spot_imgspot_img
Rabu 14 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 343

94 Kebakaran Terjadi di Ciamis Sepanjang 2026, Korsleting Listrik Jadi Penyebab Utama

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSjabar.id
Ketpot: Personel Damkar Kabupaten Ciamis saat melakukan pemadaman di lokasi kebakaran

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ciamis mencatat 94 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026 di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Korsleting listrik memegang posisi sebagai penyebab utama kebakaran, sedangkan bangunan rumah tinggal menjadi objek yang paling banyak menanggung dampak kerusakan.

Kasat Pol PP Kabupaten Ciamis, Raden Ega Anggara Al Kautsar, membeberkan bahwa faktor kelalaian serta gangguan instalasi listrik masih mendominasi pemicu insiden. Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada kabel tua dan penggunaan peralatan elektronik berlebih.

Baca Juga: Belanja Sayur Makin Mahal, Harga Buncis hingga Kentang Naik di Ciamis

“Mayoritas pemicu kejadian korsleting listrik. Kondisi ini menjadi pengingat agar masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik di rumah tidak menggunakan sambungan listrik secara berlebihan. Serta selalu memastikan sumber api dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah,” katanya, Senin (27/7/2026).

Ega merinci, dari total 94 kejadian, korsleting listrik memicu 28 kasus kebakaran. Penggunaan tungku api menyumbang penyebab terbesar kedua dengan 20 kasus, berlanjut pembakaran sampah, ilalang, dan lahan sebanyak 14 kasus.

“Sementara itu Dua Belas kejadian lainnya masih dalam kategori penyebab yang belum diketahui atau faktor lain,” ucapnya.

Kebakaran di Wilayah Rumah Tinggal Mendominasi

Ega menjelaskan bahwa kebocoran tabung gas LPG menyumbang 7 kasus. Selanjunya pemicu bensin 3 kasus, serta kompor gas dan puntung rokok masing-masing 2 kasus.

“Adapun penyebab lain seperti sambaran petir, lilin, korek api, blower dan pengovenan kandang. Hingga dugaan sengaja dibakar oleh ODGJ masing-masing tercatat 1 kasus,” jelasnya.

Mengenai objek yang terbakar, rumah tinggal mendominasi daftar dengan 42 peristiwa. Angka ini menandakan hampir separuh insiden kebakaran selama tujuh bulan pertama tahun ini melahap kawasan pemukiman.

“Setelah bangunan rumah kebakaran juga banyak terjadi di lahan sebanyak 10 kejadian kemudian titik sambung konektor, kabel, jalur dan gardu listrik sebanyak 8 kejadian,” jelasnya.

Ega menerangkan bahwa musibah kebakaran juga melahap 5 kandang ayam. Serta tabung gas LPG dan kendaraan roda dua masing-masing 4 kejadian. Api turut membakar pabrik, tempat pembuangan sampah, mobil, gubuk, warung makan, tempat penetasan unggas, sekolah/pesantren, musala, hingga rumah kontrakan.

“Jika dilihat berdasarkan wilayah Kecamatan Ciamis menjadi daerah dengan angka kejadian tertinggi yakni 18 kasus. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Banjarsari dengan 11 kasus. Kemudian Kawali dan Rancah masing-masing 8 kasus, serta Panjalu sebanyak 7 kasus,” terangnya.

Ega menambahkan, kecamatan lain mencatat insiden berkisar antara satu hingga enam kasus. Rekapan data menunjukkan tren lonjakan kebakaran yang cukup tajam pada pertengahan tahun.

“Selama Januari tercatat 12 kejadian, Februari 8 kejadian, Maret 10 kejadian, April 13 kejadian, Mei 15 kejadian dan Juni 13 kejadian. Hingga 22 Juli sudah mencapai 23 kejadian, menjadikannya bulan dengan jumlah insiden terbanyak sejauh ini,” ungkapnya.

Rangkaian 94 insiden kebakaran di wilayah Kabupaten Ciamis ini menelan total kerugian materi hingga Rp5.713.100.000.

(Husen Maharaja)

MUI Pangandaran Angkat Isu Keagamaan yang Meresahkan, Identitas Organisasi Belum Diungkap

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Suasana Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) yang digelar bertepatan dengan Milad ke-51 MUI

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran menyoroti sejumlah isu sensitif di bidang keagamaan yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Pihaknya menjadikan persoalan tersebut sebagai agenda utama dalam Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) yang berlangsung bertepatan dengan Milad ke-51 MUI di Hotel Grand Palma Pangandaran By Horison, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Tiang Lampu Mercusuar di Cikidang Pangandaran Rusak Diterjang Gelombang

Ketua IV MUI Kabupaten Pangandaran, Herdianto, menjelaskan bahwa jajarannya tengah mencermati dinamika yang melibatkan sebuah organisasi Islam di wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Dalam Muskerda ini kami membahas sejumlah persoalan sensitif, terutama yang berkaitan dengan keagamaan satu organisasi Islam di Kabupaten Pangandaran,” ujar Herdianto kepada wartawan di sela acara.

