KPU Kota Banjar Tegaskan Tidak Ada DPT Ganda di Pemilu 2019
Inilah Jumlah DPT Pemilu 2019 di Kota Banjar
HMI Ciamis Demo PDAM, Aksi Sempat Ricuh
CIAMIS, FOKUSjabar.co.id: Puluhan massa a yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galuh Kamis (13/9/2018). Mereka menuntut kenaikan tarif dibatalkan dan audit menyeluruh kinerja PDAM. Aksi ini sempat diwarnai ricuh saling dorong menyusul aksi mahasiswa membakar ban.
Sebelum melakukan aksi, mahasiswa melakukan aksi longmarch dari sekretariatnya di komplek perkantoran kertasari, menuju kantor PDAM Ciamis di jalan Iwa Kusumasomantri. Lalu mereka melakukan orasi.
Sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga aksi, saat mahasiswa mencoba maju, namun tidak berlangsung lama, sehingga aksi berjalan biasa. Namun aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian kembali terjadi. Pemicunya ketika mahasiswa mencoba melakukan aksi pembakaran ban. Ricuh kembali reda dan akhirnya mahasiswa hanya membakar kertas di depan kantor PDAM.
Mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal dimana menggambarkan rakyat yang menderita karena naiknya tarif air.
Dalam orasinya mahasiswa menilai PDAM sudah tidak pro rakyat dan hanya mementingkan bisnis. Untuk itu menuntut untuk segera melakukan audit independen secara menyeluruh terhadap kinerja PDAM Tirta Galuh, dari audit SDM, pendapatan dan pengeluaran.
Diketahui sebelumnya, PDAM Tirta Galuh bulan September ini menaikan tarif 14-22 persen. Hal ini dinilai menjadi riskan di tengah-tengah masyarakat, yang saat ini terbebani dengan berbagai kenaikan kebutuhan lainnya.
“Segera batalkan kenaikan tarif PDAM, sampai hasil audit menyeluruh yang dilakukan auditor independen menyatakan bahwa PDAM sehat pengelolaannya, tidak memanfaatkan pelanggan yang notabene tidak bisa dipisahkan hidupnya dari air bersih,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hendriawan Firmansyah.
Mahasiswa juga meminta supaya PDAM membenahi managemen dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi kinerjanya. Setelah dilakukan audit independen maka harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami meminta untuk segera direalisasikan tuntutan ini dalam waktu 7 hari. Apabalila belum terealisasi kami akan melakukan aksi dengan masa lebih banyak, demi kemanfaatan dan kebaikan masyarakat Ciamis,” jelas Hendriawan.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Galuh Cece Hidayat menanggapi tuntutan mahasiswa menyatakan pihaknya selalu melakukan audit oleh lembaga pemerintahan. Rencana kenaikan tarif hanya tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Peninjauan kenaikan tarif bisa dilaksanakan 2 tahun sekali, sebetulnya bisa dilaksanakan pada 2016 lalu, dalam perjalanannya baru dilaksanakan 2018 itu untuk menutupi operasional juga. PDAM juga dinyatakan sehat oleh tim audit,” katanya.
(Husen Maharaja/DAR)
Ini Pengakuan Pejabat Disdukcapil Garut Pasca-OTT
GARUT, FOKUSJabar.id : Salah satu pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, I yang ikut dimintai keterangan tim Saber Pungli Polda Jabar di Mapolres Garut mengaku, kerap diintimidasi oleh orang yang mengaku oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Oknum LSM tersebut mengancam para pegawai jika tidak membantu pembuatan e-KTP.
” Tidak sedikit pegawai Disdukcapil menerima intimidasi dan ancaman dari oknum LSM tersebut jika tidak membantu pembuatan e-KTP,” kata I, Kamis (13/09/2018).
Ancaman dan intimidasi tersebut tidak hanya sekedar ucapan, tapi kerap dengan cara memukul meja.
” Alhamdulillah, tim Saber Pungli telah menangkap para calo yang kerap beroperasi. Mudah-mudahan tidak ada lagi praktek percaloan,” harap dia.
Menurutnya, saat kejadian pihaknya tengah memproses pencetakan e-KTP.
