CSR Award 2026 Kabupaten Bekasi Beri Penghargaan kepada Perusahaan dan Mitra Terbaik

Penulis

-

2 Juli 2026

BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sukses menggelar ajang bergengsi CSR Award 2026 di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemda Bekasi, Cikarang Pusat. Melalui dinas terkait, pemerintah daerah mengganjar kawasan industri, perusahaan swasta, yayasan, hingga para pejuang lokal (local hero) dengan penghargaan khusus karena telah menyokong pembangunan daerah melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Agenda tahunan ini mengemban misi besar untuk memperkuat sinergi hulu-hilir antara birokrasi dan kaum pemodal. Ke depan, apresiasi ini harapannya mampu memicu korporasi lain agar merancang program sosial yang menyasar langsung kebutuhan riil masyarakat.

Investasi Melejit, Sekda Bekasi Minta Pengusaha Dongkrak Kepedulian Sosial

Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa pertumbuhan angka investasi daerah wajib berbanding lurus dengan kesejahteraan warga sekitar pabrik. Sektor swasta tidak boleh menutup mata terhadap ketimpangan sosial di wilayah operasional mereka.

“Pertumbuhan investasi yang terus meningkat di Kabupaten Bekasi harus berjalan seiring dengan meningkatnya kepedulian sosial dan pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan bentuk investasi sosial yang mampu mengubah wajah masyarakat lewat perbaikan mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga infrastruktur,” jelas Endin Samsudin, Kamis (2/7/2026).

Pemerintah daerah mengklaim telah menyaring seluruh kandidat secara ketat. Tim penilai hanya memilih perusahaan yang memiliki program kerja inovatif, terukur, serta selaras dengan peta jalan pembangunan prioritas Pemkab Bekasi.

Rekor Baru: Anggaran CSR Meroket 10 Persen Sepanjang Tahun

Dalam pidatonya, Endin membeberkan laporan menggembirakan mengenai komitmen dunia usaha. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, total himpunan dana CSR sepanjang tahun 2025 berhasil mencetak rekor baru dengan kenaikan performa sebesar 10,63 persen daripada perolehan tahun sebelumnya.

Sinergi positif ini juga berimbas pada penambahan kuantitas kemitraan secara masif di lapangan:

Pertumbuhan Mitra: Jumlah korporasi yang bergabung naik tajam dari 114 perusahaan pada tahun 2024 menjadi 129 mitra pada akhir tahun 2025.
Persentase Kenaikan: Lonjakan jumlah keterlibatan pengusaha ini menyentuh angka 13,16 persen dalam setahun.

Bagi Pemkab Bekasi, grafik naik ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Pemerintah daerah bertekad terus mengawal pemanfaatan dana non-APBD tersebut. Tujuannya agar pengusaha mengeksekusinya secara kolaboratif, adaptif, serta memberikan efek domino yang berkelanjutan bagi hajat hidup warga Bekasi.

(Jingga Sonjaya)

Beasiswa Maung 2026 Resmi Dibuka, Simak Syarat Lengkap Pendaftarannya

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

DEPOK,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Manusia Unggul (Maung) Tahun 2026. Program jaminan sosial pendidikan ini hadir kembali untuk menyokong finansial masyarakat dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mencicipi bangku kuliah di perguruan tinggi.

Melalui skema ini, pemerintah daerah menyalurkan bantuan biaya pendidikan langsung kepada mahasiswa yang lolos seleksi. Langkah strategis ini mengemban misi besar untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus melejitkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok.

Cek Syarat Ketat Beasiswa Maung: Dari Usia Hingga Batas Semester

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, menegaskan bahwa pihaknya memberlakukan rentetan syarat ketat. Pembatasan ini bertujuan menyaring para pendaftar secara objektif agar dana APBD tersebut benar-benar jatuh ke tangan penerima yang tepat.

“Kami memprioritaskan program ini bagi warga Kota Depok yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kriteria yang telah kami tetapkan agar bantuan ini dapat tepat sasaran,” ujar Utang Wardaya, Kamis (2/7/2026).

Secara umum, calon penerima wajib mengantongi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok, menetap di Depok, serta berstatus belum menikah. Aturan belum menikah ini memiliki pengecualian khusus untuk kelompok tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat, program ini hanya merangkul mereka yang baru lulus paling lama dua tahun terakhir. Sementara untuk kategori mahasiswa aktif yang tengah kuliah, Pemerintah menetapkan regulasi tambahan:

Batasan Usia: Pendaftar wajib berusia maksimal 22 tahun saat mengajukan berkas.
Status Semester: Mahasiswa harus sedang menempuh perkuliahan di semester empat.
Nilai Akademik: Mengantongi Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 pada semester terakhir.