Kendati demikian, MUI belum bersedia membeberkan identitas organisasi tersebut secara rinci. Pihaknya masih menjalankan proses identifikasi dan verifikasi data faktual di lapangan.

“Saat ini memang ada kabar yang meresahkan masyarakat terkait bidang keagamaan. Namun kami belum bisa menyebutkan karena masih dalam tahap identifikasi,” kata Herdianto.

Koordinasi Multi Sektor

Herdianto menegaskan bahwa MUI terus menggalang koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kondusivitas serta mencegah gesekan antarwarga.

“Kami sudah menghimpun beberapa informasi, namun buktinya belum ada. Karena itu kami mengedepankan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia menyadari bahwa status Pangandaran sebagai destinasi wisata nasional membuka pintu masuk bagi berbagai budaya luar yang berpotensi memengaruhi dinamika keagamaan lokal.

“Memang tidak bisa dipungkiri, Pangandaran identik dengan kawasan wisata sehingga banyak budaya luar yang masuk. Namun kami terus berupaya agar kerukunan masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

Herdianto memastikan MUI akan mengambil peran sebagai penengah independen dan menyelesaikan setiap gejolak secara bijaksana demi merawat persatuan umat.

“Langkah yang kami tempuh saat ini adalah melakukan identifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran setiap informasi yang beredar,” jelasnya.

“Kami akan terus membentengi masyarakat dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekaligus menjaga agar kehidupan beragama di Kabupaten Pangandaran tetap aman, damai, dan rukun,” pungkasnya.

Pelaksanaan Muskerda ke-51 MUI ini menghadirkan jajaran pengurus MUI tingkat kecamatan se-Kabupaten Pangandaran serta deretan tokoh agama. Forum ini memfokuskan pembahasannya pada perumusan program kerja sekaligus respons terhadap dinamika keumatan di daerah.

(Sajidin)

Belanja Sayur Makin Mahal, Harga Buncis hingga Kentang Naik di Ciamis

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSjabar.id
Ketpot : KUPTD Pasar Galuh Kawali Dana Sudiana saat memantau harga

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Para pedagang di Pasar Galuh, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menetapkan kenaikan harga pada komoditas buncis dari tarif penjualan sebelumnya.

Saat ini para pedagang menjual buncis seharga Rp18.000 per kilogram. Angka ini melonjak tajam dari harga awal yang masih berada di kisaran Rp14.000 per kilogram.

Baca Juga: Baznas Kabupaten Tegal Studi Tiru UPZ Desa ke Ciamis, Tertarik Model Penghimpunan Zakat

Kenaikan harga buncis yang cukup signifikan ini turut mendongkrak harga sawi hijau. Komoditas tersebut ikut terkerek naik menjadi Rp8.000 per kilogram, dari semula hanya Rp6.000 per kilogram.

Tren lonjakan harga pada buncis dan sawi hijau berlanjut pada komoditas kentang. Pedagang kini menjual kentang di kisaran Rp20.000 per kilogram. Padahal beberapa waktu lalu harganya masih bertahan di angka Rp18.000 per kilogram.

Selain komoditas sayuran seperti buncis, sawi hijau, dan kentang, lonjakan harga juga menimpa kelompok buah-buahan di pasar tradisional tersebut.

“Harga Pisang Ambon sudah beberapa waktu ini harganya mengalami kenaikan,” kata Kepala UPTD Pasar Galuh Kawali Dana Sudiana, Senin (27/7/2026).

Dana menerangkan, melonjaknya permintaan konsumen yang tidak seimbang dengan pasokan dari tingkat petani menjadi pemicu utama kenaikan harga sayuran dan buah-buahan tersebut. Kehadiran musim kemarau turut menekan volume ketersediaan barang di pasaran.

