spot_imgspot_img
Selasa 5 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 471

Kejurda Modern Pentathlon 2025 Jadi Tiket untuk Porprov XV Jabar

0
kejurda modern pentathlon
Pertandingan nomor triathle putra Kejurda Modern Pentathlon 2025. (FOTO: Ageng)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Modern Pentathlon Indonesia (MPI) Provinsi Jawa Barat menggelar kejuaraan daerah (kejurda) sebagai ajang pembinaan sekaligus tolok ukur bagi atlet yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jabar tahun 2026. Total, sebanyak 75 atlet yang mewakili 10 kota/kabupaten ikut serta di ajang kejurda.

Ketua MPI Jabar, Trio Arsefto mengatakan, pelaksanaan kejurda tahun 2025 ini merupakan yang kali ketiga digelar kepengurusannya. Namun pelaksanaan kejurda modern pentathlon Jabar tahun 2025 ini berbeda dibandingkan pelaksanaan kejurda dua tahun sebelumnya.

“Kejurda tahun ini istimewa karena kita menjelang Porprov XV Jabar dimana cabor lain melaksanakan babak kualifikasi. Kita memilih kejurda dibanding melaksanakan babak kualifikasi sebagai salah satu ajang untuk menentukan atlet yang berhak tampil di Porprov XV Jabar sekaligus melihat pembinaan di kota/kabupaten,” kata Trio saat ditemui di sela-sela pelaksanaan Kejurda Modern Penthatlon Jabar tahun 2025 di lintasan atletik Pajajaran, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).

kejurda modern pentathlon
Ketua MPI Jabar, Trio Arsefto melakukan pelepasan start nomor triathle putri Kejurda Modern Pentathlon 2025. (FOTO: Ageng)

Setiap atlet yang mewakili kota dan kabupaten masing-masing pada pelaksanaan kejurda tahun 2025, kata Trio, secara otomatis akan tampil di Porprov XV Jabar tahun 2026. Selain yang tampil di kejurda, atlet-atlet yang masuk dalam pelatnas Modern Pentathlon mendapatkan wild card untuk langsung tampil di multieven olahraga empat tahunan terakbar di Tanah Pasundan.

“Modern pentathlon ini cabor baru di Porprov XV Jabar setelah di ajang sebelumnya menjadi cabor eksebisi. Kami tidak mau merugikan kabupaten kota yang sudah melakukan pembinaan terhadap atletnya sehingga tidak melakukan babak kualifikasi karena akan ada daerah yang tereleminasi,” Trio menegaskan.

kejurda modern pentathlon
Pertandingan nomor triathle putri Kejurda Modern Pentathlon 2025. (FOTO: Ageng)

Kejurda Modern Pentathlon Jabar tahun 2025 mempertandingkan sebanyak 12 nomor pertandingan. Yakni nomor triathle putra dan putri, biathle putra dan putri, laser run putra dan putri, serta empat nomor fungame yang khusus untuk pembinaan atlet-atlet pemula.

“Sebanyak 75 atlet yang menjadi wakil kota dan kabupaten pada kejurda kali ini diperbolehkan mengikuti lebih dari satu nomor sesuai dengan kemampuan mereka. Modern pentathlon ini kan cabor multi disiplin dimana atletnya harus menguasai setidaknya tiga disiplin yakni lari, renang, dan menembak sehingga kami menyebutnya sebagai super atlet,” Trio menjelaskan.

kejurda modern pentathlon
Pertandingan nomor triathle putra Kejurda Modern Pentathlon 2025. (FOTO: Ageng)

Pada hari pertama pelaksanaan, dipertandingkan sebanyak empat nomor kejurda yakni nomor triathle putra dan putri serta nomor biathle putra dan putri. Selain itu dipertandingkan dua nomor fungame yakni nomor biathle putra dan putri.

(ageng)

Cetak PADes Rp2,5 Miliar, Desa Gunungkuning Majalengka Dapat Apresiasi Mendes

0
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat Mengunjungi Desa Gunungkuning di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat Mengunjungi Desa Gunungkuning di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka

MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Desa Gunungkuning di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, mendadak menjadi pembicaraan nasional. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rudi Yudistira Gozali, S.Pd., desa ini menunjukkan bagaimana dana desa yang dikelola dengan inovasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara signifikan.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat melakukan kunjungan kerja, Jumat (19/12/2025).

