai unsur penting dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah, seperti Pilgub Jabar 2018,” kata Endun dalam workshop ‘Pers Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018’ di Hotel Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/4/2018).

BACA JUGA: Tahapan Pilkada Pangandaran Dimulai Kembali 15 Juni Mendatang

Pihaknya berharap tidak ada satu pun dari seluruh pemilih di Jabar tidak mengetahui tentang Pilgub Jabar 2018.

Untuk mengelola 31,7 juta pemilih tersebut, KPU menjadikan pers sebagai perspektif penyelenggara, korelasi, menjelaskan, menafsirkan nilai-nilai kebijakan. Terlebih pers diyakini bisa menjadi juru bahasa yang menafsirkan fenomena politik.

“Pers juga sebagai alat kontrol terhadap pemerintah. Meski setiap media memilki frame masing-masing, kami berharap kaidah-kaidah kebaikan di dalamnya tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas,” jelas dia.

(Riza M Irfansyah/LIN)

Ade Barkah Terpilih Sebagai Ketua ISSI Jabar pada Musprov yang Digelar Caretaker

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Ageng)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Jawa Barat IX tahun 2018 yang digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Rabu (18/4/2018) malam, memilih Ade Barkah Surahman sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi (pengprov) ISSI Jabar masa bakti 2018-2022. Musorprov sendiri digelar caretaker ISSI Jabar yang ditunjuk PB ISSI karena kepengurusan Pengprov ISSI Jabar dibawah pimpinan H Ato Hermanto sudah habis masa jabatannya.

Ade Barkah sendiri dipilih secara aklamasi oleh peserta Musprov ISSI Jabar IX tahun 2018 yang berasal dari Pengcab ISSI Kota/Kabupaten di Jabar. Para peserta Musprov ISSI Jabar IX menyepakati sosok Wakil Ketua DPRD Jabar 2014-2019 ini untuk memimpin induk olahraga balap sepeda dengan mengangkat tangan dan berdiri sebagai tanda persetujuan.

“Sebenarnya ada sedikit kerisauan juga dari saya karena musprov ini tidak dihadiri oleh semua pengcab ISSI kota dan kabupaten di Jabar, ketua umum ISSI Jabar sebelumnya serta perwakilan dari KONI Jabar. Tapi ini amanat dari peserta musprov dan saya akan menjalankannya dengan filosofi sepeda,” ujar Ade saat ditemui usai acara Musprov ISSI Jabar IX tahun 2018 di Hotel Horison, Jalan Lingkar Selatan Kota Bandung, Kamis (20/4/2018).

Ade menuturkan, olahraga sepeda menekankan kekuatan fisik untuk bisa mengayuh sepeda sehingga bisa berjalan cepat dan menyelesaikan kompetisi. Hal ini berbeda dengan sepeda motor yang harus diisi dengan bahan bakar, namun masih bisa diisi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Ini menandakan, dalam olahraga sepeda ini kita harus bisa mandiri dengan mencari pembiayaan untuk menjalankan roda organisasi dan pembinaan atlet. Jadi diperlukan konsentrasi, kekuatan fisik, kebersamaan dan pantang menyerah. Jadi kepengurusan ini harus semua bekerja untuk bisa meraih prestasi,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua II PB ISSI-ICF, Engkos Sadrah mengatakan, musprov sendiri digelar oleh caretaker ISSI Jabar yang dibentuk oleh PB ISSI. Pembentukan caretaker sendiri didasarkan pada habisnya masa bakti kepengurusan ISSI Jabar dibawah pimpinan H Ato Hermanto.

“ISSI Jabar dibawah pimpinan H Ato Hermanto itu masa baktinya habis pada bulan Juni 2017. Sesuai AD/ART ISSI, ada perpanjangan waktu selama enam bulan bagi kepengurusan tersebut untuk menggelar Musprov. Tapi setelah masa jeda waktu enam bulan itu habis pada Desember 2017, tidak digelar juga Musporv maka PB ISSI pun menunjuk caretaker diisi oleh tiga orang yang berasal dari unsur PB ISSI, Pengcab, dan Pengda,” ujar Engkos.

