spot_imgspot_img
Senin 19 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 7950

Bentrok Demo #2019GantiPresiden, FPI dan GP Ansor Surabaya Berdamai

0
ilustrasi (web)

SURABAYA, FOKUSJabar.id: Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Front Pembela Islam (FPI) berdamai usai bentrokan aksi 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Minggu (26/8/2018) lalu.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan mengatakan dua ormas tersebut sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengulangi keributan lagi.

“Kedua belah pihak sepakat tidak ada lagi bentrokan fisik maupun melalui perkataan di media sosial,” ujar Rudi seperti dilansir CNN, Kamis (30/8/2018).

Rudi mengatakan pertemuan kedua ormas ini digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota Surabaya, yang turut dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dalam pertemuan hadir Ketua GP Ansor Surabaya Muhammad Farid Afif, yang juga Panglima Banser Surabaya. Sedangkan dari FPI dihadiri oleh unsur pimpinannya, salah satunya adalah Muhammad Khoiruddin, yang menjabat sebagai Sekretaris FPI Jawa Timur.

Ketua GP Ansor Surabaya Muhammad Farid Afif mengatakan dalam pertemuan itu lebih mengedepankan “tabayun” atas perselisihan yang terjadi di lapangan maupun yang kemudian berkembang di media sosial terkait pro-kontra aksi #2019GantiPresiden.

“Telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan tadi, yaitu tidak ada lagi perselisihan dan tidak ada dendam. Tadi sudah diselesaikan secara damai,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris FPI Jawa Timur Muhammad Khoiruddin membenarkan pihaknya dengan Gerakan Pemuda Ansor sudah tidak ada permasalahan.

“Kami telah sepakat untuk saling minta maaf. Sekarang tidak ada lagi masalah,” kata Khoirudin.

(Agung)

Tersimpan 1 Abad, Jerman Serahkan Jasad Korban Pembantaian Militer di Namibia

0
ilustrasi (web)

JERMAN, FOKUSJabar.id: Pemerintah Jerman menyerahkan jasad-jasad suku asli Namibia yang dibantai di masa penjajahan satu abad lalu. Dirasa belum cukup, Keluarga korban menuntut agar pemerintah Jerman menyatakan permohonan maaf secara resmi.

Jasad korban pembantaian tentara Jerman tersebut akan diterima delegasi pemerintah Namibia, termasuk 19 tengkorak, kulit kepala dan tulang belulang, dalam sebuah misa di Berlin.

“Kami ingin membantu penyembuhan luka dari kekejaman Jerman saat itu,” kata Michella Muentefering, Menteri Negara Kebijakan Budaya Internasional di Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/8/2018) waktu setempat.

Meski begitu wakil keluarga dari ribuan suku Herero dan Nama yang dibantai antara 1904 dan 1908 setelah memberontak melawan penguasa kolonial menyatakan upacara itu tidak cukup.

Esther Utjiua Muinjangue, Ketua Yayasan Genosa Ovaherero, menyatakan serah terima itu menjadi ‘kesempatan sempurna’ bagi pemerintah Jerman untuk secara resmi minta maaf atas tragedi yang kerap disebut sebagai genosida pertama di abad ke-20.

“Apakah permintaan itu terlalu banyak? Saya kira tidak?” kata Esther, seperti dikutip CNN.

Pada 2016, pemerintah Jerman menyatakan akan mengeluarkan permintaan maaf resmi sebagai bagian dari hasil pembicaraan dengan pemerintah Namibia, untuk menuntaskan luka akibat kebrutalnnya selama penjajahan di Afrika Selatan Barat saat itu.

Meski Berlin mengakui kengerian yang dilakukan tentara kekaisaran waktu itu, pemerintah Jerman hingga kini menolak untuk membayar dana reparasi langsung. Alasannya, Jerman telah menggelontorkan dana bantuan senilai ratusan juta euro kepada Namibia sejak negeri itu merdeka dari Afrika Selatan pada 1990, ‘untuk kepentingan semua rakyat Namibia’.

(Agung)

Suriah-Iran Jalin Perjanjian, Israel Atur Strategi Serangan Militer

0
ilustrasi (web)

ISRAEL, FOKUSJabar.id: Israel memutuskan memperbaharui strategi mereka untuk menyerang target militer Iran di Suriah setelah kedua negara itu menandatangani perjanjian kerja sama keamanan.

