spot_imgspot_img
Kamis 10 September 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Yayasan Mitra BGN Diminta Awasi Pengelolaan SPPG

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (Mas Dar) melalui instagram resmi @sudaru_sudaryono meminta yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi sekadar membangun dapur dan menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada kepala dapur.

Lebih dari itu, mereka juga harus ikut terlibat memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

BACA JUGA:

BGN Setop Sementara Program MBG di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

“Yayasan/Mitra punya kedudukan yang sama dan harus ikut hadir di dapur,” tulis Sudaryono, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, evaluasi yang di lakukan selama sekitar 40 hari terakhir menunjukkan adanya pola pada dapur yang mampu menjalankan program dengan baik.

Yayasan yang peduli dan ikut terlibat langsung dalam operasional dapur cenderung mampu menjaga kualitas layanan.

Karena itu, Sudaryono menegaskan yayasan tidak seharusnya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada kepala dapur.

Yayasan sebagai mitra BGN harus ikut memastikan kepala dapur hadir, bertanggung jawab serta seluruh tim menjalankan SOP.

“Maka paradigma ini saya ingin rubah, bahwa mitra dan yayasan ini adalah mitra. Namanya mitra, mitranya BGN,” jelasnya.

Selain meminta yayasan lebih aktif, BGN juga akan memperkuat peran chef dalam pengelolaan dapur MBG.

Sudaryono menilai, chef menjadi salah satu kunci penting karena memiliki pengetahuan mengenai bahan makanan, proses memasak hingga waktu yang tepat untuk mengolah makanan.

BACA JUGA:

Bantuan Beras Diperpanjang hingga Desember 2026

“Dia ngerti belanja barang. Dia ngerti masak apa yang gampang basi, dia ngerti. Kemudian dia ngerti masaknya harus jam berapa, matangnya jam berapa, berapa lama,” pingkasnya.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menghentikan sementara operasional program MBG di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Hal tersebut di lakukan menyusul kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah.

Khairul Hidayati menjelaskan, penyesuaian operasional MBG di lakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman.

Mengingat, pelaksanaan PJJ mulai di berlakukan pada Senin (7/9/2026) dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Sehingga operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan turut di hentikan sementara.

(Bambang Fouristian)

spot_img

Berita Terbaru