Pihaknya juga menyediakan kuota khusus bagi guru PAUD dengan syarat usia maksimal 30 tahun, memiliki masa bakti mengajar di Depok minimal dua tahun, serta mengantongi surat persetujuan resmi dari kepala sekolah tempatnya mengajar.

Wajib Masuk Data Kemiskinan dan Punya Sertifikat Prestasi

Selain administrasi dasar, faktor ekonomi menjadi penentu utama kelulusan. Calon penerima harus berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada posisi desil 1 sampai 5. Pendaftar juga bisa menggunakan jalur surat rekomendasi Dinsos hasil pembaruan data lapangan teranyar.

Faktor pembeda lainnya adalah kepemilikan prestasi. Penyelenggara mewajibkan pendaftar jalur akademik memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,5. Sedangkan pendaftar jalur nonakademik wajib menyertakan bukti fisik berupa sertifikat atau piagam penghargaan juara minimal tingkat daerah.

Utang mengingatkan bahwa program ini melarang keras pendaftar yang sedang menerima beasiswa lain dari sumber APBN maupun APBD. Terakhir, fasilitas bantuan kuliah ini juga menutup pintu bagi anak atau keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD yang masih tercantum dalam satu Kartu Keluarga.

(Jingga Sonjaya)

Musim Haji 2026 Berakhir, Kemenhaj Kota Tasikmalaya Sampaikan Evaluasi Penting

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Seluruh jemaah haji asal Kota Tasikmalaya kini telah kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Kedatangan Kloter 29 pada pekan lalu resmi menjadi rombongan penutup yang mendarat di Kota Tasikmalaya dengan lancar dan selamat.

Meski secara umum berjalan sukses, pihak penyelenggara tetap memberikan perhatian serius terhadap sejumlah catatan kekurangan serta kritik dari para jemaah guna pembenahan sistem ke depan.

Lima Jemaah Asal Kota Tasikmalaya Wafat di Mekkah Akibat Cuaca Ekstrem

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kota Tasikmalaya, H. Husna Mustopa, melayangkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah, mulai dari pemberangkatan hingga proses pemulangan. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, Kemenhaj membawa kabar duka yang mendalam mengenai adanya 5 (lima) jemaah haji asal Kota Tasikmalaya yang wafat di Tanah Suci. Pihak otoritas Arab Saudi telah memakamkan kelima jenazah tersebut di Mekkah.

“Mudah-mudahan para jemaah haji Kota Tasikmalaya yang wafat di Tanah Suci mendapat tempat terbaik di surga Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran serta ketabahan,” ungkap Husna Mustofa di kantornya, Kamis (2/7/2026) sore.

Husna menjelaskan, rata-rata jemaah yang meninggal dunia mengalami gangguan kesehatan akibat faktor kelelahan fisik. Padahal, sebelum bertolak ke Arab Saudi, tim medis telah menyatakan seluruh jemaah lulus cek kesehatan dan masuk kategori layak terbang. Kondisi cuaca ekstrem di Tanah Suci serta padatnya aktivitas ibadah mendadak memperberat kondisi fisik jemaah, terutama kelompok lanjut usia (lansia).

Pengalaman Perdana Kemenhaj Kelola Haji Secara Mandiri

Musim haji tahun 2026 ini mengukir sejarah baru karena menjadi tahun pertama Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya mengelola keberangkatan jemaah secara mandiri. Langkah ini menyusul pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang kini memegang penuh kewenangan hulu-hilir haji, menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2026 ini memberikan pengalaman berharga dalam mengelola keberangkatan ibadah haji di Kemenhaj. Ke depan, kami berkomitmen menyempurnakan pelayanan haji, mulai dari bimbingan manasik, pemantauan kesehatan, hingga pendampingan di lapangan,” papar Husna.

Mengingat mayoritas kuota jemaah Kota Tasikmalaya didominasi oleh lansia, Kemenhaj menjadikan kesiapan fisik dan stamina tubuh sebagai catatan evaluasi paling krusial untuk penyelenggaraan mendatang.

Imbauan Penting: Calon Jemaah Haji 2027 Harap Bersiap Sejak Sekarang

Guna mengantisipasi risiko kesehatan dan administrasi, Husna meminta masyarakat yang masuk dalam daftar estimasi keberangkatan haji tahun 2027 untuk segera mencicil persiapan. Calon jemaah sebaiknya mengurus pemeriksaan kesehatan dini, pelunasan biaya, serta kelengkapan dokumen tanpa menunggu waktu mepet.

