spot_imgspot_img
Rabu 25 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 63

Gubernur Jabar Pinjamkan Alphard ke Wali Kota Banjar

Penulis
Nanang Yudi
-
0
gubernur jabar wali kota banjar@fokusjabar.id
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Banjar. (Foto: Istimewa)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali bikin aksi nyentrik. Kali ini, ia meminjamkan mobil dinas operasionalnya, Toyota Alphard, kepada Wali Kota Banjar, Sudarsono.  

Langkah itu di ambil setelah Sudarsono mengeluh mobil dinas lamanya kerap mogok, sementara anggaran Pemkot Banjar tak cukup untuk membeli unit baru di tengah instruksi pengetatan belanja daerah.  

“Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari provinsi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).  

Baca Juga: Wali Kota Banjar Minta Keluarga Korban Lapor Polisi

Pria yang sering di sebut KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu menegaskan, Alphard yang di pinjamkan bukan hasil pengadaan baru, melainkan kendaraan dinas yang selama ini ia gunakan sendiri.  

“Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan di pinjamkan,” ujarnya di sambung tawa.  

Sentil Anggaran Mewah Rp 8,5 Miliar

Aksi KDM ini seolah jadi antitesis kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang belakangan di sorot publik. Rudy memicu polemik setelah muncul alokasi anggaran Rp 8,5 miliar untuk satu unit mobil dinas pimpinan daerah dalam APBD 2025.  

Berbanding terbalik, KDM mengaku sudah melakukan efisiensi besar-besaran sejak di lantik 20 Februari 2025. 

Ia bukan hanya membagikan kendaraan dinas di Gedung Pakuan kepada jajaran Sekda hingga staf umum, tapi juga memangkas berbagai pos anggaran pribadi gubernur.  

Baca Juga: Hadeuh! Kondom Bekas Berserakan di Banjar Water Park

Efisiensi yang di klaim mencapai hampir 40 persen itu mencakup:  

– Anggaran baju dinas Rp 150 juta di hapus total.  

– Kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar di hapus total.  

– Perjalanan dinas dipangkas dari Rp 1,8 miliar jadi Rp 700 juta.  

KDM mengaku kini lebih nyaman menggunakan mobil pribadi untuk aktivitas sehari-hari ketimbang fasilitas mewah negara. Ia berharap langkah ini bisa jadi contoh bagi kepala daerah lain di Jabar agar lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan rakyat daripada fasilitas jabatan.  

(Budiana Martin)

Besok, Fenomena Blood Moon Bakal Hiasi Langit Jawa Barat

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Fenomena Blood Moon Jawa Barat@fokusjabar.id
Fenomena Gerhana Bulan Total Bakal Hiasi Langit Indonesia (Istimewa)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena Gerhana Bulan Total (GBT) dapat di amati langsung dari berbagai wilayah Tanah Air, termasuk Jawa Barat.

Fenomena ini menjadi satu dari empat gerhana yang tercatat terjadi sepanjang 2026. Berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan pelindung khusus, Gerhana Bulan Total aman di saksikan dengan mata telanjang.

Gerhana bulan terjadi ketika cahaya Matahari ke Bulan terhalang oleh Bumi. Peristiwa ini hanya berlangsung saat fase purnama dan dapat di prediksi secara astronomis karena merupakan bagian dari dinamika pergerakan Matahari, Bumi, dan Bulan.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Masih Kaji THR PPPK Paruh Waktu

Pada Gerhana Bulan Total, posisi Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam satu garis lurus sehingga Bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayangan inti (umbra) Bumi. Saat puncaknya, Bulan akan tampak berwarna merah apabila langit cerah, fenomena yang kerap di sebut sebagai Blood Moon.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Teguh Rahayu menyampaikan, bahwa masyarakat Jawa Barat dapat menyaksikan fase awal hingga puncak gerhana.