“IDF [Pasukan Pertahanan Israel] akan melanjutkan mengambil aksi kuat dan tegas terhadap upaya Iran untuk menempatkan pasykan dan sistem persenjataan canggih di Suriah,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (30/8/2018) dini hari waktu Indonesia.

“Tidak ada kesepakatan antara Suriah dan Iran yang akan menghalangi kami, tidak ada ancaman yang menakutkan bagi kami,” ujar Netanyahu, seperti dilansir CNN.

Atase militer Iran untuk Damaskus sebelumnya mengatakan bahwa penasihat militer negaranya akan tetap di Suriah di bawah perjanjian pertahanan yang telah disepakati hari sebelumnya.

“Mendukung integritas wilayah Suriah dan kemerdekaan kedaulatan Suriah juga ditekankan dalam perjanjian,” kata Brigadir Jenderal Abolghasem Alinejad.

Tindakan serangan Israel itu dilakukan atas nama menghentikan upaya pengiriman persenjataan canggih ke Hizbullah. Negara Yahudi itu juga berjanji untuk mencegah Iran memasuki lebih jauh ke militer Suriah.

“Kami tengah bekerja mencegah Iran dari mendirikan kehadiran militernya di Suriah,” kata Netanyahu.

(Agung)

Amy Fahmi : Pengusaha Perumahan Jangan Rugikan Masyarakat

0

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Penolakan keras masyarakat Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong terhadap pengembangan perumahan khususnya tidak proseduralnya pembuatan perizinan yang dilakukan pengusaha dengan tidak mensosialisasikan dan meminta izin dulu terhadap pihak Pemerintahan Desa setempat.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga wakil rakyat dari dapil 2 (dua) Amy Fahmi mengatakan ada penolakan warga kepada pengembang itu merupakan hal yang harus diperhatikan secara baik dan bijak oleh berbagai pihak seperti pengembang, DPRD dan Pemerintah.

“Segala bentuk perizinan pengembang harus prosedural, harus ada tata krama, jangan melangkahi pemerintahan di level Desa, itu semua harus diperhatikan oleh pihak pengusaha perumahan,” ungkap Amy Fahmi, Kamis (30/8/2018).

Tidak hanya itu kata Amy, pengusaha perumahan juga harus memperhatikan infrastruktur yang awalnya bagus menjadi rusak karena aktivitas kendaraan pengangkut material bangunan.

“Infrastruktur yang tadinya bagus di danai APBD akhirnya rusak itu harus dipikirkan pengusaha terus gangguan kebisingan tentunya masyarakat sekitar terganggu polusi itu harus dipikirkan juga oleh pengusaha,” tegasnya.

Amy melanjutkan intinya pihak pengusaha perumahan jangan merugikan masyarakat. Pengembang harus memperhatikan sanitasi, amdal dan lain sebagainya.

“Membuang limbah nanti kemana, jangan sampai pembuangannya ke sungai dan tuntutan masyarakat desa sukasukur harus lebih di dengar, sekali lagi segala bentuk perizinan harus sesuai prosedural, jangan dari atas ke bawah tapi sebaliknya,” pungkasnya.

(Nanang Yudi)

BKKBN Sosialisasikan Pentingnya KB di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) terus digaungkan oleh BKKBN. Seperti, Kamis (30/08/18) di Desa Cililin, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Diawal acara perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dr. Haki mengatakan semakin lama perkembangan masyarakat semakin padat.

“Bisa kita rasakan seperti sekarang lahan lahan rumah makin sempit. Jalanan semakin lama semakin ramai, banyak macet di jalan. Tanda tanda yang seperti itu adalah tanda makin berkembangnya masyarakat kita, dari hari ke hari,” katanya.

dr Haki juga mengungkapkan, kenapa pemerintah memprogramkan dua anak cukup. Hal itu bukan untuk menghambat masyarakat mempunyai banyak keturunan. Tetapi bertujuan dalam meningkatkan anak-anak kearah yang lebih berkualitas, sehingga keluarga bisa menjamin anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan kemampuan keluarga.

“Keluarga yang kecil bisa menjamin kualitas pendidikan anak tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap tidak ada lagi keluarga yang pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga-tenaga kerja sebagai pembantu. Hal ini membuktikan bahwa kualitas SDM yang ada di Indonesia semakin turun.

“Apabila keluarga bisa menjamin Pendidikan dan intelektual anak dengan keluarga yang kecil, maka bisa meningkatkan kualitas keluarga sejahtera. Berbicara tentang keluarga sejahtera tersebut kembali lagi kepada keluarga tersebut, sejahtera seperti apa yang kita inginkan dari internal keluarga,” tukasnya.