Masyarakat kini bisa memantau nomor porsi dan estimasi tahun keberangkatan musim haji 2027 secara mudah. Baik dengan mendatangi langsung Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya maupun mengakses sistem aplikasi daring (online). Persiapan yang matang sejak jauh hari harapannya mampu meminimalkan risiko gangguan kesehatan saat jemaah menunaikan ibadah di Tanah Suci nanti.

(Seda)

Bupati Pangandaran Laporkan Kapal Tongkang Batu Bara Karam ke Kemenhub RI

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memanfaatkan agenda audiensinya bersama Kementerian Perhubungan secara maksimal. Selain menuntut perbaikan ratusan lampu jalan yang padam, Citra juga melaporkan insiden pencemaran dan keselamatan laut terkait sebuah kapal tongkang raksasa bermuatan batu bara yang karam di wilayah perairan Kabupaten Pangandaran.

Kapal berbobot raksasa dengan muatan mencapai 8.109 ton batu bara tersebut sudah terdampar selama hampir dua minggu tanpa ada tindakan evakuasi yang jelas dari otoritas terkait.

Kerap Kena Kritik Warga, Bupati Desak Kemenhub Ambil Tindakan Tegas

Citra menyampaikan kegelisahan tersebut secara langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana di Jakarta. Langkah ini ia ambil karena masyarakat nelayan lokal mulai mengkritik pemerintah daerah akibat lambannya penanganan pencemaran laut tersebut.

Padahal, pihak Pemkab Pangandaran telah berulang kali melayangkan teguran dan berkomunikasi dengan manajemen perusahaan pemilik kapal tongkang.

“Saya membawa pesan langsung untuk menyampaikan ke Pak Wakil Menteri bahwa di perairan kami ada insiden kapal tongkang yang memuat batu bara seberat 8.109 ton. Sudah dua minggu kapal tongkang itu masih menetap di perairan kami. Pihak perusahaan mengklaim bahwa proses penanganan sedang berjalan, namun faktanya kapal belum bergerak,” ujar Citra, Kamis (2/7/2026).

Bupati perempuan ini mengkhawatirkan tumpahan atau keberadaan material batu bara tersebut merusak ekosistem laut, mengganggu wilayah tangkap ikan para nelayan tradisional, serta mengancam jalur keselamatan pelayaran kapal-kapal wisata.

Pertanyakan Status Pelabuhan Bojongsalawe yang Mangkrak

Bukan hanya urusan kapal karam, Citra juga menumpahkan kekecewaannya mengenai nasib proyek Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran. Infrastruktur megah tersebut sudah berdiri sejak lama namun hingga kini belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal karena minim aktivitas operasi.

“Kami belum mengetahui secara pasti penyebab pelabuhan tersebut belum bisa beroperasi optimal. Yang jelas, kami menginginkan fasilitas itu minimal bisa mengayomi aktivitas para nelayan lokal kami di sana,” tegas Citra.

Bupati mendesak Kemenhub segera memfungsikan Pelabuhan Bojongsalawe agar investasi negara tersebut tidak mubazir dan bisa beralih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi para nelayan di kabupaten terbungsu se-Jawa Barat ini.

(Sajidin)

Bupati Pangandaran Adukan 500 Titik PJU Mati di Jalan Nasional ke Kemenhub RI

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Langkah berani diambil oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, demi menjaga keselamatan warganya dan kenyamanan wisatawan. Citra mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta untuk mengadukan langsung buruknya kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur nasional wilayah Kabupaten Pangandaran.

Dari total 992 titik lampu jalan yang berada di bawah otoritas Kemenhub, sekitar 500 titik atau lebih dari setengahnya saat ini dalam kondisi mati permanen alias padam total.

Lewati Kawasan Hutan Emplak, Jalur Gelap Picu Rawan Kecelakaan

Citra menyampaikan nota keberatan tersebut secara langsung saat menggelar audiensi tatap muka bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana. Didampingi jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Pangandaran, Citra merinci bahwa dari total 992 PJU, sebanyak 772 unit mengandalkan sistem tenaga surya (solar cell) dan sisanya merupakan lampu konvensional.

“Yang menjadi permasalahan, dari 992 titik itu yang mati kurang lebih 500-an. Jadi lebih dari setengahnya mati. Kondisi ini tentu membutuhkan pemeliharaan secepatnya,” tegas Citra melalui unggahan video di akun media sosial resminya, Kamis (2/7/2026).