“Dugaan kenaikan itu akibat musim kemarau. Karena banyak tanaman milik petani yang kekurangan air sehingga hasil panen berkurang dari biasanya,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Pemkot Bandung Usulkan Trayek Lembang-Bandara Husein Jelang Pembukaan Kembali

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSjabar.id
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Rasdian Setiadi di Balai Kota Bandung Senin (27/7/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong ketersediaan akses transportasi umum menuju Bandara Husein Sastranegara menjelang rencana pembukaan kembali bandara tersebut. Pemkot tengah memperjuangkan opsi pembukaan trayek baru rute Lembang-Bandara Husein.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat usulan trayek tersebut kepada instansi terkait. Saat ini, Dishub Kota Bandung sedang menunggu keputusannya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca Juga: Farhan Ungkap Modus Transaksi Narkoba Sistem Tempel di Kota Bandung

“Kopamas sudah berkirim surat terkait trayek Lembang-Husein. Memang belum ada jawaban, tapi minggu ini saya akan mengejar, jemput bola ke Kemenhub berkaitan dengan itu,” kata Rasdian di Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Rasdian menerangkan, jika Kemenhub menyetujui usulan tersebut, armada angkutan trayek Lembang-Bandara Husein hanya boleh melintas masuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kendaraan tidak mendapat izin memarkirkan armada di area dalam bandara.

“Jadi dari Lembang, nanti ke Husein itu ada seperti itu. Masuk hanya untuk drop penumpang, tidak parkir. Setelah itu jalan lagi,” katanya.

Rasdian mengungkapkan bahwa masyarakat sebelumnya pernah menikmati layanan angkutan yang melintasi kawasan Bandara Husein Sastranegara melalui trayek Gunung Batu-Stasiun. Pemkot Bandung kini mengusulkan trayek anyar dari arah Lembang guna memperluas jangkauan rute warga menuju lokasi bandara.

“Dulu kan ada jurusan Gunung Batu-Stasiun masuk ke Bandara Husein. Nah sekarang kita usulkan yang dari Lembang ke Husein,” ungkapnya.

Infrastruktur Pendukung

Di samping menyiapkan angkutan dalam trayek, Dishub Kota Bandung juga menggalang koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait operasional transportasi angkutan tidak dalam trayek seperti ojek dan taksi daring.

Rasdian menegaskan bahwa pengelolaan moda transportasi daring seperti Grab dan Gojek berada di luar wewenangnya karena kawasan bandara merupakan aset di bawah naungan Lanud.

“Kalau Grab, Gojek itu kewenangannya bukan kami, karena itu asetnya milik Lanud. Silakan koordinasi dengan Koperasi Lanud mekanismenang seperti apa, kita serahkan,” jelasnya.

Meski tidak memegang kendali atas kuota maupun mekanisme operasional armada nontrayek, Dishub Kota Bandung terus memantau kelancaran arus lalu lintas. Pemkot mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju bandara agar tidak memicu kemacetan lalu lintas.

“Yang penting kalau kita lihat, jangan sampai terjadi nanti macet dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, Pemrintah melengkapi sejumlah infrastruktur pendukung keselamatan menjelang pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara. Jajaran petugas memasang penerangan jalan umum, pembenahan marka, rambu petunjuk jalan, hingga perlengkapan pembatas jalan.

“Support lain juga kita siapkan, seperti water barrier, traffic cone termasuk rambu-rambu peringatan dan rambu petunjuk. Kesan pertama harus bagus,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

AHY Sebut Banjar Punya Potensi Besar, Sudarsono Perkuat Kolaborasi di Kunci Bersama Summit 2026

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Banjar, FOKUSjabar.id
Caption: Para bupati, Wali Kota dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono. (istimewa/fokusjabar.id)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Para kepala daerah kembali menggelorakan semangat memperkuat kolaborasi lintas batas dalam gelaran Kunci Bersama Summit 2026 di Casa Grande Ballroom, Marlynn Park Jakarta, Senin (27/07/2026).

Wali Kota Banjar, Sudarsono, menghadiri langsung forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut.

Baca Juga: Aksioma Desak Kejari Banjar Segera Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DPRD Jilid 2

Mengusung tema sinergi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Kunci Bersama Summit 2026 menjadi wadah penting untuk menyatukan potensi daerah. Serta merumuskan langkah percepatan pembangunan kawasan.

Momentum strategis ini juga menandai penandatanganan kerja sama antara anggota Kunci Bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT BIJB Kertajati, serta KADIN Indonesia.

Kerja sama tersebut mencakup sektor ketahanan pangan, UMKM, digitalisasi, pariwisata, investasi daerah, hingga peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan publik.

Selain itu, kesepakatan ini juga mengarah pada pemanfaatan aset daerah, pengelolaan lingkungan hidup, serta penyusunan studi kebijakan kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan keyakinannya bahwa Kunci Bersama mampu menjadi motor penggerak utama kawasan perbatasan.

