spot_imgspot_img
Senin 4 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 445

Warga Tasikmalaya Diduga Korban TPPO Kamboja Minta Pemerintah Bergerak Cepat

0
Tangkapan Layar Unggahan Video Viral Warga Tasikmalaya Diduga Menjadi Korban TPPO di Kamboja
Tangkapan Layar Unggahan Video Viral Warga Tasikmalaya Diduga Menjadi Korban TPPO di Kamboja

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di balik gemerlapnya media sosial, sebuah video yang beredar, Rabu (24/12/2025) membuka kenyataan pahit yang dialami sekelompok pemuda asal Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Wajah-wajah lelah dan mata yang penuh ketakutan itu datang dari negeri jauh, Kamboja, tempat mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam video tersebut, seorang pemuda bernama Oki Warisman, yang diketahui warga Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, berdiri bersama beberapa rekannya. Tidak ada yang bisa mereka tunjukkan selain kegelisahan dan harapan yang hampir padam. Dengan suara bergetar, Oki memohon agar nasib mereka tidak diabaikan.

Baca Juga: Pengusaha Jadi Kunci Tekan Kemiskinan, Pemkab Tasikmalaya Gelar Entrepreneur Awards 2025

“Tolong saya Pak. Kami di sini sudah tidak punya bekal lagi. Kami hanya ingin pulang ke Indonesia,” ucapnya yang ia bisa kirimkan kepada Bupati dan Wali Kota Tasikmalaya.

Mereka bukan hanya meminta bantuan, tetapi menyampaikan jeritan hati. Dalam unggahan itu, mereka menandai para pemimpin negeri, Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Bupati Tasikmalaya semua demi satu hal yakni harapan untuk pulang hidup-hidup ke tanah air.

Bekal yang semakin menipis membuat mereka hanya bisa bertahan dari hari ke hari. Mereka berharap cepat mendapatkan perlindungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja, tempat mereka bergantung penuh untuk proses pemulangan.

Seruan itu langsung mengundang keprihatinan warganet. Banyak yang mendesak Pemerintah Daerah Tasikmalaya untuk bergerak lebih cepat mengamankan warganya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa kasus ini sudah berada dalam penyelidikan bahkan sebelum videonya viral.

“Sedang kami selidiki dan koordinasikan. Mereka diduga berangkat melalui agen tidak resmi,” ujarnya singkat.

Pelum ada Kontak Dari Pemerintah Setempat

Di sisi lain, seorang pemuda lain yang juga diduga menjadi korban TPPO, Agam, warga Desa Cikupa, memberikan kabar berbeda. Saat dihubungi, ia memastikan bahwa dirinya dan rekan-rekannya dalam keadaan sehat.

“Kami sekarang di penginapan dekat KBRI. Awalnya ada delapan orang, sekarang bertambah satu dari Jawa Barat. Jadi total sembilan orang. Belum ada pihak dari Pemkab Tasikmalaya yang menghubungi,” tuturnya sekitar pukul 00.19 WIB, Kamis (25/12/2025).

Namun, Agam mengaku kegelisahan tetap menyelimuti mereka. Proses pemulangan belum jelas waktunya, sementara kebutuhan hidup di negeri orang terus menguras saku.

“Kami berharap cepat ditangani. Pengeluaran buat makan dan penginapan sehari-hari cukup besar. Kami takut tidak bisa bertahan lama,” kata Agam.

(Irfansyahriza)

Pengusaha Jadi Kunci Tekan Kemiskinan, Pemkab Tasikmalaya Gelar Entrepreneur Awards 2025

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menggelar Tasikmalaya Entrepreneur Awards 2025 di Hotel Al Hambra, Rabu (24/12/2025) petang.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.

Ajang penghargaan itu diikuti oleh 24 komunitas wirausahawan dari berbagai sektor usaha.

Para penerima penghargaan dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengembangan usaha berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.

Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori. Di antaranya Dayasetra Utama, Dayasetra Madya, Dayasetra Lestari, Dayasetra Inovatif, Muda Inspiratif, serta Life Achievement bagi pelaku usaha yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi jangka panjang bagi perekonomian daerah.

BACA JUGA: 

Akademisi Nilai APBD Kabupaten Tasikmalaya 2025 Tinggi Serapan, Minim Dampak

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sektor kewirausahaan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Menurutnya, program kewirausahaan diarahkan tidak hanya untuk pertumbuhan usaha. Tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program kewirausahaan ini diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ekonomi keluarga. Khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Cecep.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Dan berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi daerah.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi agar para pelaku usaha terus berkembang dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan yang hingga kini masih berada di atas 10 persen.

Asep menjelaskan, kehadiran para pengusaha dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari undangan resmi pemerintah daerah untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih intensif.