BUMDes Karya Mekar, Tulang Punggung PADes

Kemajuan Desa Gunungkuning bertumpu pada optimalisasi potensi wisata Situ Cipanten. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mekar, desa ini berhasil mencatat Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp2,5 miliar pada tahun 2025 angka yang terbilang fantastis untuk skala desa.

Mendes PDT Yandri Susanto mengaku terkesan dengan cara desa ini mengelola potensi lokal secara akuntabel dan profesional.

“Desa memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Keberhasilan Desa Gunungkuning menghasilkan PADes besar dari potensi wisata adalah bukti bahwa jika pengelolaannya baik, desa bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Yandri.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dampingi Presiden Panen Raya Padi di Majalengka

Dari Wisata Air ke Agrowisata

Tak berhenti di sektor wisata air, Pemerintah Desa Gunungkuning kini memperluas inovasi menuju agrowisata. Melalui alokasi anggaran ketahanan pangan, desa tengah membangun kebun anggur di kawasan Situ Cipanten. Destinasi baru ini harapannya menjadi daya tarik tambahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDT menyerahkan bantuan program Desa Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2026 senilai Rp240 juta. Penyerahan disaksikan Bupati Majalengka Eman Suherman, Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi, serta anggota DPR RI Farah Putri Nahlia.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, capaian Desa Gunungkuning sejalan dengan visi Majalengka untuk menghadirkan desa-desa yang mandiri.

“Kami berharap bantuan ini bisa menjadi pengungkit ekonomi dan produksi pangan masyarakat desa,” kata Eman.

Komitmen Transparansi dan Pembangunan Ekonomi Baru

Kepala Desa Gunungkuning, Rudi Yudistira Gozali, menegaskan komitmennya dalam mengelola setiap bantuan secara transparan dan melibatkan warga. Ia menargetkan kunjungan wisatawan ke Situ Cipanten akan terus meningkat pada 2026, seiring dengan pendapatan desa yang semakin besar.

“Kami berkomitmen memanfaatkan bantuan Desa Tematik ini secara transparan dan partisipatif. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gunungkuning,” tegasnya.

Kunjungan Mendes PDT juga beriringan dengan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih Desa Gunungkuning. Harapannya dapat menjadi pilar baru perekonomian desa.

Pakan Satwa Bandung Zoo Gunakan APBN, Farhan: Kejari Harus Dampingi

0
bandung zoo@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Yusuf Mugni/fokusjabar.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung libatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung untuk melakukan pendampingan dan pengawasan hukum.

Dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan untuk pakan satwa di Kebun Binatang Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut di lakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Pasokan Pakan Aman, Kemenhut Ambil Alih Kebutuhan Satwa Bandung Zoo

Farhan menjelaskan, Hari ini Kementerian Kehutanan menurunkan anggaran khusus dari APBN untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan di Kebun Binatang Bandung. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemkot Bandung dan Kementerian Kehutanan.

“Karena sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Kehutanan, maka mulai besok Kementerian Kehutanan akan menurunkan APBN untuk pakan hewan di Kebun Binatang Bandung,”kata Farhan.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, harus di laksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pendampingan dan pengawasan hukum di nilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Ini adalah anggaran negara. Pelaksanaannya berdasarkan dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah, sehingga tentu di perlukan pendampingan dan pengawasan hukum yang baik,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, Pemkot Bandung akan meminta Kejari Bandung terlibat langsung mendampingi proses penggunaan anggaran guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kepastian Pemerintah Pusat

Terkait besaran anggaran APBN yang akan di gelontorkan, Farhan mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah pusat telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan pakan satwa di Kebun Binatang Bandung.

Baca Juga: Buntut Penutupan, Karyawan Bandung Zoo Unjuk Rasa ke BBKSDA Jabar

“Saya masih menunggu detail dari pemerintah pusat. Tapi mereka sudah menyampaikan siap untuk pakan hewan di Kebun Binatang. Kewenangan sepenuhnya memang ada di Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai sumber daya manusia (SDM), Farhan menyebut penentuan jumlah tenaga kerja yang di libatkan akan di tentukan oleh Kementerian Kehutanan.

