BOGOR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah proaktif dalam merespons tuntutan masyarakat terkait aktivitas pertambangan di wilayahnya. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terjun langsung untuk menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah tingkat provinsi guna memastikan adanya tindak lanjut yang konkret bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan publik.
Rudy Susmanto menunjukkan komitmen tersebut saat menemui ribuan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati hadir bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor untuk menyerap keluhan warga secara langsung.
Baca Juga: Atasi Kepadatan Siswa, Pemkot Bandung Bangun Kelas Baru dan Sekolah Negeri
“Kami sangat mengapresiasi cara masyarakat menyampaikan aspirasi yang santun dan jujur. Kami sudah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan tahapan evaluasi,” ujar Rudy.
Solusi Jalan Khusus dan Pembebasan Lahan
Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah merancang pembangunan jalan khusus tambang. Rudy menjelaskan bahwa proyek strategis ini bertujuan untuk memisahkan arus kendaraan tambang dengan pengguna jalan umum guna menghindari gangguan lalu lintas dan potensi kecelakaan.
Saat ini, rencana tersebut telah memasuki tahap penetapan lokasi yang sedang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rudy optimis proses pembebasan lahan dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2026 sehingga pembangunan konstruksi fisik bisa segera dimulai.
“Kami mengambil jalan tengah ini agar saat aktivitas tambang beroperasi kembali, truk-truk pengangkut tidak lagi mengganggu kepentingan masyarakat luas di jalan umum,” tegasnya.
Pengawalan Hak Warga dan Kebutuhan Material
Selain fokus pada infrastruktur, Rudy juga menyoroti hak-hak warga yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Ia menegaskan akan terus menagih kepastian realisasi bantuan sosial kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini masih masyarakat tunggu.
Rudy menyadari bahwa sektor pertambangan memegang peran krusial dalam menyuplai material pembangunan daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberlangsungan industri ini harus berjalan selaras dengan ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap izin resmi.
“Pemerintah daerah bekerja sesuai kewenangan berjenjang. Kami menindaklanjuti apa yang menjadi ranah Kabupaten Bogor. Kemudian segera meneruskan aspirasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya agar ada keputusan yang adil bagi semua pihak,” pungkas Rudy.
(Jingga Sonjaya)