Ia juga menambahkan, guna dari program KB adalah sebagai penjamin kesehatan keluarga, karena jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain bisa diperhitungkan. Karena istri yang melahirkan secara terus menerus sangat beresiko pada kesehatan istri dan anak yang akan di kandung.

“Jadi sangat disarankan dua anak cukup dengan cara mejaga jarak antara kelahiran anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang penting sebagai pengetahuan bahwa program KB tidak hanya dikhusus kan untuk perempuan tapi juga untuk pria. Dan menjaga agar usia pernikahan yaitu laki-laki 25 tahun yang perempuan 20 tahun.untuk menciptakan keluarga impian yang di inginkan, tergantung kepada program kesejahteraan apa yang bapak ibu tentukan,”pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan mitra kerja komisi IX DPR RI, Dadan mengatakan
pentingnya KB. Karena jumlah penduduk pembagi sumber daya pembangunan. Contoh dalam satu keluarga 4 orang, pendapatan keluarga 2.000.000,-. Dipastikan setiap orang akan mendapatkan kualitas 500.000,-. Apabila dalam keluarga terdapat 10 orang, maka jumlah yang dihasilkan 200.000,-. Maka akan terbaca mana yang lebih berkualitas yang 500.000,- atau yang 200.000,-.

“Maka yang ditanamkan dari program KB adalah untuk membentuk kualitas SDM yang ada saat ini, mari kita tingkatkan kembali kesejahteraan kita sendiri, tingkatkan Sumber daya manusia yang mampu bersaing. Mari kita canangkan dalam hati ini untuk masa depan kelurga kita dan masyarakat yang berkualitas,” tukasnya.

Selain sosialisasi kegiatan ini juga menyelenggarakan pelayanan KB secara gratis dengan 50 peserta akseptor berikut dengan pembagian sembako berupa beras dan minyak goreng.

Di akhir acara BKKBN juga membagikan dooprise berupa sepeda, tv, dan penanak nasi acara berlangsung begitu meriah.

(Budi)

DPR: Aturan Iklan Produk Tak Boleh Diskriminatif

0
susu (gambar : net)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merevisi aturan label dan iklan produk pangan, khususnya susu kental manis (SKM), mendapat perhatian dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi yang membidangi pertanian, pangan dan persaingan usaha itu melihat revisi aturan mengenai iklan dikarenakan suatu produk tertentu merupakan langkah yang tidak tepat.

Seharusnya, suatu kebijakan dibuat atau direvisi atas kondisi industri secara keseluruhan, bukan atas suatu produk tertentu.

“Apakah dia (BPOM) mau membunuh produk tertentu?., Karena sirup kan manis juga, bahkan lebih banyak pemanisnya dibandingkan komposisi susunya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya, Kamis (30/8/2018).

Sebelumnya, BPOM telah menerbitkan edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018.

Dalam edaran tersebut, BPOM memberikan sejumlah pembatasan iklan produk susu kental manis di antaranya larangan menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun, larangan menggunakan visualisasi gambar susu cair atau susu dalam gelas serta larangan menayangkan iklan pada jam tayang acara anak-anak.

Selain itu, produsen SKM sebenarnya telah memberi label komposisi pada produknya untuk diketahui oleh konsumen.

“Ini sebenarnya kembali kepada pilihan si konsumen. Coba lihat iklan rokok, meskipun diberi gambar tengkorak dan yang seram-seram, tetap saja konsumen membeli,” tegasnya.

Dia menyarankan agar BPOM lebih mengatur para produk formalin yang saat ini masih sangat massif di pasaran, dan itu lebih membahayakan.

“Kenapa itu (formalin) tidak diatur. Jangan sampai BPOM mengakomodasi kepentingan beberapa produsen yang kalah bersaing,” tegas dia.

Pihaknya menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bagi DPR, terutama komisi terkait untuk meminta klarifikasi BPOM terkait rencana revisi atuean label dan iklan pangan itu.

Hal itu diperlukan agar tidak muncul polemik yang didasari kecurigaan mengenai adanya indikasi perang dagang dalam proses revisi aturan iklan tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir meminta BPOM dan pemerintah lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis.

Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Inas pun mengingatkan agar BPOM tidak terjebak menerbitkan sebuah peraturan yang kurang adil.

“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” kata dia.

