spot_imgspot_img
Rabu 25 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 61

Reaktivasi Bandara Wiriadinata Dikebut, Tasikmalaya Incar Efek Berganda

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Tasikmalaya memacu reaktivasi penerbangan di Bandara Wiriadinata dan menargetkan peluncurannya bertepatan dengan momen Lebaran.

Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Musrenbang Disnaker Kota Tasikmalaya di Gedung Universitas Pendidikan Indonesia, Senin (2/3/2026). Ia menyatakan jajaran pemkot terus bergerak untuk membuka kembali jalur penerbangan dari dan menuju Tasikmalaya.

Baca Juga: Selain PBG, Ratusan Dapur MBG di Tasikmalaya Tak Kantongi IPAL

“Kami berupaya maksimal agar penerbangan kembali aktif dan bisa kami launching pada momen Lebaran,” ujar Viman.

Pemkot Tasikmalaya telah melakukan langkah konkret dengan menjalin komunikasi intensif bersama maskapai. Viman menyebut pihaknya mendatangi manajemen Citilink di Jakarta dan memperoleh respons positif untuk membuka rute berbiaya terjangkau (low-cost carrier).

“Manajemen Citilink menyambut baik rencana pembukaan rute penerbangan murah dari dan ke Tasikmalaya,” katanya.

Menurut Viman, reaktivasi penerbangan akan membawa dampak luas bagi kawasan Priangan Timur. Akses udara yang kembali beroperasi akan mempercepat mobilitas orang dan barang, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bandara Wiriadinata berpotensi menjadi pengungkit ekonomi—mulai dari perdagangan, jasa, hingga pariwisata,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran transportasi udara juga akan memicu efek berganda terhadap pendapatan daerah, pengembangan infrastruktur, dan kemudahan investasi. Akses yang cepat dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi di Tasikmalaya dan sekitarnya.

Viman menekankan pentingnya keberlanjutan operasional bandara. Ia meminta analisis bisnis yang matang dan strategi pemasaran digital yang masif agar penerbangan tidak berhenti sesaat seperti pengalaman sebelumnya.

“Keberlanjutan menjadi kunci. Kami butuh perencanaan bisnis dan pemasaran yang kuat,” tegasnya.

Selain menggandeng Citilink yang berada di bawah Garuda Indonesia, Pemkot Tasikmalaya juga menjadwalkan pertemuan dengan Wings Air untuk membuka peluang rute tambahan.

“Terkait regulasi dari Kemenhub dan Kemendagri sudah aman. Kini kami menunggu kesiapan daerah dan maskapai agar operasional segera berjalan,” pungkas Viman.

(Seda)

Kelola THR dengan Bijak, Keuangan Tetap Aman Usai Lebaran

0
Tips Mengatur THR Supaya Keuangan Tetap Stabil Setelah Lebaran
Tips Mengatur THR Supaya Keuangan Tetap Stabil Setelah Lebaran

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tunjangan Hari Raya (THR) selalu hadir sebagai momen yang dinanti para pekerja menjelang Idulfitri. Tambahan pemasukan ini kerap dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari memenuhi kebutuhan Lebaran, biaya mudik, hingga berbagi dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman.

Namun, tanpa perencanaan yang matang, THR sering kali habis dalam hitungan hari. Lonjakan kebutuhan musiman, ditambah derasnya promo dan diskon menjelang Lebaran, membuat pengeluaran mudah membengkak dan sulit dikendalikan.

Baca Juga: Mudik Lebih Awal, Strategi Baru Masyarakat Sambut Lebaran

Kondisi tersebut mendorong para praktisi keuangan untuk menekankan pentingnya pengelolaan THR secara terstruktur. Dengan perencanaan yang tepat, dana Lebaran tidak hanya habis untuk konsumsi sesaat, tetapi juga mampu menjaga kestabilan keuangan setelah hari raya berlalu.

Langkah awal yang perlu ialah menyusun rencana pengeluaran. Anggaran sederhana yang memuat daftar prioritas seperti kebutuhan pokok, kewajiban keluarga, dan zakat membantu memastikan penggunaan THR tetap sesuai tujuan utama.

Selain itu, menyisihkan sebagian dana untuk tabungan menjadi langkah penting. Banyak perencana keuangan merekomendasikan alokasi sekitar 20 hingga 30 persen THR untuk tabungan atau dana darurat. Pemisahan rekening sering kali membantu menjaga disiplin agar dana simpanan tidak terpakai untuk kebutuhan konsumtif.

Bagi yang ingin melangkah lebih jauh, juga dapat memanfaatkan THR sebagai modal investasi. Penempatan dana pada instrumen seperti emas, reksa dana, atau deposito menyesuaikan dengan profil risiko membuka peluang agar uang berkembang dan tidak sekadar habis untuk belanja musiman.