Caretaker sendiri, lanjut Engkos, memiliki tugas yang salah satunya menggelar musprov untuk membentuk kepengurusan baru. Tugas caretaker dinyatakan selesai jika kepengurusan baru tersebut sudah dilantik dan mendapatkan SK dari PB ISSI.

“Jadi pelaksanaan musprov hari ini digelar oleh caretaker ISSI Jabar. Musprov ini digelar karena kita khawatir karena Pengprov ISSI Jabar ini pengguna anggaran dari APBD tapi dari sisi masa bakti sudah habis sehingga tidak memiliki legalitas,”

Terkait Musprov ISSI IX tahun 2018 yang dinilai belum memenuhi kuorum, Engkos menerangkan jika ketentuan terkait kuorum tersebut sudah diatur dalam AD/ART. Dalam ketentuan di AD/ART menerangkan, Musporv memenuhi kuorum jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota yang memiliki hak suara.

“Sekarang kan jumlah pengcab ISSI kota dan kabupaten di Jabar itu sebanyak 22 pengcab dan memenuhi kuorum jika 2/3 anggota hadir. Tapi jika tidak memenuhi kuorom, bisa ditunggu selama 60 menit. Jika waktu enam puluh menit itu habis dan tetap tidak memenuhi kuorum dari sisi jumlah peserta, maka musprov pun masih bisa digelar. Meski yang hadir, misal, hanya 10 pengcab saja. Dan itu masih tetap sah,” tegasnya.

(ageng)

Pemprov Jabar – Komnas HAM Tandatangani Kesepakatan Bersama

Penulis
Agung
-
0
(HUMAS JABAR)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pemerintah Provinsi Jawa Barat usai menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/04/2018) kemarin.

Kerja sama yang disepakati kedua pihak, adalah terkait pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut, perhatian khusus terkait HAM di Jawa Barat, sangatlah penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat.

Gubernur Aher mengatakan, bahwa manusia merupakan titik sentral pembanguan. Maka bicara pemenuhan HAM, tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar utama HAM.

Misalnya Jawa Barat, kata Aher, HAM ditegakkan atas kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

“Termasuk urusan keyakinan, pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Hal lainnya yang harus diperhatikan, ucap Aher, yakni hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang laik. Tentu ini penting mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia, yang menjadikan jurang diantara kaum yang kuat dan yang lemah taraf ekonominya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat terbilang sangat pesat.

Pertumbuhan ini menurutnya, harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya.

“Kalau diimbangi dengan HAM, ke depannya Jawa Barat bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain,” Kata Damanik.

Damanik menyebut, bahwa selama Gubernur Aher memimpin Jawa Barat dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat.

“Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM,” katanya.

(Bam’s)

Presiden Jokowi Senang Progres Kertajati Berlangsung Cepat ‎

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

MAJALENGKA, FOKUSJabar.id : Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peninjauan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Dalam kunjungannya Jokowi mengaku senang dengan progress yang sudah dicapai PT BIJB, selaku pelaksana pembangunan bandara.

Jokowi mengaku dua tahun lalu atau pada Januari 2016 meletakan batu pertama, sebagai penanda dimulainya pembangunan bandara berlevel internasional tersebut. Kemudian pada Selasa 17 April 2018, dirinya kembali meninjau bandara yang saat ini progress pembangunannya sudah mencapai tahap akhir atau 93 persen.

“‎‎Kita ingat dua tahun lalu atau sekitar Januari 2016 ada tiang pancang pertama. Kemudian dua tahun lebih sedikit, ini sudah dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan,” kata Jokowi dalam keterangannya pada wartawan di area terminal Bandara Kertajati.

Menurutnya, jika pembangunan sudah mencapai tahap akhir pada April ini, bandara Kertajati bukan hanya saja bisa melayani penerbangan Haji tapi mudik Lebaran 2018 bisa dilakukan dari sini. Sebelum penerbangan reguler, Jokowi ingin pada 24 Mei nanti dilakukan ujicoba penerbangan kembali. Ini agar bisa memastikan keamanan sebelum nantinya bandara ini melayani penerbangan reguler.
‎
” Insya Allah, bulan depan sudah akan kita coba mulai. Insyaallah 24 Mei dicoba. Nanti akan kita lihat apakah masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di sini,” ujar Jokowi.