Bupati perempuan ini menegaskan bahwa masalah kegelapan jalan ini bukan perkara sepele. Banyak ruas jalan nasional di Pangandaran yang membelah kawasan hutan lebat, salah satunya di wilayah Emplak. Ketika malam tiba, hilangnya fungsi PJU menyulap kawasan tersebut menjadi gelap gulita dsn memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Desak Balai Jalan dan Kemenhub Turunkan Tim Pemeliharaan

Sebagai wilayah dengan status kabupaten termuda atau terbungsu di Jawa Barat, Citra meminta Kemenhub memberikan perhatian khusus dsn segera menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan perbaikan total.

“Besar harapan kami kepada Pak Wamen, persoalan ini sangat penting sekali bagi kami. Minimal ada pemeliharaan agar seluruh lampu yang berjumlah 900-an itu bisa menyala kembali semuanya,” ungkap Citra.

Selain menyasar Kemenhub, Citra juga menuntut koordinasi cepat dan respons aktif dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) selaku pengelola infrastruktur jalan. Sektor ini terhitung sangat mendesak mengingat jalur nasional Pangandaran mengemban peran vital sebagai urat nadi logistik. Serta akses utama menuju kawasan pariwisata internasional di pantai selatan Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Citra juga memaparkan sekilas profil daerahnya yang mengayomi sekitar 440.000 jiwa penduduk yang tersebar di 10 kecamatan dsn 93 desa, guna meyakinkan kementerian bahwa Pangandaran membutuhkan dukungan pusat untuk berkembang.

(Sajidin)

Kemarau Mulai Berdampak, BPBD Ciamis Salurkan Air Bersih untuk 429 Warga Desa Kawasen

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menyelamatkan ratusan warga Dusun Panamun, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pihak pemerintah daerah menyalurkan bantuan air bersih menyusul kepungan musim kemarau yang mulai memicu krisis air untuk kebutuhan rumah tangga.

Kepala BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, membenarkan bahwa petugasnya telah menerjunkan armada tangki air ke lokasi terdampak untuk membantu warga di dua rukun tetangga (RT).

“Sumur-sumur milik warga saat ini sudah mulai mengalami kekeringan. Sehingga pasokan air untuk kebutuhan harian masyarakat berkurang drastis,” kata Ani Supiani, Kamis (2/7/2026).

Krisis Air Landa 429 Jiwa dalam Satu Dusun

Ani merinci, dampak kekeringan di Dusun Panamun Desa Kawasen ini mengancam hajat hidup ratusan jiwa yang tersebar dalam dua RT dan satu RW.

Berdasarkan data pendataan di lapangan, wilayah terdampak meliputi RT 26 dengan jumlah 242 jiwa, serta RT 27 yang mengayomi 187 jiwa. Dengan demikian, total warga yang sangat bergantung pada pasokan air tangki BPJS ini mencapai 429 jiwa.

Prediksi Kemarau Panjang: BPBD Minta Warga Hemat Air dan Cari Mata Air Baru

Mengingat estimasi musim kemarau tahun 2026 ini berpotensi berlangsung cukup panjang, Ani mengeluarkan imbauan keras agar masyarakat mulai mengubah pola konsumsi air harian. Pihak BPBD meminta warga menghemat penggunaan air. Terlebih aktif mencari titik-titik mata air alternatif yang masih mengalir di sekitar wilayah mereka.

“Kami mengimbau warga masyarakat untuk menggunakan air sehemat mungkin sesuai dengan keperluan pokok masing-masing,” jelas Ani.

Selain itu, Ani membuka ruang bagi wilayah lain di Kabupaten Ciamis yang mulai mengalami kesulitan serupa. Pihak Pemkab Ciamis meminta pengurus pemerintah desa setempat segera mengajukan surat permohonan bantuan air bersih resmi sesuai mekanisme yang berlaku. BPBD berjanji akan langsung menindaklanjuti setiap laporan masuk sesuai dengan kapasitas armada dan ketersediaan logistik yang ada.

(Husen Maharaja)

Perubahan Nama Jabar jadi Provinsi Sunda Dapat Angin Segar dari DPRD

Penulis

Bambang F

-

2 Juli 2026

0

Provinsi Sunda fokusjabar.id — Rd. H. Holil Aksan Umarzen

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Saat ini, nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) belum berubah dan masih sah secara hukum. Namun, wacana untuk mengubah nama menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Pasundan sedang di perbincangkan.

Setelah lebih dari satu dekade di perjuangkan, usulan tersebut kini mendapat angin segar setelah di bahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPRD Jawa Barat bersama koordinator dan pendukung usulan perubahan nama, Kamis (2/7/2026).

BACA JUGA:

Tak Punya TPA, Pemkot Bandung Ajukan Status Darurat Sampah ke Pemprov Jabar

Hasil rapat menyepakati agar aspirasi tersebut di lanjutkan ke tahapan legislasi resmi melalui mekanisme yang akan di tentukan DPRD Jawa Barat.

