GARUT, FOKUSJabar.id : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Garut, Indriana Sumarto memastikan seluruh hewan kurban di Kota Intan sehat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Kepala DPP Kabupaten Garut
Hal itu diketahui setelah pihaknya mengecek di 170 titik yang tersebar di 42 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut.
” Sehari jelang Hari Raya Idul Adha 1439 H, kami telah melakukan pengecekan hewan kurban di 170 titik,” ungkap Indriana, Selasa (21/8/2018).
Menurut Indriana, pengecekan hewan kurban masih berjalan untuk lebih memastikan seluruh hewan kurban sudah benar-benar sehat.
Lebaran Idul Adha tahun ini, masyarakat Garut lebih banyak membeli Sapi. Meski begitu, pihaknya belum bisa menyebut jumlah peningkatannya. Pasalnya, penjualan hewan kurban hingga H+3.
” Setelah H+3, baru kami bisa menghitung jumlah persentase peningkatan jumlah hewan kurban,” tutup Indriana.
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil didampingi Kepala DPU Kota Bandung, Arief Prasetya melakukan groundbreaking pembangunan kolam retensi Sirnaraga. (FOKUSJabar/Ageng)
BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai melakukan pembangunan kolam retensi Sirnaraga untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan Pasteur dan Pagarsih. Kolam retensi tersebut akan memiliki luas 6.491,52 meter persegi ini dan dirancang untuk menampung 19.474 meter kubik air.
“Jadi saat sungai Citepus meluap, airnya akan ditampung di kolam retensi Sirnaraga ini. Ini salah satu upaya Pemkot Bandung mengatasi permasalahan banjir,” ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil saat ditemui di Cihampelas, Selasa (21/8/2018).
Wali kota yang akrab disapa Emil menambahkan, pembangunan kolam retensi Sirnaraga ditargetkan bisa selesai pada Desember 2018 mendatang. Kolam retensi Sirnaraga sendiri merupakan salah satu dari dua kolam retensi yang akan dibangun Pemkot Bandung.
“Kolam retensi Sirnaraga ini akan menampung air dari kawasan Pasteur. Jika terjadi hujan, kolam akan dibuka untuk menampung air. Setelah hujan selesai, maka air bisa disalurkan kembali,” tambah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Arief Prasetya.
Saat kering, lanjut Arief, kolam retensi ini bisa digunakan untuk fasilitas olah raga. Seperti futsal atau bola voli. Dan jika masih ada airnya, bisa digunakan sebagai kolam pemancingan.
“Pembangunan kolam retensi Sirnaraga ini menggunakan lahan milik Pemkot Bandung dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,45 miliar. Ini merupakan kolam retensi tahap I dan untuk tahap II akan dibangun di Pagarsih,” terangnya.
Untuk tahap II sendiri, Arief mengaku belum bisa menyampaikan kebutuhan anggaran secara detail. Namun pihaknya memastikan jika kolam retensi tahap II tersebut membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan kolam retensi Sirnaraga.
“Kita belum menghitung untuk kebutuhan tahap II. Tetapi bisa dua kali lipat. Meski lahannya milik Pemkot Bandung, tetapi ada yang menempati. Sedangkan lahan di Sirnaraga merupakan lahan kosong milik Pemkot Bandung,” tegasnya.
Salah seorang pekerja sedang melakukan pekerjaan pembangunan Skywalk Cihampelas tahap II. (FOKUSJabar/Ageng)
BANDUNG, FOKUSJabar.id: Skywalk atau Teras Cihampelas diperpanjang sejauh 250 meter hingga ke arah flyover Pasupati. Proses pembangunan Skywalk tahap II ini pun ditargetkan bisa tuntas pada akhir tahun 2018.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) menuturkan, proses pembangunan Skywalk Cihampelas tahap II ini merupakan kelanjutan dari proyek infrastruktur di Kota Bandung. Pada tahap II ini, panjang dari Skywalk Cihampelas akan diperpanjang ke aras selatan atau hingga ke flyover Pasupati.