“Warga Jawa Barat akan mendapati awal peristiwa gerhana dan fase puncak gerhana. Untuk wilayah Kota Bandung, gerhana dapat di lihat sejak fase puncak pada pukul 18.33 WIB, apabila kondisi langit cerah,”kata Teguh Rahayu Senin (2/3/2026).

Stasiun Geofisika Bandung juga menggelar pengamatan bersama pada 3 Maret 2026 mulai pukul 14.30 hingga 21.30 WIB di Rooftop Kantor Stasiun Geofisika Bandung. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin mengikuti observasi langsung.

Baca Juga: Wali Kota Bandung: Proyek Galian Kabel Harus Tuntas 5 Maret

Catatan BMKG 2026

Sepanjang 2026, BMKG mencatat empat fenomena gerhana, yakni:

1. Gerhana Matahari Cincin – 17 Februari 2026 (tidak dapat di amati dari Indonesia).
2. Gerhana Bulan Total – 3 Maret 2026 (dapat di amati dari Indonesia).
3. Gerhana Matahari Total – 12 Agustus 2026 (tidak dapat di amati dari Indonesia).
4. Gerhana Bulan Sebagian – 28 Agustus 2026 (tidak dapat di amati dari Indonesia).

Masyarakat di imbau memanfaatkan momen Gerhana Bulan Total ini sebagai sarana edukasi sekaligus pengalaman astronomi yang jarang terjadi.

(Yusuf Mugni)

DPRD Pangandaran Dorong Ratusan Pelaku Wisata Air Dapatkan Izin Usaha

Penulis
Nanang Yudi
-
0
wisata air pangandaran@fokusjabar.id
Wisata air Pangandaran(Istimewa)

‎PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sebanyak 275 pelaku wisata air di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat belum mengantongi Nomor Izin Berusaha (NIB). Alhasil, Pemerintah setempat belum menerima pajak sepeserpun dari aktivitas tersebut.

‎Anggota komisi ll DPRD Pangandaran, Ai Nanan menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, dengan tidak adanya izin, baik yang di kelola oleh perusahaan swasta maupun lembaga lainnya berdampak merugikan pemerintah setempat.

‎Terlebih di tengah usahanya dalam menyehatkan fiskal daerah. “Harusnya wisata air ini bisa menjadi sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD). Secepatnya harus di urus Izin-izinnya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ai Nanan melalui pesan singkat Senin, (2/3/2026).

Baca Juga: DPC PDIP Pangandaran Tegaskan Evaluasi Serius Program MBG

‎Menurut Ai Nanan, Simalakama untuk pemerintah daerah dalam menarik pajak. Padahal wahana ini adalah potensi utk mendapat penambahan PAD, tetapi di sisi lain jika izin usaha tidak di tempuh maka akan menjadi indikasi pungli.

‎‎”Saya harap pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten Pangandaran segera memfasilitasi dan bekerja sama dengan para pelaku wisata tersebut utk mendapatkan NIB,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Dadan Sugistha menjelaskan, bahwa dari total 275 pelaku usaha tersebut, terbagi menjadi 12 kelompok pelaku usaha wisata air di Pangandaran. Dadan menargetkan, surat izin usaha bisa keluar secepatnya.

Baca Juga: Jeje Wiradinata Tegaskan Kader PDIP Pangandaran Dilarang Kelola MBG

“Betul, kita sekarang sedang memproses semua pelaku usaha lagi memproses perizinan, terutama ke dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memperoleh NIB nya. Mudah-mudahan minggu depan ada yang sudah beres,” tegasnya.

Sekedar informasi, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 Pasal 24 menyebutkan bahwa wisata air merupakan salah satu objek pajak retribusi. Adapun besaran tarif pajaknya terdapat di pasal 28, Yakni sebesar 10 persen.

‎Saat ini, Pemda Pangandaran belum bisa menarik pajak lantaran pala pelaku usaha wisata air belum memiliki legalitas usahanya.