Pemkot Bandung akan tetap di libatkan dalam pembahasan agar para pekerja mendapatkan kompensasi yang layak.

Adapun terkait pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelumnya, Farhan menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan yayasan pengelola lama Kebun Binatang Bandung.

(Yusuf Mugni)

Kementerian ATR/BPN Dorong Pemprov Revisi Tata Ruang

0
Kementerian ATR/BPN fokusjabar.id
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kementerian ATR/BPN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) masuk di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Terdapat 269 kabupaten/kota yang belum memuat KP2B dalam Perda RTRW.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Hentikan Pembangunan Rumah

Selain itu, ada 139 kabupaten/kota yang luas KP2B belum mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).

Wilayah dengan dua kondisi tersebut didorong untuk merevisi Perda RTRW.

Sebagai bahan revisi Perda RTRW, pemerintah daerah perlu segera melakukan identifikasi lahan sawah yang ada. Maksimal sampai Februari 2026.

Demikian disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam Rakor Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/12/2025) kemarin. 

Sementara itu, pemanfaatan sawah aktif yang masuk di dalam Kawasan hutan, perlu segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Kehutanan.

“Selama database belum tersedia akan dilakukan moratorium penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di atas lahan sawah. Baik kewenangan pusat maupun daerah wajib mengganti LBS bila terjadi alih fungsi lahan di wilayah-wilayah perdesaan untuk menjaga keseimbangan wilayah,” tuturnya.

BACA JUGA:

Stop Beroperasi, Gubernur Jabar Beri Kompensasi Abang Becak, Delman dan Sopir Angkot

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mendukung upaya Kementerin ATR/BPN dalam menata Perda RTRW.

“Kita segera membuat Perda penataan ruang. Di mana akan ada kesesuaian antara provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga nanti klop. Januari 2026 kita usulkan,” katanya.

Arah penataan ruang dalam Perda di antaranya untuk melindungi kawasan hutan, areal pesawahan, rawa-rawa, daerah sumber air dan daerah aliran sungai.

Jika nanti sudah terbentuk Perda di Kabupaten/kota, maka tidak lagi diperlukan Peraturan Gubernur atau SE alih fungsi lahan.

KDM menambahkan, Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat seluruh proses sertifikasi seluruh aset-aset negara. Baik yang dikelola oleh BUMN maupun kementerian serta Pemda.

“Hari ini sudah bersepakat antara Kanwil ATR/ BPN Provinsi Jawa Barat dengan Perhutani dan PTPN untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Provinsi Jawa Barat agar segera tersertifikatkan. Sehingga tidak terjadi sengketa di lapangan,” kata KDM.

“Hal berikutnya juga kita mendorong dengan Kementerian PU untuk segera menetapkan sempadan sungai di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, kalau nanti sepadan sungai sudah ditetapkan oleh Menteri PU, maka sertifikat yang muncul itu dapat dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” Dia menambahkan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah menyebutkan, kawasan hutan di Jawa Barat kini tersisa seluas 760 ribu hektare dan terus menyusut.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Resmikan Rekonstruksi Situs Megalitikum Gunung Padang

Luasan itu mencapai 22,54 persen dari luas daratan. Padahal keseimbangan alam sebuah wilayah terjadi jika 30 persen luasannya mampu menahan air atau merupakan kawasan hutan.

“Sekarang kami tidak akan lagi mengeluarkan izin lokasi dan izin lingkungan jika tidak ada izin dari instansi atau gubernur Jabar,” tegasnya.

(Bambang Fouristian)

Jelang Nataru, Polres Cimahi Musnahkan Ribuan Miras Ilegal 

0
polres cimahi@fokusjabar.id
Jelang tahun baru, Polres Cimahi musnahkan ribuan miras ilegal. (Arif/fokusjabar.id)

CIMAHI, FOKUSJabar.id: Polres Cimahi memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol (Minol) ilegal berbagai merek. Dua jerigen tuak dan 60 plastik ciu di Lapangan Mapolres Cimahi, Jumat (19/12/2025).

