BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menyoroti anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) dan Kunjungan Kerja (Kunker) luar negeri di Pemkot Bandung yang mencapai Rp6,7 M.
Menurutnya, anggaran yang nantinya akan digunakan untuk Perdin Kepala Daerah dan pejabat di tubuh Pemkot Bandung itu perlu dikaji ulang.
Terlebih, saat ini Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sedang terjerat kasus hukum.
“Kota Bandung sedang mengalami keprihatinan. Jadi semua pihak semestinya bisa lebih bijak, menahan diri dan lebih baik fokuskan kepada kinerja-kinerja yang jauh lebih terasa bagi kepentingan publik. Jika memungkinkan, saya kira Pemkot Bandung bisa meninjau ulang Kunker ke luar negeri agar tidak terlalu menyedot anggaran dan menunjukkan sense of crisis-nya,” kata Cecep, Kamis (4/5/2023).
Cecep menilai, selain kondisi yang penuh keprihatinan karena sedang tidak memiliki Kepala Daerah definitif, besarnya anggaran Perjalanan Dinas dan Kunjungan Kerja luar negeri dikhawatirkan terjadi pemborosan APBD.
Akan lebih arif dan bijak jika anggaran tersebut direlokasikan ke anggaran kebutuhan publik yang mendesak dan urgen.
“Coba dihitung, seberapa besar institusi pemerintah selama ini mengeluarkan anggaran untuk Perdin. Kerap APBN dan APBD itu boros oleh perjalanan dinas. Jadi kalau memang Perdin ke luar negeri itu sangat urgen bagi pembangunan Kota Bandung, tidak ada masalah. Tapi harus seefisien mungkin dan terbatas. Artinya memang harus efesien kenapa itu dana publik yang harus akuntabel” ucapnya.
Meski begitu, Cecep menegaskan perjalanan dinas dan kunker luar negeri itu memang hal yang wajar dan diperlukan oleh pemerintah daerah, selama dalam koridor pengembangan Kota Bandung.
BACA JUGA:
Selama Libur Lebaran, Pangandaran Menjadi Primadona Wisatawan
“Memang kunjungan ke luar negeri tidak dilarang, kalau misalkan penting sekali silahkan saja. Tapi dipilih mana yang paling prioritas kemudian peserta kunjunganya pun itu diseleksi sangat ketat dan amat terbatas, mana yang paling dibutuhkan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya pun menyoroti kondisi keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik lain, kondisi pandemi yang belum tuntas, serta masih banyaknya masyarakat rentan yang butuh bantuan APBD.
Ditambah, kosongnya jabatan kepala daerah definitif sedikitnya akan membuat beberapa agenda perjalanan dinas khususnya kunker luar negeri yang sudah dianggarkan tersebut, harus ditinjau ulang .
“Memang proses penganggaranya itu dalam segi formal sudah benar, hanya ini terkait nilai efisiensi, sense of crisis, dan kepatutan. Dengan demikian, akan lebih bijak jika ditunda dulu, dipending dulu, lebih baik relokasikan membantu masyarakat yang rentan, memberi beasiswa, mengantisipasi banjir dan program lainnya,” jelasnya.
Cecep menambahkan, sebaiknya anggaran tersebut bisa direlokasi untuk kepentingan yang lebih mendesak. Ditambah, proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 masih berlangsung khususnya di sektor ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:
3 Rumah Terancam Tebing Longsor di Saguling Ciamis
“Walau pun pandemi sudah menunjukan landai tapi dampak sosial ekonomi pandemi itu masih terasa di masyarakat, dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat juga belum normal sepenuhnya. Lebih baik prioritaskan yang jauh lebih penting terutama layanan publik. Jika dibandingkan dengan pelayanan publik yang butuh anggaran misal beasiswa dan penanganan banjir, kan itu lebih bermanfaat dan langsung terasa oleh warga masyarakat Kota Bandung,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Bambang Fouristian)
, Cecep Darmawan menyoroti anggaran Perjalanan){kind=link}