(Sajidin)

Harga Cabai Rawit Hijau dan Merah di Pasar Manis Ciamis Naik

Penulis
Bambang F
-
0
Pasar Manis Ciamis cabai fokusjabar.id
Kepala UPTD Pasar Manis Ciamis Dana Sudian

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Sejumlah komoditas sayuran di Pasar Manis Ciamis Jawa Barat (Jabar) mengalami kenaikan harga. Sebut saja Cabai Rawit hijau dan merah.

Informasi yang terhimpun, harga cabe Rawit hijau Rp80 ribu per kg. Sebelumnya Rp70 ribu per kg.

BACA JUGA:

Warga Wangunjaya Gotong Royong Bersihkan Material Longsor

Sementara harga cabai rawit merah saat ini Rp85 ribu per kg dari harga Rp80 ribu per kg.

Kenaikan harga cabai rawit hijau dan merah di Pasar Manis Ciamis juga di ikuti Bawang Daun.

“Berdasarkan pantauan kami di sejumlah kios penjual sayuran, harga Cabai rawit hijau dan merah serta bawang daun mulai mengalami kenaikan,” kata Kepala UPTD Pasar Manis Ciamis, Dana Sudiana, Senin (2/3/2026).

Dana mengatakan, menurut pengakuan para pedagang kenaikan harga karena stok dari bandar sudah mulai menipis karena banyaknya permintaan pasar.

“Mungkin ini sudah merupakan hukum ekonomi. Di mana barang sedikit sedangkan permintaan banyak. Harga jadi naik,” katanya.

BACA JUGA:

Penghuni Perum Garden Permatasari Kawalimukti Mengungsi Diteror Longsor

Menurut Dana, harga cabai merah lokal mengalami penurunan harga dari Rp42 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

“Harga cabai merah lokal turun Rp2 ribu per kg,” pungkas Dana.

(Husen Maharaja)

Wali Kota Bandung Masih Kaji THR PPPK Paruh Waktu

Penulis
Bambang F
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih dalam tahap pengkajian.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kebijakan tersebut belum dapat di pastikan karena belum memiliki dasar regulasi yang tegas.

BACA JUGA:

Wali Kota Bandung: Proyek Galian Kabel Harus Tuntas 5 Maret

Farhan menjelaskan, secara aturan, THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri telah memiliki payung hukum yang jelas. Namun untuk PPPK paruh waktu, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur pemberian THR. Sehingga di perlukan kebijakan tersendiri dari pemerintah daerah.

“Kalau THR untuk ASN, TNI, dan Polri sudah pasti ada. Tetapi khusus untuk PPPK paruh waktu, saya mohon maaf, belum bisa menjanjikan. Secara aturan memang belum ada. Jadi ini tinggal kebijakan,” kata Farhan, Senin (2/3/2026).

Sebelum mengambil keputusan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan di konsultasikan dengan DPRD Kota Bandung untuk memastikan kebijakan yang di ambil sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Bandung mendekati 8.000 orang. Sementara total ASN di lingkungan Pemkot Bandung telah melampaui 20.000 pegawai, termasuk PPPK penuh waktu.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Gelar Bazmut 2, Cek Lokasi dan Tanggalnya

Menurut Farhan, pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan seluruh pegawai, termasuk PPPK paruh waktu. Namun setiap kebijakan harus dihitung secara matang agar tidak membebani anggaran daerah.

“Kita ingin kesejahteraan tetap terjaga. Tetapi semua harus dihitung dulu, dikoordinasikan dengan provinsi dan pusat, lalu dikonsultasikan dengan DPR,” ucapnya.

(Yusuf Mugni)

Wali Kota Bandung: Proyek Galian Kabel Harus Tuntas 5 Maret

Penulis
Bambang F
-
0
Wali Kota Bandung fokusjabar.id
Proyek Galian Kabel (foto: Yusuf Mugni/FOKUSJabar.id_

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Muhammad Farhan mengultimatum pelaksana proyek galian kabel agar merampungkan pekerjaannya paling lambat 5 Maret 2026.