Dia pun melihat bahwa penerbitan edaran BPOM terkesan dipaksakan hanya karena tingginya tekanan dari beberapa pihak. Terlebih surat edaran yang sangat sensitif dan krusial itu dikeluarkan (diteken) oleh seorang deputi menjelang pensiun.

“Itu tidak boleh, nanti akan kami coba dalami itu,” tegas Ketua Fraksi Hanura di DPR itu.

Sementara itu, Pengamat Marketing sekaligus Chief Executive Officer Arrbey Consulting Indonesia Handito Joewono menegaskan, aturan terkait iklan produk seharusnya tidak memberikan pembatasan yang terlalu ketat.

Sebab itu akan memengaruhi kreativitas perusahaan dalam menginformasikan keunggulan produknya kepada konsumen, sehingga pemasaran tidak optimal.

“Kreativitas dalam beriklan seharusnya tidak dibatasi, karena setiap produk memiliki strategi pemasaran yang berbeda,” tegas Handito.

Dalam mengeluarkan peraturan terkait pemasaran produk tertentu, BPOM semestinya memberikan keleluasan pada perusahaan dalam mengiklankan produknya.

Khusus susu kental manis, adalah salah satu produk pokok dari berbagai macam produk turunan susu. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala BPOM Kategori Pangan 01.3.

Produk susu kental manis sudah beredar di Indonesia sejak negara ini belum merdeka. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, kapasitas produksi pabrik susu kental manis di dalam negeri mencapai 812.000 ton per tahun. Industri ini mampu menyerap sebanyak 6.652 orang tenaga kerja dengan nilai investasi telah menembus Rp5,4 trilyun.

(LIN)

bjb Berikan Penghargaan Kepada Nasabah Setia Program Consumer Loan Loyalty Program (CLLP) 2018

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-73 sekaligus merupakan salah satu upaya bank bjb untuk memberikan apresiasi kepada para nasabah setianya (debitur existing), bjb gelar penghargaan melalui Program CLLP 2018 bertempat di Lapangan Gasibu Bandung, bersamaan dengan penyelenggaraan Apel Besar Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Hadir pada kesempatan tersebut Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jawa Barat, Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Provinsi Jawa Barat serta Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini dan Jajaran Manajemen bank bjb.

Program CLLP bertujuan mendorong percepatan pencapaian target Kredit Konsumer dalam rangka meningkatkan Portofolio Kredit, Pendapatan Bunga dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dimana diperlukan strategi yang tepat, salah satunya dengan memanfaatkan momentum peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Program Penghargaan Nasabah Setia 2018. Sasaran Program Penghargaan ini adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan nasabah potensial dan telah memiliki fasilitas Kredit Konsumer bank bjb.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini dalam kesempatan tersebut menyampaikan “Kredit Konsumer merupakan salah satu captive market bank bjb, per-Triwulan II 2018 posisi Kerdit Konsumer yang telah tersalurkan adalah 48.688 Triliun atau tumbuh sebesar 5,3% year-on-year(y-o-y).”

bjb sebagai salah satu bank yang sudah menasional dan saat ini berada pada posisi 14 dari 115 Bank di Indonesia senantiasa meningkatkan kinerja dan layanannya kepada nasabah. Melalui Program ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah, mempertahankan dan menambah Portofolio Kredit Konsumer serta dapat menjadi ”Word of Mouth” yang berguna bagi kegiatan pemasaran Kredit Konsumer. Adapun penghargaaan yang diberikan kepada nasabah yaitu Mobil, Motor, Tabungan dan Perjalanan Religi dengan jumlah yang semakin bertambah setiap tahunnya.

“Dengan dilakukannya kegiatan tersebut, bank bjb berharap dapat meningkatkan consumer loyalty serta dapat mendongkrak Portofolio Kredit Konsumer secara keseluruhan“ tutup Suartini.

Sebagai informasi, kinerja keuangan bank bjb pada Triwulan II 2018 mencatat pertumbuhan positif, dimana total DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat naik menjadi sebesar 88.8 Triliun Rupiah. Total Aset bank bjb tercatat sebesar 113.4 Triliun Rupiah. Total kredit yang disalurkan bank bjb tumbuh 5.9% y-o-y menjadi sebesar 72.3 Triliun Rupiah. Pertumbuhan kredit yang cukup baik ini diimbangi dengan keberhasilan bank bjb menjaga Rasio Kredit Bermasalah (NPL) di level 1,6%. Catatan yang positif ini membawa laba bersih bank bjb naik menjadi sebesar 903 Miliar Rupiah.

(HW)