JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Hal tersebut di lakukan menyusul kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah.
BACA JUGA:
Kemenhut Fokus Pengendalian Karhutla di 6 Provinsi
Khairul Hidayati menjelaskan, penyesuaian operasional MBG di lakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman.
Mengingat, pelaksanaan PJJ mulai di berlakukan pada Senin (7/9/2026) dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing. Sehingga operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan turut di hentikan sementara.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran di alihkan menjadi PJJ, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu di sesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” kata Khairul di kutip republika.co.id.
Menurutnya, kebijakan pelaksanaan PJJ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Berdasarkan data pada Ahad, d Provinsi Lampung, PJJ di laksanakan pada 7-8 September 2026.
BACA JUGA:
Soal Keracunan MBG, Zulkifli Hasan Minta Waktu 2 Bulan
Provinsi Banten menerapkan PJJ pada 7-9 September 2026. Untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan PJJ di mulai pada 7 September 2026 dengan jangka waktu yang belum di tentukan.
Khairul menyatakan, penghentian sementara operasional MBG di satuan pendidikan tidak berarti penghentian program.
Menurut dia, hal itu merupakan penyesuaian operasional akibat perubahan mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. Kami akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan Pemda serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali di sesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” katanya.
Dia memastikan, BGN selalu berkoordinasi lintas sektor untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan situasi di wilayah terdampak.
Penyesuaian operasional di lakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah serta kesiapan satuan pendidikan dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Operasional MBG di wilayah terdampak akan di sesuaikan kembali mengikuti kebijakan pembelajaran dan perkembangan di masing-masing daerah.
BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
(Bambang Fouristian)
 di wilayah terdampak){kind=link}