Ribuan botol miras tersebut di musnahkan dengan cara di lindas menggunakan alat berat. Kegiatan ini di saksikan oleh jajaran kepolisian serta instansi terkait sebagai bentuk transparansi penegakan hukum terhadap. Peredaran minuman keras ilegal di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra mengatakan. Pemusnahan ini merupakan salah satu kegiatan terkait dengan cipta kondisi menjelang perayaan Tahun Baru.

Baca Juga: Polres Cimahi Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025

“Kurang lebih ada 5.023 botol miras yang di hancurkan dengan dua jerigen tuak dan juga 60 plastik ciu,” katanya.

Ribuan botol miras tersebut, lanjut Niko, merupakan hasil operasi yang di laksanakan bersama. Satnarkoba, Samapta, dan 13 jajaran Polsek di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kecamatan Margaasih (Kabupaten Bandung).

“Ada beberapa orang yang saat ini masih di lakukan pemeriksaan terkait dengan tipiring yang saat ini kita ajukan,” ujarnya.

Baca Juga: Pasokan Pakan Aman, Kemenhut Ambil Alih Kebutuhan Satwa Bandung Zoo

Polres Cimahi memiliki resolusi untuk 2026 yakni menempatkan prioritas tinggi pada pembentukan masyarakat. Yang sehat dan aman di wilayah hukum Polres Cimahi.

“Dan ini adalah upaya kita, seperti yang saya sampaikan, resolusi tahun 2026, salah satu poinnya adalah Polres Cimahi. Harus bisa membentuk masyarakat yang ada di wilayah hukum Pore Cimahi, bebas dari narkoba. Maupun dari penyakit masyarakat, salah satunya adalah miras,” tegasnya.

(Arif)

Pasokan Pakan Aman, Kemenhut Ambil Alih Kebutuhan Satwa Bandung Zoo

0
bandung zoo@fokusjabar.id
Pemerintah Kota Bandung memastikan bantuan pakan satwa dari Kementerian Kehutanan telah mulai disalurkan dan diterima oleh Kebun Binatang Bandung. (yusuf Mugni/fokusjabar.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung memastikan bantuan pakan satwa dari Kementerian Kehutanan telah mulai di salurkan. Dan di terima oleh Kebun Binatang Bandung Zoo pada Jumat (19/12/2025).

Hal itu setelah di lakukan pengecekan langsung bersama perwakilan Kementerian Kehutanan dan pihak terkait lainnya.

Sejak pagi hari, tim Pemkot Bandung turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi riil pasokan pakan satwa.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pasokan pakan telah tiba sejak pukul 05.50 WIB. Dan langsung masuk ke area pengelolaan pakan kebun binatang.

Baca Juga: Buntut Penutupan, Karyawan Bandung Zoo Unjuk Rasa ke BBKSDA Jabar

Petugas kebun binatang yang bertanggung jawab dalam pemotongan dan pemberian pakan mengakui. Bahwa pasokan pakan datang setiap hari dan proses pemberian pakan kepada satwa berlangsung normal serta lancar.

Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada BKAD Kota Bandung, Awal Haryanto menyampaikan. Bahwa mulai hari ini seluruh kebutuhan pakan satwa di Kebun Binatang Bandung di tanggung oleh Kementerian Kehutanan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan berita acara kesepakatan yang saat ini sedang dalam proses penandatanganan.

“Hari ini kami melakukan pengecekan karena di informasikan bahwa per hari ini seluruh pakan satwa di kebun binatang. Di tanggung oleh Kementerian Kehutanan. Maka kami ingin memastikan secara langsung bahwa semua pakan sudah tersedia,” kata Awal.

Menurutnya, langkah ini di lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Bandung. Dalam memastikan kesejahteraan satwa tetap terjaga dan tidak terganggu oleh persoalan distribusi pakan.

Dalam proses pengecekan, Pemkot Bandung tidak hanya berkoordinasi secara internal, tetapi juga bersama. Perwakilan Kementerian Kehutanan, vendor penyedia pakan, serta perwakilan BKSDA yang turut melakukan pengawasan di lapangan.

“Kami cek dari depan, kemudian memastikan ke area pakan. Vendornya juga kami tanyakan langsung. Teman-teman dari BKSDA serta perwakilan Kementerian Kehutanan juga menyatakan. Bahwa benar, mulai hari ini pakan satwa di salurkan dan di tanggung oleh Kementerian Kehutanan,” jelas Awal.