Dia mengaku, sudah berkoordinasi dengan PT BIJB, Angkasa Pura (AP) II dan maskapai Garuda Indonesia agar bandara ini bisa melayani masyarakat khususnya Jawa Barat akan kebutuhan transportasi udara. Sebab Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sudah seharusnya memiliki bandara bertaraf internasional.
‎
Dengan kapasitas 5,6 juta penumpang ditahap pertama dan berdiri di atas lahan 1.800 Ha, kata Jokowi, bandara Kertajati sudah sangat representatif untuk melayani moda transportasi tersebut. “Ini bisa digunakan haji yang diberangkatkan dari Airport Kertajati. Saya tanya ke Angkasa Pura siap. Garuda juga siap. Arus mudik juga siap,” terangnya.

Jokowi mengaku senang, sebab BIJB bisa dibangun dengan cepat, dan juga bisa menghimpun biaya yang tidak bergantung pada uang negara sepenuhnya. PT BIJB sendiri dalam mendanai pembangunan bandara internasional menyedot sekitar Rp 2,6 triliun dengan menggunakan skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

“‎Yang paling penting. Ini anggaran sudah‎ tidak sedikit untuk konstruksi, dan pembebasan lahan. Ini kerja sama pemerintah provinsi Jabar, swasta, pusat dan pengerjaannya cepat sekali ini kita senang,” ujarnya.

“Kerja sama ini sebuah model bisnis yang mempercepat, pembiayaan, infrasuktur bisa cepat selesai. Ini setelah selesai (BIJB) skema-skema baru selalu jadi contoh ditempat lain,” tandasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, bahwa kehadirannya bersama presiden merupakan bagian dari untuk melihat kesiapan bandara. Selain bandara Budi juga ingin melihat aksebilitas seperti jalan dan penunjang lainnya seperti hotel untuk menghadapi terselenggaranya haji.

“Kita ingin memasikan apakah aksebilitas (jalan) hotel daripada Majalengka sudah bisa berfungsi baik untuk beroperasinya bandara Kertajati dan terselenggaranya haji ini,” ungkapnya.

“Saya melihat fisik di sini milik bandara sudah selesai, aksebilitas dan fasilitas lainnya seperti hotel juga,” tandasnya.

Virda Dimas Ekaputra menambahkan, pembangunan bandara ini direncanakan selesai pada Mei ini atau sebelum ujicoba penerbangan dilakukan pada 24 Mei nanti. Dari tiga paket pembangunan untuk sisi darat seluruhnya sudah hampir menyentuh angka 100 persen. Adapun untuk sisi udara seperti runway, ATC dan taxi way itu sudah selesai dan siap digunakan untuk pendaratan pesawat seperti Boeing 737.

“Ini sudah 93 persen. Dan Mei ini pembangunan Insya Allah sudah selesai,” singkat Virda.

Dalam lawatan pimpinan negara ke Bandara Kertajati tersebut, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, ‎Direktur PT Angkasa Pura II Awaludin, dan Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra. Jokowi saat melihat langsung area bandara dipandu langsung Virda Dimas Ekaputra.

Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setelah kunjungan ke Kertajati pesawat jenis heli yang terbang dari apron langsung bertolak ke Bandara Husein Sastranegara.

(Bam’s)

Masuk Daftar ‘Penawaran’ 2019 ke Prabowo, Ini Respon Aher

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menawarkan sembilan kadernya untuk menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dari sembilan nama itu, Gubernur Jawa Barat dua periode Ahmad Heryawan masuk dalam daftar nama yang disodorkan PKS.

Menyikapi hal tersebut, Ahmad Heryawan menjelaskan, menuntaskan tugas gubernur sampai Juni 2018 sampai saat ini menjadi prioritas dibandingkan mematangkan rencana maju di Pilpres 2019.

“Semuanya masih proses kan, Pak Prabowo masih proses, kemudian (penetapan) Capres – Cawapres masih proses, ikuti aja prosesnya,” ujar Ahmad Heryawan saat di Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat, Rabu (18/4/2018).