“Setelah tahap II selesai, pembangunan skywalk Cihampelas akan dilanjutkan ke tahap III yang akan menghubungkan Cihampelas-Dago yang terletak pada sisi flyover Pasupati. Jalur skywalk ini nanti akan menghubungkan taman-taman yang berada di bawah flyover Pasupati seperti Taman Film dan Taman Jomblo. Jadi di akhir tahun 2019, turis atau wisatawan dari Dago bisa berjalan kaki menuju Cihampelas. Karena Cihampelas memang telah menjadi destinasi nomor satu Kota Bandung,” kata Emil usai acara Ground Breaking pembangunan Skywalk Tahap II di Cihampelas, Selasa(21/8/2018).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Arief Prasetya menambahkan, untuk proses pembangunan Skywalk Cihampelas tahap II, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar. Skywalk Cihampelas tahap II ini akan memiliki lebar sekitar 7,2 meter sampai 16,4 meter dengan waktu pengerjaannya selama 120 hari.
“Kita mohon maaf jika pengguna jalan terganggu karena pembangunan ini. Untuk meminimalisasi gangguan, proses pembangunan akan difokuskan di bagian sisi jalan pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, akan fokus untuk pekerjaan yang melintang. Saat ini pembangunan sudah dimulai dan Insya Alloh akan selesai empat bulan,” kata dia.
Berbeda dengan Skywalk Cihampelas sebelumnya, pembangunan tahap II ini difokuskan untuk pedestrian. Sehingga tidak akan ada pedagang yang berada di Skywalk Cihampelas Tahap II.
“Kalau dari sisi desain masih sama, tetapi tidak ada para pedagang. Ini khusus untuk pedestrian. Kami hanya bertugas membuat jembatan, tidak mendesain untuk ada pedagang. Kalau memang nanti diperlukan, bisa kita bicarakan,” pungkasnya.
CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pria paruh baya di Dusun Kalapa Tiga, Pangandaran Edo Dahlan (64) diciduk polisi setelah diketahui mencabuli cucu turinya Bunga (12) bukan nama asli.
Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan pencabulan dari istri pelaku. Pelaku dilaporkan istrinya sesaat setelah melampiaskan hasratnya kepada cucu tirinya.
“Saat itu pelaku kepergok sedang mencabuli cucu tirinya di warung miliknya,” kata Bismo, Selasa (21/8/2018).
Ketua KKTI Lismayana, Sekretaris KKTI Ridwan M. Ichsan dan anggota KKTI Nuraida saat meninjau pabrik pengolahan sabut di Pangandaran (Istimewa/Fokusjabar.co.id)
BANDUNG, FOKUSJabar.id : Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial penghasil komoditi kelapa terbaik di Indonesia. Potensi kelapa yang begitu melimpah di wilayah ini tentu memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal pengolahan produk turunan kelapa untuk mendapatkan kualitas serta lini produk yang berkualitas.
Untuk itu, Koperasi Kelapa Terpadu Indonesia (KKTI) yang merupakan wadah usaha yang aktif dalam bisnis perkelapaan melakukan kegiatan kunjungan ke sejumlah wilayah potensi komoditi kelapa di Jawa Barat, yakni Kabupaten Pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya pada 16-17 Agustus 2018 kemarin.
Ketua KKTI Lismayana menerangkan Kabupaten Pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya memiliki sejumlah industri potensial yang mengolah produk kelapa menjadi produk olahan lain. Bahkan, salah satu anggota KKTI sudah menjadi eksportir kelapa raw material berupa sabut kelapa dan arang tempurung.
“KKTI disini akan menjembatani penjualan ke pabrik-pabrik lokal maupun eksport,” kata Lismayana, Selasa 21 Agustus 2018.
Kegiatan KKTI saat meninjau pabrik Coco Block (Istimewa/Fokusjabar.id)
Dalam kunjungan itu, Lismayana juga memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para petani anggota KKTI guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan mereka.
“Adanya potensi kelapa yang sangat besar ini tentunya harus diberdayakan seoptimal mungkin agar tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani serta pendapatan devisa negara dapat ditingkatkan,” lanjutnya.