“Tanggal 5 Maret semua harus beres. Tanggal 6 Maret sudah mulus,” kata Farhan, Senin (2/3/2026).

BACA JUGA:

Sampah Bandung Raya dan Jakarta Jadi Perhatian Khusus Presiden RI

Menurutnya, kondisi galian yang belum tertutup rapih menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari kemacetan hingga risiko kecelakaan. Jika di biarkan, kondisi ini berpotensi menjadi krisis infrastruktur di tengah kota Bandung.

Farhan menyatakan, telah memberikan teguran keras kepada PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Baginya, setiap pekerjaan penggalian wajib di ikuti dengan pemulihan kondisi jalan sesuai standar keselamatan dan kenyamanan warga.

“Kalau di biarkan, ini bisa menjadi krisis. Sekarang saja sudah menimbulkan berbagai macam masalah,” katanya.

Sebagian titik galian berada dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Forkopimda untuk memastikan penyelesaiannya.

Terkait adanya korban akibat lubang galian, Farhan memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan serius. Jika ada warga yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, Pemkot Bandung akan memfasilitasi pembiayaan pengobatan di rumah sakit milik pemerintah daerah.

BACA JUGA:

Menteri LH Minta Program Gaslah Kota Bandung Terus Berjalan

Sementara untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, Pemkot masih melakukan penghitungan lebih lanjut.

“Kalau kendaraan yang rusak, kita masih perlu menghitung. Karena sebetulnya kendaraan itu harusnya di-cover oleh asuransi,” jelasnya.

(Yusuf Mugni)

Bupati Garut Tekankan Respons Cepat Pelayanan Publik

Penulis
Bambang F
-
0
Bupati garut publik fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin menyerahkan SK pensiun bagi ASN, pemberian penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta penyaluran bantuan sosial melalui Baznas.

Penyerahan tersebut saat Apel Gabungan di Lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (2/3/2026).

‎BACA JUGA:

Bupati Garut: Pemuda dan Olahraga Akselerator Pembangunan

‎Bupati Garut menyoroti pesatnya perubahan dunia akibat perkembangan teknologi informasi.

Dia menegaskan, aparatur pemerintah harus peka dan cepat merespons dinamika di masyarakat.

‎”Informasi itu harus di respon cepat oleh kita semua. Ketika ada hal yang di anggap perlu perhatian pemerintah, segara merespons dengan cepat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan selalu menunggu arahan dari Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak ada kesan lambat,” tegas Bupati.

Bupati Garut meminta camat dan kepala dinas lebih responsif terhadap kejadian di wilayah masing-masing agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.

Dia menyerahkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) per Maret 2026.

‎”Ini adalah bentuk penghormatan bagi rekan-rekan yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat Garut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi selama ini,” ungkapnya.

‎Sebagai bentuk komitmen reformasi birokrasi, Bupati juga menyerahkan penghargaan Predikat Zona Integritas menuju WBK kepada lima UPT Puskesmas. Yakni, UPT Puskesmas Cilawu, Karangpawitan, Cihurip, Siliwangi dan Cibatu.

Dia berharap, capaian ini memotivasi instansi lain untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan.

‎BACA JUGA:

Bupati Garut dan DKP Jabar Bahas Pembangunan Cilauteureun

‎Selain itu, Baznas menyalurkan bantuan Program Garut Peduli masing-masing sebesar Rp10 juta kepada lima lembaga panti asuhan/yayasan.

‎1. Harapawan Muhammadiyah Lio (Kecamatan Garut Kota)

‎2. Ittihadul Ummat Garut (Kecamatan Garut Kota)

‎3. Abul Yatama (Kecamatan Tarogong Kaler)

‎4. Al-Amin (Kecamatan Tarogong Kaler)

‎5. Nurul Falah (Kecamatan Samarang)

(Bambang Fouristiian)

1...626364...7,782Halaman 63 dari 7,782

Copyright © fokusjabar.id