PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran menghadapi kendala besar dalam mengalokasikan anggaran perbaikan rumah warganya yang ambruk akibat guncangan Gempa Pangandaran.
Penyebab utamanya berakar dari pemotongan alokasi Dana Desa yang terserap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Imbasnya, besaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk sektor kebencanaan di Desa Kalipucang tahun ini menyusut drastis hingga tersisa Rp9 juta saja.
Baca Juga: Cekcok Soal Kerja ke Taiwan Berujung KDRT, Ibu Muda di Pangandaran Alami Luka 30 Jahitan
Kepala Desa Kalipucang, Teguh Sugiharto, membenarkan pemangkasan anggaran operasional desanya imbas pengalihan ke program KDMP. Pihaknya kini hanya memegang kendali atas pengelolaan sekitar 65 persen dari total Dana Desa.
“Iya betul Pak. Anggaran desa itu kurang lebih 65 persen lah,” kata Teguh saat dihubungi FOKUSJabar.id, Kamis (20/8/2026).
Teguh menjelaskan bahwa pengurangan anggaran ini berdampak langsung pada pos dana darurat kebencanaan. Sebelum adanya pemotongan, pihak pemdes mampu mengalokasikan anggaran BTT berkisar Rp15 juta hingga Rp20 juta per tahun.
Sementara itu, perkiraan biaya perbaikan untuk satu unit rumah warga yang hancur diterjang gempa mencapai angka Rp30 juta.
“Ya, taksiran mah 30 juta. Itu mah baru kisaran,” kata Teguh.
Andalkan Gotong Royong Warga dan Koordinasi ke BPBD
Keterbatasan dana BTT membuat pemerintah desa hanya sanggup menyerahkan bantuan darurat seadanya, seperti pasokan bahan pokok atau sembako kepada para korban.
Menyikapi musibah rumah ambruk di wilayahnya, Teguh mengambil langkah taktis dengan menggerakkan budaya gotong royong bersama pengurus RT, RW, dan warga sekitar.
“Kalau musibah kami biasa dengan Pak RT, Pak RW atau di lingkungan. Jadi kami minta tenaga sadayana di masyarakat gitu lah paling sementara,” katanya.
Di samping menggalang bantuan tenaga dari warga, pihak pemdes telah melayangkan permohonan bantuan resmi serta berkoordinasi langsung dengan BPBD Kabupaten Pangandaran.
Bantuan Rutilahu Terbental Kendala Pendataan Desil
Masalah pemukiman warga di Desa Kalipucang tidak berhenti pada dampak gempa semata. Teguh menyebut masih banyak bangunan rumah warga yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan suntikan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Namun, penyaluran program Rutilahu tersebut kerap menemui jalan buntu akibat kerumitan sistem verifikasi data kependudukan.
“Program yang rutilahu juga suka terkendalanya oleh Desil,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Teguh sangat berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dapat mempercepat penyaluran bantuan agar warga terdampak gempa bisa segera menempati rumah yang layak.
(Sajidin)
