SUMEDANG, FOKUSJabar.id: Kabupaten Sumedang Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu daerah yang di percaya pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) melalui sistem Perlinsos Digital 2026.
Penunjukan tersebut di lakukan seiring keberhasilan Sumedang dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
BACA JUGA:
Sumedang Targetkan Zero Waste, SKPD Siap Diterapkan Reward dan Punishment
Melalui sistem baru ini, masyarakat dapat mengajukan Bansos secara daring dengan proses yang lebih sederhana.
Kehadiran Perlinsos Digital menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi layanan publik. Khususnya di bidang perlindungan sosial.
Digitalisasi layanan tersebut di harapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Selain lebih praktis, proses pengajuan juga di rancang agar berlangsung lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan serangkaian kebijakan dan program yang di jalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan serta warga yang terdampak risiko sosial. Baik akibat tekanan ekonomi maupun bencana sosial.
Program ini bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mendorong kemandirian para penerima manfaat.
Sebagai bagian dari transformasi digital, pemerintah menghadirkan Perlinsos Digital 2026 sebagai sistem yang memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan sosial secara online tanpa harus melalui prosedur administrasi yang panjang seperti sebelumnya.
BACA JUGA:
Pemkab Sumedang Perkuat Daya Saing UMKM Lewat Program UMKM Naik Kelas 2026
Melalui Perlinsos Digital, proses pendaftaran dapat di selesaikan hanya dalam hitungan menit.
Sistem ini merupakan platform perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang di kembangkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Layanan tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai calon penerima Bansos.
Selain itu, sistem ini juga menyediakan fasilitas untuk mengecek kelayakan penerima bantuan hingga menyampaikan sanggahan apabila di temukan data yang tidak sesuai.
Penerapan Perlinsos Digital bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Sistem ini juga di harapkan mampu meminimalkan kesalahan distribusi bantuan serta mempercepat proses verifikasi data.
Perlinsos Digital di bangun menggunakan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), sehingga dapat menghubungkan data kependudukan dari berbagai instansi pemerintah secara real-time.
Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi berlangsung lebih cepat sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data.
Dengan sistem yang saling terhubung, potensi kesalahan akibat penggunaan data yang belum di perbarui dapat di minimalkan.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, Perlinsos Digital juga di harapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran perlindungan sosial oleh pemerintah.
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri menggunakan smartphone.
Agar proses login dan registrasi berjalan lancar, pengguna perlu memastikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diaktifkan pada perangkat yang digunakan.
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat atau mengalami kendala dalam mengakses layanan digital, proses pendaftaran tetap dapat di lakukan melalui Agen Perlinsos yang tersedia di desa atau kelurahan setempat.
(Jingga Sonjaya)
 menjadi salah satu daerah yang di percaya pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan pendaftaran){kind=link}