BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar tidak mengulangi kegagalan program koperasi di masa lalu. Hal itu disampaikan menyusul peluncuran program KKMP secara nasional oleh pemerintah pusat.
Bendahara Umum Pengurus Pusat KMHDI, Gde Bayu Pangestu AW, menyatakan bahwa koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat, koperasi dikhawatirkan hanya akan menjadi program simbolis tanpa dampak nyata.
Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung 151 KKMP, Siap Perkuat Ekonomi Warga Kelurahan
“Kami mendukung semangat pembentukan Koperasi Merah Putih, namun pelaksanaannya harus dikawal agar tidak menjadi formalitas belaka, seperti yang terjadi pada banyak koperasi masa lalu dan program MBG yang implementasinya masih bermasalah,” ujar Bayu, Senin (21/7/2025).
KMHDI menilai, keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda desa, merupakan kunci keberhasilan KKMP. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek program, tapi juga aktor utama dalam pengelolaan koperasi.
“Koperasi harus dikelola profesional dan terbuka terhadap keterlibatan pemuda desa sebagai penggerak utama. Ini penting agar ada regenerasi dan adaptasi terhadap tantangan ekonomi digital,” tegasnya.
Desak Pengawasan Dana dan Audit Sosial di Tingkat Akar Rumput
KMHDI juga menyoroti perlunya keterbukaan dalam pengelolaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban. Bayu mengingatkan agar koperasi tidak menjadi beban keuangan desa tanpa kontribusi ekonomi yang jelas.
“Kami mendesak adanya audit sosial di tingkat masyarakat dan platform evaluasi berkala dari pemerintah. Jangan sampai mengulang kegagalan koperasi ala Orde Baru,” tegasnya.
KMHDI Tawarkan Sinergi Strategis: Libatkan Kampus dan KKN Tematik
Sebagai bentuk kontribusi konkret, KMHDI menawarkan kemitraan strategis kepada pemerintah. Salah satu usulan KMHDI adalah sinergi dengan kampus melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik koperasi, serta penguatan koperasi percontohan di tiap provinsi dengan pendampingan intensif.
“Perlu dibangun fondasi yang kuat sebelum mengejar angka besar. Pemerintah harus fokus pada kualitas, mulai dari kesiapan SDM, transparansi dana, hingga pelaporan yang bisa diakses publik,” ujar Bayu.
Menurutnya, jika tidak dikawal sejak dini, koperasi-koperasi tersebut hanya akan menjadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan dan kehilangan makna dari semangat ekonomi gotong royong.
“Tanpa pengelolaan yang serius, Koperasi Merah Putih hanya akan jadi nama tanpa isi. Padahal, koperasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat,” tandasnya.
KMHDI Siap Kawal dan Edukasi Masyarakat Soal Tata Kelola Koperasi
Sebagai organisasi mahasiswa tingkat nasional, KMHDI menyatakan kesiapan untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan edukasi masyarakat terkait tata kelola koperasi, agar tujuan besar koperasi sebagai penggerak ekonomi gotong royong dapat tercapai maksimal.
“KMHDI secara kelembagaan siap mendampingi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Bayu.
(Yusuf Mugni)