Lismayana menambahkan kunjungan ini akan dilakukan secara berkala di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah dibentuk koordinator wilayah (korwil). Disamping untuk berkoordinasi dengan anggota koperasi dan memantau secara langsung potensi kelapa serta produk turunannya, kegiatan kunjungan ini juga akan membangun semangat korwil dalam mengemban tugas untuk membangkitkan bisnis kelapa.
Sementara itu, Sekretaris KKTI Ridwan M. Ichsan menyatakan, KKTI bertekad akan mendirikan pabrik pengolahan kelapa terpadu secara bertahap di seluruh provinsi di Indonesia, dengan tujuan memfasilitasi petani anggota KKTI.
“Kami akan membina para anggota untuk memproduksi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap konsumsi dengan kualitas terbaik dan dapat bersaing di pasar nasional maupun Internasional,” ucap Ichsan.
Pendirian KKTI sendiri diharapkan dapat menjadi semangat baru dan mendorong kebangkitan kembali usaha perkelapaan di Tanah Air. (Vetra)
JAKARTA, FOKUSJabar.id: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyarankan Presiden Joko Widodo berkantor sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menunjukkan kepedulian pemerintah pusat terhadap warga yang sedang tertimpa musibah gempa.
“Maaf, untuk perkawinan putranya saja Jokowi bisa berpindah kantor sementara di Solo, masak untuk bencana besar lombok tidak dilakukan,” kata Andi di akun twitternya @AndiArief__.
Lebih lanjut Andi juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menetapkan situasi pascagempa di Lombok sebagai bencana nasional.
“Alasan pariwisata jangan jadi penghalang penetapan status bencana,” ujar andi, seperti dilansir CNN.
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengakui bahwa sektor pariwisata jadi salah satu pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok.
“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8/2018). “Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak.”
Menurut Andi Arief alasan pemerintah itu tidak tepat. Sebab, menurut dia, simpati dunia internasional justru akan besar jika gempa Lombok dinyatakan bencana nasional.
“Bukankah orang akan lebih peduli jika tempat favoritnya mendapat musibah?” kata Andi.
ARAB SAUDI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Arab Saudi diduga telah mengeksekusi seorang perempuan aktivis hak asasi manusia (HAM) yang mendukung aksi protes politik di masa Arab Spring.
Melansir Sputnik, Selasa (21/8/2018), Jaksa Arab Saudi memerintahkan hukuman mati bagi Israa al-Ghomgham, aktivis hak-hak asasi manusia asal Qatif yang ditahan pada 2015.
“Beberapa outlet media melaporkan bahwa Ghomgham telah dieksekusi, tapi laporan-laporan tersebut tampak prematur,” tulis Sputnik.
Jika kabar tersebut benar, maka hal itu merupakan pertama kalinya perempuan dihukum mati di Arab Saudi.
Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa soal Saudi (ESOHR) ada 15 Agustus lalu menyatakan mekanisme penuntutan Arab Saudi tidak independen dan hanya melayani kepentingan Raja Salman langsung.
“Israa disidangkan secara tidak adil, yang menggunakan hukum yang cacat dalam sebuah ‘pertunjukan sidang’.” tulis ESOHR.
Melansir CNN, Ghomgham ditangkap pada Desember 2015 dengan tuduhan melakukan “aktivitas anti-kemapanan”.
Setelah ditahan selama 32 bulan, Ghomgham baru disidang baru-baru ini di pengadilan pidana khusus di Riyadh.
Ghomgham berasal dari Qatif, sebuah kota pelabuhan di provinsi timur Arab Saudi. Dia muncul dalam pengawasan pemerintah Saudi selama protes ‘Arab Spring’ pada 2011 dan 2012.
Aksi yang sebagian besar terpusat di provinsi timur yang banyak dihuni kaum Syiah di Saudi yang Sunni itu mendapat respons keras dari pemerintah. Puluhan aktivis diduga tewas, ditangkap dan dieksekusi.