Pria yang akrab disapa Aher ini memastikan rencana untuk maju di Pilpres 2019 akan dipertimbangkan setelah jabatan gubernur dilepas. “Belum (ada) keputusan kan, artinya bagaimanapun saya harus menyelesaikan tugas gubernur sampai 13 Juni. Sehabis 13 Juni mungkin lebih leluasa berfikir,” katanya.

“Biasa – biasa saja, karena saya harus menyelesaikan tugas dulu sebagai gubernur. Kita tunggulah, saya sering mengatakan ngalir saja, kan (perkembangan) baru dari media, (untuk pematangan) harus ada rapat, langkah macam – macam,” tambahnya.

Sebelumnya, nama Ahmad Heryawan dianggap figur paling objektif maju di Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto.

“Ya kalau di PKS kan objektifnya dari sembilan nama itu, suara terbanyak adalah Pak Ahmad Heryawan (Aher). Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS. Jadi kalau Pak Aher paling kuat ya karena beliau memang pilihan tertinggi dari proses penjaringan di PKS,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Jakarta.

Saat ditanya soal penawaran sembilan nama tersebut pada Gerindra, ia menjelaskan saat ini masih dinamis dan masih dikomunikasikan. Nantinya akan ada tim khusus yang menyampaikan tawaran sembilan nama pada Gerindra. “Ada tim komunikasi dan sosialisasi, ketuanya Mustafa Kamal,” kata Hidayat.

(Adie/Bam’s)

Miliki 1,75 Kuintal Ganja, Mahasiswa Ini Dituntut Hukuman Mati

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Terbukti memiliki ganja seberat 175.276 gram (1,75 kuintal), seorang mahasiswa Informatika asal Bogor, MRH (22) dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Nurhidayat.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L. L. R. E Martadinata, Selasa (17/4/2018), JPU menyatakan, tuntutan mati terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan yang telah dibuktikan dalam persidangan.

Terdakwa yang ternyata penghuni lapas karena tersangkut narkoba tersebut dikenakan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh JPU.

“Semua sudah terbukti dalam persidangan,” kata jaksa usai sidang.

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Marolop Simamora, jaksa Nurhidayat menuturkan, terdakwa dinyatakan telah terbukti baik bertindak secara sendiri atau secara bersama-sama melakukan pemufakatan jahat. Ia melakukannya bersama dengan Diren Fauzi, Muhamad Ilham dan Imam Hasni dan Agrina.

“Mereka telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan satu yang beratnya 175.276 gram,” jelas Nurhidayat.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, jaksa mengungkapkan, peristiwa itu berawal saat dua anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran ganja berupa tanaman yang beratnya melebih satu kilogram.

Berbekal informasi tersebut, anggota unit Reserse Narkoba Polda Jabar lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Selain kepada terdakwa, penggeledahan juga dilakukan terhadap saksi-saksi lainnya di Lapas Klas II A Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor serta bertempat di Pinggir Jalan Raya Parung, Kab. Bogor.

Menurut keterangan, dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 5 paket dus besar dibungkus karung warna putih berisi 201 bata yang berisi narkotika jenis ganja seberat 175. 276 gram. Terdakwa beserta temannya ditangkap. Barang bukti tersebut disita oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

(Ibenk/Bam’s)

Ketua DPRD Jabar Apresiasi Pembekalan Antikorupsi oleh KPK

Penulis
Anthika Asmara
-
0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).

Di acara tersebut pun dilakukan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Jabar.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyambut baik penyelenggaraan pembelalan antikorupsi oleh KPK itu.

“Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi yaitu surat-surat terkait pengunduran diri. Semoga ini semakin melancarkan tahapan Pilkada Serentak 2018,” kata Ineu.

Menurut dia, tahapan ini bisa mendukung terciptanya kondusifitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jabar 27 Juni 2018 mendatang.

Ineu pun berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN, para calon kepala daerah bisa berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan bahwa pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah sengaja digelar lebih awal agar kepala daerah terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, yang terpilih bisa terhindar dari korupsi atau terjerat tindak pidana korupsi,” kata Basaria.

(LIN)

1...8,2668,2678,268...8,523Halaman 8,267 dari 8,523

Copyright © fokusjabar.id