BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar tidak mengulangi kegagalan program koperasi di masa lalu. Hal itu disampaikan menyusul peluncuran program KKMP secara nasional oleh pemerintah pusat.

Bendahara Umum Pengurus Pusat KMHDI, Gde Bayu Pangestu AW, menyatakan bahwa koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat, koperasi dikhawatirkan hanya akan menjadi program simbolis tanpa dampak nyata.

Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung 151 KKMP, Siap Perkuat Ekonomi Warga Kelurahan

“Kami mendukung semangat pembentukan Koperasi Merah Putih, namun pelaksanaannya harus dikawal agar tidak menjadi formalitas belaka, seperti yang terjadi pada banyak koperasi masa lalu dan program MBG yang implementasinya masih bermasalah,” ujar Bayu, Senin (21/7/2025).

KMHDI menilai, keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda desa, merupakan kunci keberhasilan KKMP. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek program, tapi juga aktor utama dalam pengelolaan koperasi.

“Koperasi harus dikelola profesional dan terbuka terhadap keterlibatan pemuda desa sebagai penggerak utama. Ini penting agar ada regenerasi dan adaptasi terhadap tantangan ekonomi digital,” tegasnya.

Desak Pengawasan Dana dan Audit Sosial di Tingkat Akar Rumput

KMHDI juga menyoroti perlunya keterbukaan dalam pengelolaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban. Bayu mengingatkan agar koperasi tidak menjadi beban keuangan desa tanpa kontribusi ekonomi yang jelas.

“Kami mendesak adanya audit sosial di tingkat masyarakat dan platform evaluasi berkala dari pemerintah. Jangan sampai mengulang kegagalan koperasi ala Orde Baru,” tegasnya.

KMHDI Tawarkan Sinergi Strategis: Libatkan Kampus dan KKN Tematik

Sebagai bentuk kontribusi konkret, KMHDI menawarkan kemitraan strategis kepada pemerintah. Salah satu usulan KMHDI adalah sinergi dengan kampus melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik koperasi, serta penguatan koperasi percontohan di tiap provinsi dengan pendampingan intensif.

“Perlu dibangun fondasi yang kuat sebelum mengejar angka besar. Pemerintah harus fokus pada kualitas, mulai dari kesiapan SDM, transparansi dana, hingga pelaporan yang bisa diakses publik,” ujar Bayu.

Menurutnya, jika tidak dikawal sejak dini, koperasi-koperasi tersebut hanya akan menjadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan dan kehilangan makna dari semangat ekonomi gotong royong.

“Tanpa pengelolaan yang serius, Koperasi Merah Putih hanya akan jadi nama tanpa isi. Padahal, koperasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat,” tandasnya.

KMHDI Siap Kawal dan Edukasi Masyarakat Soal Tata Kelola Koperasi

Sebagai organisasi mahasiswa tingkat nasional, KMHDI menyatakan kesiapan untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan edukasi masyarakat terkait tata kelola koperasi, agar tujuan besar koperasi sebagai penggerak ekonomi gotong royong dapat tercapai maksimal.

“KMHDI secara kelembagaan siap mendampingi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Bayu.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai bagian dari program nasional 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Peluncuran nasional tersebut digelar di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), dan diikuti secara daring oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran Forkopimda dari Bandung Command Center, Balai Kota Bandung.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siap Bantu Perbaikan Rumah Korban Kebakaran di Cikutra

Dalam keterangannya, Farhan menyampaikan bahwa pembentukan KKMP bukan sekadar koperasi simpan pinjam biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan.

“Koperasi ini berbasis pada setoran wajib dan simpanan sukarela, serta bertujuan untuk mendorong pemberdayaan usaha kecil dari tingkat akar rumput,” jelas Farhan.

Pembentukan 151 KKMP di Bandung melalui musyawarah kelurahan yang berlangsung pada 19–27 Mei 2025, dan seluruh koperasi telah resmi berbadan hukum per 20 Juni 2025.

Farhan berharap KKMP Bandung bisa menjadi percontohan nasional dalam membangun ekonomi lokal yang tangguh dan berbasis komunitas.

“Kami akan lanjutkan dengan pelatihan dan bimtek bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Agar mereka memiliki kapasitas manajerial dan tata kelola yang baik,” tambahnya.

Pelatihan tersebut akan berjalan dalam dua angkatan, masing-masing untuk 40 koperasi, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, pemerintah juga membuka akses pendanaan hingga Rp5 miliar per koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun.

Prabowo: Ini Bukan Sekadar Program, Tapi Gerakan Nasional

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan, peluncuran koperasi ini merupakan tonggak kebangkitan koperasi Indonesia. Harapannya menjadi tulang punggung ekonomi berbasis komunitas di seluruh penjuru negeri.

“Ini adalah hari bersejarah. Kita mulai sebuah gerakan besar dengan meluncurkan 80.081 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” tegasnya.

Ia menggambarkan koperasi sebagai simbol persatuan kaum kecil yang jika bersatu akan menjadi kekuatan besar, layaknya seikat lidi.

“Orang kuat bikin holding. Tapi koperasi menyatukan yang lemah agar kuat bersama,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, koperasi ini harapannya tak hanya menjadi lembaga simpan-pinjam. Tetapi juga sebagai pusat distribusi, produksi, dan instrumen pemerataan ekonomi nasional.

“Ini bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan rakyat yang harus kita semua jaga, kawal, dan kuatkan bersama,” tutup Prabowo.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan rumah warga yang terdampak kebakaran di kawasan Jalan Asep Berlian, Gang Bapa Aen, RT 04 RW 11, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turun langsung ke lokasi kejadian pada Senin (21/7/2025) untuk melihat kondisi warga yang terdampak sekaligus menyampaikan kepastian bantuan dari Pemkot.

Baca Juga: Pemkot Bandung Evaluasi Event Besar, Soroti Kemacetan di Arah Bandung Timur

“Insyaallah, rumah-rumah yang terbakar akan kita bantu perbaiki. Fokus utama kita adalah memastikan rumah ini bisa segera kembali dihuni,” ujar Erwin saat meninjau lokasi.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan ini akan dilakukan melalui kolaborasi lintas dinas serta semangat gotong royong bersama warga.

“Kita kedepankan semangat kolaborasi. Semua bergerak bersama, bukan hanya mengandalkan satu pihak,” tambahnya.

Selain bantuan perbaikan bangunan, Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan darurat berupa bahan makanan, selimut, kue, dan kebutuhan dasar lainnya. Perhatian juga diberikan pada kebutuhan pendidikan anak-anak, termasuk bantuan seragam sekolah.

“Untuk seragam sekolah, kami juga akan bantu. Intinya, jangan sampai anak-anak berhenti sekolah karena musibah ini,” tegas Erwin.

Ia juga mengimbau warga untuk segera mengurus dokumen administrasi agar penyaluran bantuan bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Silakan segera diproses, niatkan ini sebagai bentuk ibadah. Kami akan bantu sesuai regulasi,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, kebakaran tersebut berdampak pada empat rumah, dengan satu di antaranya mengalami kerusakan sebagian. Total terdapat 9 kepala keluarga (KK) atau 31 jiwa yang terdampak dalam kejadian tersebut.

(Yusuf Mugni)