“Hadir atas undangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, intinya ingin bersilaturahmi antara pemerintah dengan para pengusaha,” jelas Asep Sopari.

BACA JUGA:

Warga Tasikmalaya Diduga Korban TPPO Kamboja Minta Pemerintah Bergerak Cepat

Ia mengapresiasi ketangguhan para pelaku usaha yang tetap bertahan dan membuka lapangan kerja di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kontribusi tersebut dinilai sangat berarti bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Di tengah kendala pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, Bapak Ibu semua tetap tangguh menjalankan usaha dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu kami sangat berterima kasih,” tuturnya.

Asep juga berharap peran pengusaha dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya agar semakin banyak masyarakat yang terjun ke dunia usaha.

BACA JUGA:

GOW Kota Tasikmalaya Meriahkan Hari Ibu dengan Peragaan Kebaya dan Aksi Penuh Keberkahan

Ia mengungkapkan, sebuah daerah umumnya dikatakan maju apabila jumlah pengusahanya mencapai minimal 15 persen dari total penduduk, sementara Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih berada di kisaran 3 hingga 5 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Asep menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas KUKM dan Perindag, Endang Syahrudin, agar para penerima penghargaan mendapatkan dukungan dan kontribusi nyata dari pemerintah daerah, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat berusaha.

Lebih lanjut Wabup Asep Sopari Al Ayubi mengemukakan, Pemkab Tasikmalaya juga berencana menggelar sarasehan atau seminar bersama para pengusaha sebelum agenda serupa kembali dilaksanakan.

BACA JUGA: Gasspoll! Kabupaten Garut Bangun 42 Gerai Koperasi Merah Putih

Forum tersebut kata Asep, diharapkan menjadi ruang dialog agar pelaku usaha dapat menyampaikan masukan dalam proses perumusan kebijakan daerah.

“Kami tidak ingin berjalan sendiri dalam mengambil kebijakan. Para pengusaha harus terlibat, sehingga kita bisa bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya melalui keterlibatan seluruh stakeholder,” ujar Asep.

(F Kamil)

Wabup Garut Ingatkan Risiko Hukum dalam Pengelolaan APBD

0
Keterangan Foto: Wakil Bupati Garut membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah bagi para pengelola keuangan perangkat daerah, di Aula Kantor BPKAD, Rabu (24/12/2025).
Keterangan Foto: Wakil Bupati Garut membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah bagi para pengelola keuangan perangkat daerah, di Aula Kantor BPKAD, Rabu (24/12/2025).

GARUT,FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program kerja pemerinta baik di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kecamatan sangat ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang tepat dan taat regulasi. Karena itu, ia meminta setiap pengelola keuangan daerah memahami secara mendalam aturan dan prosedur yang berlaku.

“Bapak ibu yang masuk dalam pengelolaan keuangan daerah wajib paham regulasi dan prosedur. Terlebih risiko hukum yang dapat timbul dari setiap kesalahan,” ujar Putri di hadapan para pengelola keuangan perangkat daerah, dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula BPKAD, Rabu (24/12/2025).

Putri menambahkan, manajemen anggaran bukan sekadar bagian pelengkap, tetapi merupakan fondasi utama dalam menopang jalannya pemerintahan. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan pimpinan SKPD dan para Camat dalam menentukan skala prioritas saat menyusun anggaran agar dalam merencanakan program benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: Jelang Nataru, Polairud Garut Perketat Pengamanan Pantai Selatan dengan Bendera Merah

Tekankan Pentingnya Kepatuhan Regulasi

Sejalan dengan itu, Kepala BPKAD Kabupaten Garut, Saepul Hidayat, mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti materi dengan saksama guna menghindari potensi miskomunikasi dan pelanggaran administrasi maupun hukum.

“Harapan kami, seluruh peserta menyimak materi dengan baik agar terhindar dari hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku,” ungkap Saepul.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Garut, Ema Rismayanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi para pengelola keuangan daerah.

“Maksud dan tujuannya adalah meningkatkan pemahaman pengelola terhadap penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Ema.

Hadirkan Narasumber Ahli dari Tiga Instansi

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Camat, Kasubag Keuangan Kecamatan, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Untuk memperkuat pemahaman peserta, BPKAD menghadirkan narasumber dari tiga instansi kunci, yakni:

  • Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI (materi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah)
  • Kejaksaan Negeri Garut (materi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD)
  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut (materi pengelolaan pajak dalam transaksi APBD)

Dengan adanya pembekalan komprehensif dari aspek regulasi, hukum, dan perpajakan, Pemkab Garut berharap tata kelola APBD di tahun mendatang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim risiko hukum.

(Y.A. Supianto

Gelombang PHK Massal Ancam Industri Tekstil, DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat

0
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil sebagai langkah penting untuk menjaga perlindungan tenaga kerja.