Porensi Beasar dari Kolaborasi Kunci Bersama

AHY menilai anggota Kunci Bersama menyimpan potensi besar yang bisa berkembang optimal melalui kolaborasi. Ia mencontohkan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar yang berpeluang besar menjadi koridor hijau dan pangan.

Sementara itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menegaskan bahwa Kunci Bersama Summit 2026 menjadi momentum krusial untuk mempererat sinergi antaranggota.

“Potensi besar yang dimiliki setiap anggota sepatutnya disinergikan dalam sebuah kerja sama yang harmonis. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat membangun ekosistem dan kemajuan kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sudarsono menambahkan, kerja sama lintas wilayah ini membuka peluang investasi baru, memperluas konektivitas ekonomi, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Sejumlah pejabat mendampingi Wali Kota Banjar dalam acara tersebut. Antara lain Sekretaris Daerah Kota Banjar, Asisten Kemasyarakatan dan Kesra. Kemudian hadir juga Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas KUKMP, Kepala Bappelitbangda, Kabag Pemerintahan, serta Ketua KADIN Kota Banjar.

(Agus Purwadi)

Baznas Kabupaten Tegal Studi Tiru UPZ Desa ke Ciamis, Tertarik Model Penghimpunan Zakat

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSjabar.id

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ciamis membangun jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa kembali menyedot perhatian daerah lain.

Jajaran Baznas Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bertandang ke Kabupaten Ciamis untuk mempelajari secara langsung strategi penghimpunan zakat berbasis desa tersebut, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: 62 Mahasiswa INU Ciamis Resmi Terjun KKN-IK 2026, Pemkab Titip Pesan Bangun Desa

Ketua Baznas Kabupaten Tegal, Ahmad Rofiqi, menjelaskan bahwa pimpinan dan timnya memfokuskan kunjungan studi tiru ini untuk membedah sistem pembentukan UPZ Desa. Langkah terobosan Baznas Ciamis ini tergolong istimewa dan belum banyak beroperasi di daerah lain.

“Kami datang ke Baznas Kabupaten Ciamis dengan tujuan studi tiru. Hal yang paling istimewa di sini adalah optimalisasi pembentukan UPZ Desa. Program seperti ini belum kami miliki dan mungkin juga belum banyak diterapkan di Baznas lain di Indonesia,” ujar Ahmad Rofiqi.

Rofiqi mengungkapkan bahwa jaringan UPZ di Kabupaten Tegal saat ini baru menjangkau lingkungan pemerintah daerah, sekolah/madrasah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), serta rumah ibadah. Sementara itu, wilayah pedesaan menyimpan potensi zakat, infak, dan sedekah yang melimpah namun belum tergarap maksimal.

“Potensi zakat di desa sebenarnya sangat besar. Karena itu, salah satu tujuan utama kami datang ke Ciamis adalah mempelajari bagaimana proses pembentukan UPZ Desa agar penghimpunan zakat bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah,” katanya.

UPZ Desa Berjalan Secara Sistematis

Pemaparan jajaran Baznas Ciamis memberikan gambaran jelas bahwa pembentukan UPZ Desa berjalan secara sistematis serta taat pada regulasi resmi.

“Dari pemaparan tadi kami mengetahui bahwa pembentukan UPZ Desa tidak dilakukan secara instan. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Insyaallah, jika kami mengikuti tahapan tersebut, kami optimistis dapat menerapkannya di Kabupaten Tegal,” ungkapnya.

Rofiqi pun menaruh harapan besar agar jalinan silaturahmi kedua lembaga ini terus berlanjut. Pihaknya membutuhkan pendampingan berkelanjutan dari Baznas Ciamis saat merealisasikan pembentukan UPZ Desa di 287 desa se-Kabupaten Tegal.

“Kami berharap komunikasi dan kerja sama ini terus berlanjut. Alhamdulillah, pimpinan dan Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Ciamis siap memberikan pendampingan kepada kami dalam proses pembentukan UPZ Desa,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas Kabupaten Ciamis Lili Miftah menegaskan bahwa Program Infak Desa senantiasa menjadi magnet utama bagi daerah luar yang datang berkunjung. Keunggulan program ini terletak pada kecepatan penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.

“Ketika daerah lain lebih banyak fokus pada instrumen penghimpunan, Infak Desa di Ciamis justru mengedepankan kecepatan dampak sosial di lapangan. Formula inilah yang membuat banyak pemerintah daerah datang untuk belajar ke Ciamis,” ujar Lili.