Meringankan Beban Keuangan Jangka Pendek

THR juga bisa berfungsi sebagai alat meringankan beban keuangan jangka pendek. Mengalokasikan dana untuk membayar cicilan atau melunasi sebagian utang membantu mengurangi tekanan finansial pada bulan-bulan berikutnya dan meminimalkan beban bunga.

Di sisi lain, kewajiban sosial dan spiritual tetap perlu mendapat porsi. Menyisihkan dana untuk zakat dan sedekah menjadi bagian tak terpisahkan dari Idulfitri sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama.

Pengendalian diri menjadi kunci utama. Ragam promo Lebaran kerap memicu pembelian impulsif. Konsistensi terhadap anggaran yang telah tersusun membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Memahami kondisi keuangan pribadi secara menyeluruh mulai dari arus kas, pengeluaran rutin, hingga kewajiban bulanan akan memudahkan penentuan porsi THR secara realistis dan proporsional.

Dengan pendekatan yang disiplin dan terencana, THR dapat berfungsi lebih dari sekadar dana belanja Lebaran. Pengelolaan yang bijak menjadikannya sarana memperkuat fondasi keuangan rumah tangga agar tetap sehat dan berkelanjutan setelah hari raya usai.

(Jingga Sonjaya)

Mudik Lebih Awal, Strategi Baru Masyarakat Sambut Lebaran

0
Mudik Lebih Awal, Strategi Baru Masyarakat Sambut Lebaran
Mudik Lebih Awal, Strategi Baru Masyarakat Sambut Lebaran

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tradisi mudik menjelang Idulfitri selalu menghadirkan dinamika tersendiri. Bagi banyak orang, pulang kampung bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ritual sosial yang mempertemukan kembali keluarga setelah lama terpisah oleh kesibukan dan jarak.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai mengubah strategi perjalanan. Jika dahulu pemudik cenderung berangkat mendekati hari raya, kini semakin banyak yang memilih meninggalkan kota lebih awal. Pergeseran ini lahir dari pertimbangan rasional kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi waktu.

Baca Juga: Kejar Target Pajak, Pemkot Bandung Luncurkan Diskon PBB 2026

Berbagai catatan menunjukkan rentang H-7 hingga H-4 Lebaran menjadi pilihan favorit. Pada periode ini, arus perjalanan relatif lebih terkendali sehingga pemudik dapat merencanakan perjalanan dengan lebih matang tanpa harus berhadapan dengan kepadatan ekstrem.

Salah satu alasan utama ialah upaya menghindari kemacetan. Mendekati H-3 hingga H-1, volume kendaraan biasanya melonjak tajam di jalur utama maupun simpul transportasi. Berangkat lebih awal memberi peluang perjalanan yang lebih lancar serta menekan risiko kelelahan akibat terjebak macet berjam-jam.

Mudik lebih cepat juga membuka ruang kebersamaan yang lebih panjang. Pemudik dapat menikmati sisa Ramadan di kampung halaman, membangun kembali kedekatan keluarga tanpa dikejar waktu. Momen ini sering kali menjadi nilai tambah yang tak tergantikan.

Pemilihan Waktu Mudik yang Lebih Aman

Di sisi lain, kebijakan pemerintah turut memengaruhi pola keberangkatan. Imbauan untuk menyebar waktu perjalanan, fleksibilitas kerja, serta penyesuaian jadwal cuti memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih waktu mudik yang lebih aman dan nyaman.

Pertimbangan ekonomi pun ikut berperan. Lonjakan permintaan transportasi menjelang Lebaran kerap memicu kenaikan tarif. Dengan berangkat lebih awal, pemudik memiliki peluang lebih besar mendapatkan harga tiket yang stabil sekaligus kepastian kursi.

Faktor kenyamanan perjalanan menjadi alasan tambahan, terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak atau lansia. Kondisi lalu lintas yang lebih lengang dinilai lebih aman dan minim tekanan fisik maupun mental.

Distribusi waktu keberangkatan yang semakin merata juga membantu mengurangi beban pada berbagai moda transportasi. Pola ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan perjalanan secara cermat.

Pada akhirnya, mudik lebih awal bukan sekadar tren, melainkan strategi adaptif. Masyarakat berupaya menyeimbangkan nilai tradisi dengan keselamatan dan efisiensi, agar perjalanan pulang kampung tetap menjadi pengalaman yang hangat, nyaman, dan terkendali.

(Jingga Sonjaya)

Jelang Lebaran, Pedagang Pakaian Pasar Manis Ciamis Keluhkan Sepinya Pembeli

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Salah seorang pedagang pakaian di Blok B Pasar Manis Ciamis Hj Euis saat curhat kepada Kepala UPTD Pasar Manis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pedagang pakaian di Blok B Pasar Manis Ciamis justru menghadapi penurunan penjualan. Kondisi ini memicu keluhan karena momentum Lebaran biasanya menjadi puncak perputaran ekonomi pedagang busana.

