CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ciamis mengerahkan lebih dari 1.200 kepala dusun (Kasun) beserta seluruh pilar sosial hingga tingkat desa. Langkah besar ini bertujuan menyukseskan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sistem digital pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang sedang dalam masa uji coba nasional.

Pengerahan massa aparatur ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat mengakses layanan Portal Perlinsos dengan mudah. Sekaligus mendukung percepatan pendataan agar bansos mengalir lebih akurat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Ciamis Jadi Daerah Percontohan Nasional Portal Perlinsos untuk Data Bansos

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 208 agen yang aktif mendampingi masyarakat di lapangan.

Ke depan, Dinsos Ciamis akan memperkuat barisan tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai dinas, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perangkat desa, kepala seksi pelayanan desa, hingga 1.227 kepala dusun di seantero Ciamis.

“Semua pilar sosial kami libatkan karena mereka merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Seluruh pegawai Dinas Sosial otomatis menjadi agen dan ke depan perangkat desa juga akan ikut menjadi agen Portal Perlinsos,” ujar Ihsan Rasyad, Jumat (10/7/2026).

Ihsan menjelaskan, para agen memikul peran vital untuk memandu warga selama proses pendataan digital bergulir. Petugas memprioritaskan pendampingan bagi kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta warga yang masih gagap teknologi digital.

“Masyarakat sebenarnya bisa mendaftar sendiri melalui Portal Perlinsos. Tetapi harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sudah aktif. Bagi kelompok rentan, proses aktivasi IKD sampai penggunaan aplikasi akan dapat bantuan dari agen,” jelas Ihsan.

Pendataan Mutakhir Perlinsos Ciamis

Pendataan mutakhir melalui Portal Perlinsos di Kabupaten Ciamis membidik sekitar 265 ribu kepala keluarga. Target ini mencakup warga yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 sebagai kelompok prioritas penerima bansos.

Sebaliknya, sistem digital ini akan menyaring secara otomatis masyarakat yang masuk kategori Desil 6 hingga Desil 10. Termasuk di dalamnya kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri, sehingga mereka tidak bisa menembus daftar penerima bantuan.

Ihsan menegaskan, pelaksanaan mega proyek digital ini uniknya sama sekali tidak disertai kucuran anggaran khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, Pihaknya memaksimalkan potensi internal dan relawan sosial yang ada agar pelayanan tetap berjalan prima.

“Program ini nol rupiah, tidak ada anggaran khusus. Karena itu kami memanfaatkan aparatur yang sudah ada agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan tanpa membebani agen dengan biaya operasional,” cetus Kadinsos.

Masyarakat yang sudah memiliki akun IKD aktif dapat mengakses layanan ini secara mandiri melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id. Melalui portal tersebut, warga bisa mengajukan usulan mandiri untuk menjadi calon penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun program perlindungan sosial lainnya.

Begitu warga mengirimkan berkas data, sistem pintar akan melakukan verifikasi administrasi secara otomatis. Jika lolos syarat, pengajuan segera melaju ke tahap berikutnya. Jika tertolak, sistem akan membeberkan alasan logis di balik penilaian tersebut secara transparan.

Hebatnya, portal ini juga menyediakan fitur sanggahan bagi masyarakat yang merasa penilaian sistem belum sesuai dengan kondisi asli di lapangan, sehingga petugas bisa melakukan verifikasi ulang.

Ihsan optimis kolaborasi masif hingga tingkat dusun ini mampu mempercepat target rampungnya pilot project Portal Perlinsos di Ciamis yang akan berakhir pada Agustus 2026 mendatang.

(Mia)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kabupaten Ciamis resmi terpilih menjadi salah satu daerah percontohan tingkat nasional dalam penerapan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem digital teranyar besutan pemerintah ini mengemban misi memperkuat akurasi pendataan penerima bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Dari total 43 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti proyek percontohan (pilot project) tersebut, Ciamis berhasil masuk sebagai satu dari tiga daerah di Jawa Barat yang mendapat kepercayaan penuh. Dua wilayah pendamping lainnya di Jabar adalah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Herdiat Minta Dokter Tingkatkan Kompetensi agar Warga Ciamis Tak Perlu Dirujuk ke Luar Daerah

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad, menegaskan bahwa Portal Perlinsos merupakan bagian dari lompatan transformasi digital pemerintah demi mengunci kebocoran bansos agar tepat jatuh ke tangan warga yang berhak.

“Portal Perlinsos dibuat sebagai alat bantu agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Selama ini masih ada yang tidak layak menerima bantuan tetapi masuk sebagai penerima, sementara masyarakat yang layak justru belum terdata,” ujar Ihsan Rasyad, Jumat (10/7/2026).

Ihsan menjelaskan, setiap warga yang mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan akan melewati proses verifikasi ketat. Petugas mengintegrasikan validasi data menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta menyematkan teknologi biometrik canggih berupa pengenalan wajah (face recognition).

Sistem kemudian mencocokkan data otentik tersebut secara otomatis dengan berbagai basis data lintas instansi pemerintah. Mulai dari data kependudukan, status pekerjaan aktif, hingga indikator tingkat kesejahteraan ekonomi terbaru.

Proses Penentuan Status Kelayakan Warga Lebih Objektif

Menurut Ihsan, kehadiran teknologi mutakhir ini membuat proses penentuan status kelayakan warga menjadi jauh lebih objektif dan adil, sekaligus mengeliminasi kelemahan metode survei manual konvensional.

“Dulu survei manual masih memiliki peluang terjadi ketidaktepatan data. Sekarang hasilnya lebih objektif karena sistem langsung membaca data yang sudah terintegrasi. Jika seseorang tidak layak, sistem juga akan menampilkan alasan yang menjadi dasar penilaiannya,” jelasnya.

Ihsan menambahkan, Portal Perlinsos juga secara ampuh memangkas potensi manipulasi data oleh oknum tertentu. Karena seluruh alur birokrasi berjalan secara digital dan terpantau terpusat.

Otoritas menjadwalkan program uji coba di Kabupaten Ciamis ini berlangsung selama dua bulan penuh, terhitung sejak Juli hingga Agustus 2026. Pemkab Ciamis membidik target pendataan berkisar antara 40 hingga 60 persen dari total sasaran nasional.

Berdasarkan lembar evaluasi perkembangan sementara, Kabupaten Ciamis bahkan menorehkan prestasi gemilang sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan terbaik di antara puluhan daerah kontestan pilot project nasional lainnya.

(Mia)