Netty menegaskan bahwa industri tekstil masih menjadi sektor strategis dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, kondisi puluhan ribu pekerja yang terdampak PHK menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Baca Juga: Prestasi Gemilang, Jamkrida Jabar Sukses Gandakan Target Laba

“Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan PHK perlu menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ujar Netty, Rabu (24/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa berbagai insentif pemerintah, mulai dari keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan hingga kebijakan pengupahan, perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan dukungan konkret terhadap keberlangsungan industri.

Menurutnya, pencegahan PHK jauh lebih efektif dibandingkan penanganan pasca-PHK. Pekerja yang kehilangan pekerjaan rentan tidak lagi mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Skema perlindungan seperti JKP sudah disiapkan negara, tetapi efektivitasnya akan menurun jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” katanya.

Netty juga mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenaker, Kemenkeu, dan kementerian teknis lainnya, untuk merumuskan solusi jangka pendek maupun menengah guna menjaga keberlanjutan industri sekaligus melindungi pekerja.

“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus berjalan beriringan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terjaga,” tutupnya.

bank bjb dan Indomaret Jajaki Kolaborasi Maksimalkan Layanan Perbankan 

0
bank bjb dan Indomaret Jajaki Kolaborasi Maksimalkan Layanan Perbankan 
bank bjb dan Indomaret Jajaki Kolaborasi Maksimalkan Layanan Perbankan 

JAKARTA,FOKUSJabar.id: bank bjb terus memperkuat posisi sebagai bank daerah yang inovatif dengan memperluas kolaborasi strategis bersama berbagai mitra nasional. Salah satu langkah terbarunya adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) terkait pemanfaatan produk dan layanan perbankan, Selasa (23/12/2025) di Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ayi Subarna, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, bersama Haliman Kustedjo, Coordinator Director Indomaret sekaligus President Director PT Indoritel International. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Marketing Director Indomaret Alvin Widjaja, serta jajaran manajemen kedua institusi.

Sinergi Hadirkan Layanan Perbankan Lebih Dekat

Melalui kolaborasi ini, bank bjb menegaskan komitmennya menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat serta pelaku usaha. Sinergi ini menjadi ruang baru untuk memperkuat intermediasi perbankan sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis yang saling menguntungkan.

BACA JUGA: bank bjb Hadir untuk Lingkungan dan Masyarakat Melalui Program Penanaman Mangrove

Sektor ritel, yang memiliki intensitas transaksi harian tinggi, dinilai menjadi potensi besar. Jaringan Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia memberikan keuntungan strategis bagi bank bjb dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.

Peluang Penguatan Funding, Pembiayaan, dan Transaksi

Di sisi penghimpunan dana (funding), kerja sama ini membuka peluang penempatan dana melalui giro maupun skema pengelolaan dana lainnya. Kolaborasi ini juga menjajaki pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, hingga fasilitas kredit lain yang mendukung operasional Indomaret dan mitra-mitranya.

Penguatan fasilitas transaksional menjadi fokus lain dari sinergi ini. bank bjb melihat peluang besar melalui pengembangan layanan digital seperti PPOB, Agen Laku Pandai, QRIS, merchant, EDC, hingga program promosi bersama yang akan dirancang sesuai kebutuhan bisnis ritel.

Dorong Kemajuan UMKM

Sektor UMKM turut menjadi perhatian utama. Kerja sama meliputi program referral kemitraan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, hingga penguatan produk KUR, KUR Super Mikro, dan kredit mikro dengan skema bunga kompetitif.

bank bjb juga merencanakan edukasi literasi keuangan melalui sosialisasi dan webinar yang melibatkan pelaku UMKM, memanfaatkan jaringan kantor bank bjb yang tersebar di 15 provinsi.

Selain itu, promosi produk bank bjb dapat dilakukan melalui forum internal dan kegiatan pemasaran. Hingga penyediaan open booth pada agenda tertentu di jaringan ritel Indomaret.

Kolaborasi Berkelanjutan untuk Nilai Tambah Jangka Panjang

bank bjb menegaskan sinergi ini sebagai fondasi untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang. Tidak hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi bank pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Ke depan, ruang lingkup kerja sama dengan Indomaret akan terus berkembang, dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan saling menguntungkan.

Dengan langkah ini, bank bjb optimistis dapat memperkuat penetrasi layanan perbankan di sektor ritel. Sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Jelang Nataru, Polairud Garut Perketat Pengamanan Pantai Selatan dengan Bendera Merah

0
Keterangan Foto: Anggota Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Garut memasang pos pantau, bendera merah, serta spanduk larangan berenang di kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Garut, Rabu (24/12/2025). Langkah ini dilakukan dengan guna mencegah terjadinya kecelakaan laut (laka laut) bagi wisatawan.
Keterangan Foto: Anggota Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Garut memasang pos pantau, bendera merah, serta spanduk larangan berenang di kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Garut, Rabu (24/12/2025). Langkah ini dilakukan dengan guna mencegah terjadinya kecelakaan laut (laka laut) bagi wisatawan.