Deretan kios pakaian di Blok B terlihat lengang. Para pedagang menilai lesunya pembeli dipicu persaingan ketat dengan penjualan online yang semakin diminati masyarakat.

Baca Juga: Bupati Ciamis Pastikan Kesiapan Daerah Jelang Idul Fitri 1447 H

Selain tekanan dari pasar digital, pedagang juga menyoroti persoalan penataan kios yang dinilai tidak tertib. Kondisi pasar yang semrawut membuat pengunjung kebingungan mencari lokasi khusus penjual pakaian.

“Padahal sudah jelas tertulis Blok B ini area kios pakaian,” ujar Hj. Euis, salah seorang pedagang, Senin (2/3/2026).

Euis menjelaskan, saat awal Pasar Manis beroperasi puluhan tahun lalu, pedagang pakaian hanya menempati Blok B sesuai aturan zonasi. Blok lain memiliki fungsi masing-masing, seperti Blok A yang khusus untuk sayuran dan gerobak.

“Sekarang penjual pakaian menyebar ke blok lain. Akibatnya, pedagang pakaian tidak lagi terkonsentrasi di satu tempat,” katanya.

Menurut Euis, kondisi ini semakin parah dengan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir depan kios, tepatnya di lingkungan UPTD Pasar Manis Ciamis. Keberadaan pedagang tersebut menghalangi akses pengunjung ke kios resmi di dalam pasar.

“Saya berharap pemerintah segera menertibkan pedagang kaki lima di area parkir. Kemudian memindahkan mereka ke lokasi relokasi yang sudah pemerintah siapkan,” ungkapnya.

Para pedagang berharap penataan pasar kembali sesuai zonasi agar pengunjung lebih mudah berbelanja, terutama menjelang Lebaran yang tinggal beberapa pekan lagi.

(Husen Maharaja)

Proyek IPAL Mangkrak, Pedagang Pantai Pangandaran Kehilangan Mata Pencaharian

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Penampakan proyek IPAL di Pantai Barat Pangandaran (istimewa).

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan Pantai Pangandaran memicu keluhan pedagang. Pagar seng dan tenda proyek menutup area jualan sehingga menghambat aktivitas ekonomi warga pesisir.

Adit, salah satu pedagang pantai, mengaku kehilangan ruang usaha sejak proyek bernilai Rp600 juta itu berjalan. Ia menyebut pembatas proyek membuat lapaknya terjepit dan sulit diakses pengunjung.

Baca Juga: DPRD Pangandaran Dorong Ratusan Pelaku Wisata Air Dapatkan Izin Usaha

“Libur Natal dan Tahun Baru kemarin saya sama sekali tidak bisa berjualan. Pagar proyek menutup area lapak,” ujar Adit, Senin (2/3/2026).

Adit juga menyoroti lambannya penyelesaian proyek. Hingga kini, ia tidak melihat aktivitas pekerja di lokasi. Bahkan, sebagian konstruksi sempat ambruk akibat terjangan ombak saat air laut pasang.

“Saya berharap pengerjaan IPAL segera selesai. Libur Lebaran sudah dekat, kami butuh ruang untuk mencari nafkah,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan lokasi pembangunan IPAL di sekitar Pos 1 Pantai Barat Pangandaran tertutup rapat oleh pagar seng dan tenda proyek. Kondisi tersebut menimbulkan kesan kumuh. Selain itu, tidak terlihat aktivitas pekerja maupun papan informasi proyek yang semestinya terpampang di lokasi.

Dinas PUTRPRKP Kabupaten Pangandaran Bidang Cipta Karya mengakui bahwa proyek IPAL yang bersumber dari anggaran 2025 belum rampung hingga saat ini.

Keterlambatan tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari Bupati Kabupaten Pangandaran, Citra Pitriyami, saat meninjau lokasi. Bupati secara tegas meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan IPAL sebelum libur Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTRPRKP Pangandaran, Nanang Heryanto, menjelaskan bahwa proyek tersebut seharusnya selesai pada 2025. Karena molor, pelaksana proyek kini menjalani adendum denda selama 50 hari.

“Pekerjaan IPAL ini berada di bawah Bidang Cipta Karya dan melayani kawasan permukiman warga di sekitar perhotelan,” ujarnya saat melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.

(Sajidin)

Bupati Ciamis Pastikan Kesiapan Daerah Jelang Idul Fitri 1447 H

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot istimewa : Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat rakor di mapolres Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan kesiapan menghadapi arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Bupati Herdiat Sunarya mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pelayanan Idul Fitri 1447 H secara virtual dari Ruang Zoom Meeting Polres Ciamis, Senin (2/3/2026).