Baca Juga: Antisipasi Macet Jelang Nataru, Pemkot Bandung Stop Proyek Galian

Pakan Tersalurkan

Dari hasil pengecekan, bahwa pakan yang sebelumnya sempat di khawatirkan kembali kosong, kini telah tersedia dan tersalurkan sesuai kebutuhan satwa.

Pemkot Bandung akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas instansi agar penyaluran bantuan pakan berjalan berkelanjutan.

Selain itu, seluruh proses administrasi kerja sama segera tuntas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Harapannya semua bisa kembali seperti sediakala. Proses yang di tempuh berjalan lancar dan hasilnya yang terbaik, khususnya untuk kesehatan dan kesejahteraan satwa,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Bupati Garut Tinjau Proyek Jalan Prof Anwar Musaddad

0
bupati garut fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, didampingi Kepala Dinas PUPR, Agus Ismail, melakukan monitoring langsung ke lokasi rehabilitasi Jalan Prof. Anwar Musaddad

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur jalan.

Komitmen tersebut untuk mendorong aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:

Diskop UKM: Digitalisasi UMKM Garut Melesat 632 Persen

Terbaru, Bupati Garut melakukan monitoring langsung ke lokasi rehabilitasi Jalan Prof. Anwar Musaddad di Kecamatan Tarogong Kaler, Jumat (19/12/2025).

Tujuannya untuk memastikan kualitas pengerjaan proyek sesuai dengan standar nasional serta memantau progres pembangunan di lapangan.

Bupati Garut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Ismail.

Pada kesempatan itu, Syakur menyapa para pekerja dan memberikan arahan agar pengerjaan jalan tersebut berjalan optimal dan selesai tepat waktu.

Bupati Garut menjelaskan, rehabilitasi Jalan Prof. Anwar Musaddad merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

BACA JUGA:

Wabup Garut: Anggap Alam Sebagai “Ibu”

Proyek tersebut bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk mencakup seluruh kebutuhan infrastruktur secara bersamaan.

“Kami ingin jalan ini benar-benar memiliki kualitas standar nasional. Dengan ketebalan sekitar 40 cm. Terdiri dari lapisan bawah 10 cm dan lapisan beton atas 30 cm,” katanya.

Syakur berharap, jalan ini bisa awet dan kuat menahan beban kendaraan dalam jangka panjang.

bupati garut okusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, didampingi Kepala Dinas PUPR, Agus Ismail, melakukan monitoring langsung ke lokasi rehabilitasi Jalan Prof. Anwar Musaddad

Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur yang serius akan menghemat biaya pemeliharaan di masa depan.

“Kita ingin pembangunan yang tidak setengah-setengah. Dengan jalan yang berkualitas, kita tidak perlu setiap tahun melakukan perbaikan di titik yang sama. Sehingga anggaran bisa difokuskan ke lokasi lain,” imbuhnya.

Menjelang momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Jalan Prof. Anwar Musaddad diproyeksikan mulai bisa digunakan secara terbatas.

Bupati Syakur mengungkapkan, sekitar satu kilometer dari ruas jalan tersebut direncanakan siap dilalui kendaraan saat Nataru guna mengurai kepadatan arus lalu lintas.

BACA JUGA:

Jaga Arus Libur Nataru, Truk Bertonase Besar Dibatasi di Garut

Syakur meminta masyarakat untuk bersabar. Karena seluruh ruas jalan belum dapat dibuka sepenuhnya.

“Kita harus menunggu ‘umur beton’ agar benar-benar matang dan siap dilalui beban berat. Pengerjaan secara menyeluruh diperkirakan tuntas pada pertengahan Januari 2026. Ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dalam jangka panjang,” terangnya.

Syakur berharap, pembangunan Jalan Prof. Anwar Musaddad tidak hanya memperlancar arus transportasi. Namun juga memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal.

Sebagai salah satu akses vital di wilayah Tarogong Kaler, kelancaran mobilitas barang dan orang menjadi kunci pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di Garut.

“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian. Dengan akses yang lebih baik, kami berharap distribusi barang semakin cepat, biaya logistik berkurang dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman,” katanya.

“Garut harus terus maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” pungkas Bupati.

(Y.A. Supianto)