GARUT,FOKUSJabar.id: Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Garut memperketat pengamanan di kawasan wisata pantai selatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Sejak Rabu (24/12/2025) pagi, petugas mulai memasang pos pantau, bendera merah, hingga spanduk larangan berenang sebagai langkah pencegahan kecelakaan laut.

Pengamanan difokuskan pada sejumlah titik rawan, seperti Pantai Taman Manalusu di Kecamatan Cikelet dan Pantai Puncak Guha di Kecamatan Bungbulang. Kedua lokasi tersebut dikenal memiliki karakter gelombang kuat dan arus berbahaya yang kerap memicu insiden laka laut.

Baca Juga: Siswi SMAN 8 Garut Panggil Petugas Damkar ke Sekolah, Ada Apa?

Kasat Polairud Polres Garut, IPTU Aep Saprudin, mengatakan pemasangan berbagai penanda keselamatan ini merupakan bentuk peringatan dini kepada wisatawan agar lebih berhati-hati.

“Kami memasang pos pantau, bendera merah, serta spanduk imbauan guna mengantisipasi kecelakaan laut. Fokus kami adalah memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan,” ujar IPTU Aep.

Sinergi Pengamanan dan Pemantauan Cuaca

Dalam kegiatan di lapangan, personel Sat Polairud bekerja sama dengan Dinas Perhubungan bagian Pelayaran dan Keselamatan. Selain memasang sarana fisik, petugas juga melakukan patroli dialogis untuk mengingatkan pengunjung secara langsung terkait potensi bahaya di laut.

Sementara itu, hasil pemantauan cuaca menunjukkan kondisi cerah dengan kecepatan angin sekitar 9,1 km/jam. Namun, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter menjadi perhatian serius, terutama jika wisatawan tetap memaksakan diri berenang di area berisiko.

Imbauan Jelang Libur Nataru

Memasuki masa libur Nataru, jumlah pengunjung pantai diperkirakan meningkat tajam. Untuk itu, IPTU Aep kembali menegaskan agar masyarakat mematuhi setiap rambu dan instruksi petugas.

“Kami mengimbau seluruh wisatawan agar mematuhi rambu-rambu dan instruksi petugas. Jangan berenang di area yang ditandai bendera merah demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Dengan semakin ketatnya penjagaan, Polres Garut berharap libur akhir tahun di kawasan pantai selatan dapat berlangsung aman dan kondusif.

(Y.A. Supianto

Setahun Lagi Pensiun, Sukandar Terima SK PPPK Paruh Waktu di Pangandaran

0
Poto: Sukandar seorang guru pengajar di SD Negeri 3 Bojong Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran
Poto: Sukandar seorang guru pengajar di SD Negeri 3 Bojong Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kebahagiaan terpancar dari wajah Sukandar (59), guru SD Negeri 3 Bojong, Kecamatan Langkaplancar, setelah resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu di penghujung masa pengabdiannya. Setelah 22 tahun mengajar, status baru ini menjadi hadiah istimewa menjelang masa pensiunnya.

Meski tinggal satu tahun lagi sebelum memasuki purna tugas, Sukandar tetap menunjukkan semangat yang tak luntur. Bahkan, ia mendorong para guru muda, rekan sesama PPPK yang dilantik bersamanya, untuk terus mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan di Pangandaran.

Baca Juga: Setelah Terima SK, PPPK Paruh Waktu Pangandaran Asyik Berjoget

“Walaupun saya satu tahun lagi pensiun, tapi saya tetap semangat. Kepada adik-adik, semangat terus. Semoga kita bisa bersama-sama membenahi pendidikan di Kabupaten Pangandaran,” ujar Sukandar, Rabu (24/12/2025).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyerahkan 2.730 SK PPPK Paruh Waktu. Sebuah momen besar yang terselenggara di Lapang Alun-alun Parigi pada hari yang sama. Penyerahan SK ini menjadi kado penutup tahun 2025 bagi ribuan pegawai yang telah lama menantikan kepastian status kerja.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan pesan khusus bagi seluruh PPPK baru. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan publik.

“Harapan saya, teman-teman PPPK paruh waktu bisa bekerja dengan baik, profesional, dan penuh integritas. Karena kini mereka sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pangandaran,” ujar Citra.

Dengan semangat pengabdian yang terus menyala di akhir masa tugasnya, sosok Sukandar menjadi contoh bahwa dedikasi seorang guru tidak pernah berakhir, berapa pun usianya.

(Sajidin)