” Kami tidak pernah melakukan pungli, karena berlawanan dengan aturan. Sama sekali tidak ada pungutan,” ucapnya.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jabar berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Rabu (12/9/2018) sore.
Petugas mengamankan tiga orang pegawai berinisial I, A dan E.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut, Rina Siti Syababiah membantah keras terjadi OTT. Menurutnya, tim Saber Pungli Polda Jabar memanggil tiga orang pegawai untuk dimintai keterangan terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan para calo.
” Bukan OTT, tapi mereka dipanggil tim Saber Pungli Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait pungli yang dilakukan para calo,” kata Rina melalui sambungan telpon.
Rina menambahkan, tim Saber Pungli Polda Jabar terlebih dulu telah mengamankan para calo yang kerap beroperasi di Disdukcapil.
” Saya tegaskan bukan OTT, tetapi memanggil untuk klarifikasi dan komportir. Dimana para calo yang terlebih dahulu di tangkap menyebut sejumlah nama pegawai kami,” tegas Rina.
Rina mengaku optimistis bahwa ketiga pegawai yang sudah dipanggil tidak akan terlibat kasus pungli. Pasalnya, mereka sudah kerap diingatkan.
“ Kami belum tahu persis karena tengah mengikuti Rakornas di Semarang,” tutup Rina.
(Andian/Bam’s)
Liga Mahasiswa U-21 Diharapkan Lahirkan Bibit Pesepakbola untuk Timnas
Gandeng Komisi IX DPR RI, BKKBN Sosialisasi KB di Pameungpeuk Kabupaten Bandung
BANDUNG, FOKUSJabar. co. id: Tenaga ahli komisi IX DPR RI Saiful Bahri mengungkapkan, BKKBN merupakan mitra kerja yang konsen terhadap kesehatan masyarakat dan keluarga berencana (KB).
“Tujuan dari mitra kerja Komisi IX DPR Ri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat agar segala sarana sosial yang ada di masyarakat dapat disampaikan. Salah satu dari mitra kerja kita adalah BKKBN, ” ucapnya diawal acara sosialisasi JKN Kamis, (13/09/2018) di Desa Rancatungku Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Kabid KB OPD KB ade berpendapat, pelaksanaan KB di Kabupaten Bandung sudah mencapai 80 persen.
“Di Kabupaten Bandung lebih banyak menggunakan suntik KB dan kondom. Pada saat ini juga kita sedang melaksanakan program KB di Puskemas Rancatungku denga pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang atau yang disebut MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang). Setiap pemasangan kontrasepsi mempunyai manfaat dan resikonya yang berbeda. Alat kontrasepsi yang dipasang jangka pendek mempunyai resiko lebih besar. Apabila tidak digunakan secara rutin akan berakibat kehamilan sedangkan program KB jangka panjang akan mempunyai resiko yang lebih kecil,” jelasnya.
Selain itu, perwakilan BKKBN provinsi Jawa Barat Yudi Suryadi menyatakan
KB merupakan program yang berkualitas dan bermanfaat. Salah satu programnya yaitu KB (keluarga berencana) dan KR (kesehatan reproduksi).
“KB bukan merupakan alat kontrasepsi. Remaja boleh ikut KB. Presepsi yang terbentuk di masyarakat adalah KB adalah alat kontrasepsi. Kenapa remaja boleh ikut KB? yaitu dengan cara merencanakan kehamilan mereka, merencakan keluarga yang mereka bentuk. KB berrtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Menurut ia, untuk meningkatkan kesejahteraan maka BKKBN bermitra dengan komisi IX DPR RI.
“Karena untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa dijalankan oleh satu intansi atau BKKBN saja. Tapi juga melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Acara tersebut terbagi menjadi dua kegiatan, pertama pelayanan KB yang di lakukan di Puskesdes Rancatungku Desa Rancatungku Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung dan sosialisasi tentang Keluarga Berencana di halaman kantor Desa Rancatungku Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung
Dalam acara pelayanan ini BKKBN membagikan sembako beras lima kg dan minyak kemasan dua Liter.
Di akhir acara BKKBN bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI membagikan doorprise berupa Sepeda, TV, Penanak Nasi dan lainnya.
(Budi)