Konsistensi Merawat Tradisi Gotong Royong

Lili menerangkan, konsistensi masyarakat dalam merawat tradisi gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Kebiasaan warga menyisihkan sisa uang belanja harian dalam nominal kecil mampu terhimpun menjadi dana komunal berdaya guna tinggi.

“Kami bangga dengan gerakan ini. Petugas menghimpun koin-koin dari tabungan warga desa, namun dana komunal tersebut mampu membantu membangun rumah layak huni, membiayai pengobatan warga sakit, dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Inilah kekuatan gotong royong yang tumbuh di Ciamis,” katanya.

Lili menambahkan, hingga pertengahan 2026, Baznas Kabupaten Ciamis terus menerima kunjungan kerja dari berbagai kabupaten/kota lintas provinsi.

“Selain dari Jawa Tengah, kunjungan juga datang dari Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga Aceh untuk mempelajari tata kelola zakat, terutama model pembentukan UPZ Desa dan pengelolaan Program Infak Desa yang berhasil meningkatkan penghimpunan sekaligus mempercepat penyaluran manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Mia)

Musik Karaoke Liar di Situ Cibeureum Tasikmalaya Tuai Protes Warga, Kelurahan Siapkan Aturan Tegas

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSjabar.id
Keterangan foto: Suasana musyawarah warga di Aula Kantor Kelurahan Tamanjaya membahas warung karaoke di Situ Cibeureum yang membuat warga geram.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Situ Cibeureum di Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, yang selama ini menjadi ikon wisata air nan asri, mendadak memanas.

Bukannya menyajikan ketenangan, kawasan wisata ini justru memicu konflik akibat dentuman musik bising dari warung-warung karaoke liar.

Baca Juga: Gotong Royong Warga Parungponteng dan Satgas TMMD ke-129

Puncak kekesalan masyarakat akhirnya memicu musyawarah sengit di aula Kelurahan Tamanjaya, Senin (27/7/2026).

Plt Lurah Tamanjaya, Abay Bayani, memimpin langsung rapat yang menghadirkan warga, pemilik warung, tokoh agama, hingga aparat keamanan tersebut. Namun, suasana musyawarah berjalan sangat alot dan diwarnai aksi saling bantah.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kelurahan Tamanjaya, Ustaz Ayub, melontarkan kritik pedas saat merespons klaim para pemilik warung. Para pengusaha berdalih telah meredam suara bising musik mereka.

Ustaz Ayub mematahkan argumen tersebut karena ia masih kerap mendengar dentuman musik malam meski letak rumahnya jauh dari danau.

“Saya yang rumahnya jauh saja masih bisa mendengarnya. Di forum ini, semua seperti tidak jujur menyampaikan fakta,” tegas Ustaz Ayub di hadapan peserta rapat.

Lemahnya Penegakan Hukum

Sikap saling melempar alasan ini melukai perasaan warga sekitar. Selain mengalami kelelahan fisik akibat gangguan tidur saban malam, warga merasa pihak berwenang mengabaikan jeritan hati mereka.

Di tengah suasana yang kian tegang, Ketua LPM Kelurahan Tamanjaya, Rudianto, S.Pd.I., membongkar akar masalah yang sebenarnya. Ia melihat persoalan Situ Cibeureum melampaui masalah volume suara yang terlalu keras semata.

Rudianto menilai lemahnya penegakan hukum dan pengawasan operasional menjadi pemicu utama. Longgar izin bangunan hingga bebasnya aktivitas malam membuat para pemilik warung seolah kebal hukum.

“Kalau aturan ditegakkan disertai sanksi yang jelas, persoalan seperti ini tidak akan terus berulang,” ujar Rudianto.

Ia menambahkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran kecil pada akhirnya meledakkan kemarahan sosial warga Tamanjaya.

Guna meredam situasi yang kian meruncing, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tamanjaya, Ali, turun tangan menenangkan peserta musyawarah. Ia meminta semua pihak menahan emosi dan memprioritaskan kerukunan antarwarga.

Melalui mediasi tersebut, Plt Lurah Abay Bayani akhirnya menutup rapat dengan merumuskan komitmen bersama. Pihak kelurahan bakal menerbitkan aturan ketat yang mencakup pembatasan jam operasional, penetapan batas volume suara, serta sanksi tegas bagi para pelanggar.

Langkah tegas dari Kelurahan Tamanjaya ini kini menjadi ujian nyata bagi penegakan aturan di lapangan. Warga Tasikmalaya menantikan janji pemulihan ketenangan di Situ Cibeureum agar fungsi kawasan wisata ramah publik ini kembali seperti semula.

(Abdul Latif)

1...342343344...8,549Halaman 343 dari 8,549

Copyright © fokusjabar.id