Dewan Pembina Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), Holil Aksan Umarzen menyambut baik dan bangga atas persetujuan DPRD Jawa Barat yang berencana menindaklanjuti aspirasi perubahan nama Provinsi Jawa Barat.

“Keputusan tersebut merupakan hasil audiensi antara DPRD Jawa Barat dengan tim pengusul serta menjadi tonggak penting dalam perjuangan mengembalikan identitas historis dan kultural masyarakat Sunda,” katanya.

Menurut Holil, keputusan DPRD Jawa Barat tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang yang telah di lakukan oleh berbagai elemen masyarakat Sunda selama bertahun-tahun.

Dia turut menjadi bagian dari pengusung gagasan bersama tim Pengkaji Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat. Di antaranya Ganjar Kurnia, Adjie Esha serta para Prime Movers Kongres Sunda (Avi Taufik Hidayat, Andri Perkasa Kantaprawira) dan para Inohong Sunda yang melahirkan Maklumat Sunda Tahun 2022.

Aspirasi tersebut pernah di sampaikan secara resmi kepada Ketua DPD RI oleh Ketua LAK Galuh Pakuan R.M. Evi Silviadi bersama tokoh-tokoh Gerakan Pilihan Sunda (Andri Perkasa Kantaprawira, Hj. Eni Sumarni, Mayjen (Purn) Iwan Ridwan Sulanjana serta Ernawan S. Koesoemaatmadja) sebagai bagian dari ikhtiar konstitusional memperjuangkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

“Saya menyambut baik dan bangga karena perjuangan yang telah kami bangun akhirnya mendapat ruang pembahasan secara resmi di DPRD Jawa Barat. Ini bukan sekadar perubahan nama. Melainkan ikhtiar mengembalikan identitas, marwah dan peradaban Sunda yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia,” tegas Holil.

BACA JUGA:

Gugur Saat Selamatkan Siswi, Pemprov Jabar Beri Penghargaan Atas Keberanian Satpam Banjaran

Dia menilai, di tengah era modern yang di tandai dengan globalisasi, disrupsi teknologi, persaingan ekonomi dan kompetisi antarwilayah yang semakin ketat, setiap daerah di tuntut memiliki identitas yang kuat sebagai modal pembangunan.

Nama Sunda bukan hanya simbol budaya. Retapi merupakan aset strategis yang mampu memperkuat karakter masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, membangun citra (regional branding), menarik investasi, mengembangkan pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, melestarikan bahasa dan budaya, serta menjadi kebanggaan generasi muda.

“Di era modern, daerah yang memiliki identitas kuat akan lebih mudah membangun kepercayaan, memperkuat daya saing dan di kenal di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, Provinsi Sunda merupakan pilihan yang visioner, strategis dan mendasar. Baik dari aspek sejarah, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan maupun pembangunan jangka panjang,” ungkap Ketua Dewan Paripurna Forum Koordinasi Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Tanggung Biaya Perawatan dan Beri Santunan Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

Holil menambahkan, nama Sunda memiliki legitimasi historis, filosofis, sosiologis dan kultural yang jauh lebih representatif di bandingkan sekadar penamaan berdasarkan posisi geografis sebagai Jawa Barat.

Nama tersebut merepresentasikan sebuah peradaban yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad.

Meski demikian, perjuangan tersebut harus tetap di tempuh melalui mekanisme konstitusional, berdasarkan kajian akademik yang komprehensif serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Dengan begitu, hasil keputusannya objektif dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dia juga mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat yang telah membuka ruang dialog dan memberikan persetujuan agar aspirasi tersebut di proses melalui tahapan legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semoga proses ini berjalan secara demokratis, ilmiah dan konstitusional. Apapun hasil akhirnya nanti, saya berharap seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan. Terpenting, nilai-nilai Sunda semakin hidup, budaya semakin lestari dan masyarakat Sunda semakin maju tanpa mengurangi semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” imbuhnya.

Sebagai salah seorang pengusung sejak awal, Holil mengajak seluruh masyarakat Sunda untuk menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan peradaban, bukan sekadar perubahan nomenklatur administratif.

BACA JUGA:

Kolaborasi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, Dedi Mulyadi Targetkan Bandung Kembali Berwibawa

“Membangun Sunda bukan hanya membangun sebuah nama. Yang kita bangun adalah peradaban, karakter dan masa depan masyarakat Sunda agar mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah maju di Indonesia maupun di dunia,” tutup Holil yang juga Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra).

(Bambang Fouristian)