Rapat nasional ini dipimpin langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan diikuti kementerian serta berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat. Di Ciamis, jajaran Forkopimda bersama BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, dan instansi terkait hadir untuk menyamakan langkah dalam mengantisipasi mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Baca Juga: Harga Cabai Rawit Hijau dan Merah di Pasar Manis Ciamis Naik

Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkap hasil survei Kementerian Perhubungan RI tahun 2026 yang memproyeksikan pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut turun sekitar 2,57 juta orang atau 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, data realisasi 2025 justru menunjukkan pergerakan masyarakat menembus 154,6 juta orang, atau lebih tinggi 5,55 persen dari prediksi. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus, mulai dari diskon tarif tol dan tiket kapal, penambahan libur Lebaran, kebijakan Work From Anywhere (WFA), hingga potongan harga tiket pesawat.

Guna mendukung kelancaran Operasi Ketupat 2026, Polri menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas. Strategi tersebut mencakup penerapan one way nasional dan lokal, contra flow, pengaturan rest area, pembatasan kendaraan sumbu tiga, hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat, termasuk peniadaan tilang dalam kondisi tertentu.

Secara nasional, aparat mendirikan 2.746 pos pengamanan untuk mengawal mudik, pelaksanaan Salat Idul Fitri, serta aktivitas libur Lebaran. Pengamanan itu mencakup 185.608 objek di seluruh Indonesia.

Prediksi Puncak Arus Mudik

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026. Sementara arus balik dalam perkiraan memuncak pada 24–25 Maret 2026 serta 28–29 Maret 2026.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Herdiat menegaskan kesiapan Pemkab Ciamis untuk bersinergi dengan TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Idul Fitri.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat, baik di jalur transportasi, objek wisata, maupun pusat keramaian, berjalan optimal,” ujar Herdiat.

Ia juga mengimbau warga Ciamis agar mempersiapkan perjalanan mudik dengan matang dan mematuhi aturan lalu lintas.

“Kami berharap masyarakat mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta memanfaatkan fasilitas yang telah pemerintah siapkan. Sinergi aparat dan masyarakat menjadi kunci agar Idul Fitri 1447 H berlangsung aman, nyaman, dan kondusif,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Kejar Target Pajak, Pemkot Bandung Luncurkan Diskon PBB 2026

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Kepala Bidang PAD II Bapenda Kota Bandung Andri Nurdin di Balai Kota Jalan Wastukencana Kota Bandung Senin (2/3/2026), (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung memberi insentif bagi warga yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mulai 2026, wajib pajak yang melunasi PBB lebih awal berhak menikmati potongan sebesar 10 persen.

Kebijakan ini tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973-KEP.437-BAPENDA-2026 tentang keringanan pokok dan pembebasan sanksi administratif PBB tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung ingin mendorong kepatuhan pajak sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Wali Kota Bandung Masih Kaji THR PPPK Paruh Waktu

Kepala Bidang PAD II Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, menjelaskan bahwa diskon 10 persen hanya berlaku untuk pembayaran PBB tahun berjalan 2026. Program ini memiliki batas waktu hingga 30 Juni 2026.

“Selain diskon, kami juga memberikan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang ingin melunasi tunggakan tanpa denda sampai 31 Desember 2026,” ujar Andri saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (2/3/2025).

Andri memaparkan, total piutang PBB Kota Bandung saat ini menembus angka Rp1,2 triliun sejak 1995. Ketika pengelolaan PBB resmi berpindah ke pemerintah daerah pada 2013, nilai piutang tercatat sekitar Rp650 miliar.

“Kami melihat angka ini cukup besar. Karena itu, Pemkot Bandung terus menghadirkan program kemudahan agar masyarakat mau dan mampu melunasi kewajiban pajaknya,” katanya.

Skema Pengurangan Pokok Piutang

Pada 2025 lalu, Pemkot Bandung sempat menerapkan skema pengurangan pokok piutang dalam tiga kategori. Pemerintah memberikan penghapusan 100 persen untuk tunggakan hingga 2012, diskon 50 persen untuk periode 2013–2019, serta pengurangan 25 persen untuk tunggakan tahun 2020–2024. Program tersebut berhasil mengoreksi piutang hingga sekitar Rp237 miliar.

“Piutang memang turun, meski belum signifikan. Sekarang kami ingin memberi apresiasi kepada warga yang patuh, salah satunya melalui diskon 10 persen ini, meskipun waktunya terbatas,” ungkap Andri.

Untuk tahun 2025, target penerimaan PBB dipatok Rp600 miliar dengan realisasi mencapai Rp547 miliar atau 91,23 persen. Pada 2026, pemerintah menaikkan target menjadi Rp700 miliar.

“Kami mengejar target dengan mengoptimalkan penagihan piutang. Namun, kami pastikan tidak ada kenaikan NJOP maupun tarif pajak,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)