JAKARTA,FOKUSJabar.id: Hasil survei litbang Kompas terungkap bahwa mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun Ibu Kota Negara Nusantara dibandingkan membenahi kondisi ekonomi masyarakat.
Survei itu seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah. Terlebih dalam situasi di mana pandemi memukul ekonomi menengah bawah.
“Pedagang kecil yang berdagang di ruang publik mengharapkan kehadiran langsung. Di sisi lain ada banyak persoalan ekonomi, berkaitan dengan hilangnya minyak bersamaan denga kebutuhan publik. Akibatnya ada kenaikkan harga kebutuhan dasar,” kata Peneliti BRIN Aisah Putri melalui rilis.
Menurut dia, suara masyarakat yang disampaikan lewat hasil survei tersebut seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah.
BACA JUGA: Kaukus Perempuan Parlemen Harus Berkontribusi untuk DPRD
“Itu yang dipikirkan oleh publik, membayangkan pemerintah tidak fokus pada kepentingan publik untuk ekonomi, tetapi membangun ibukota negara,” kata dia.
Puput juga menyoroti parlemen yang seharusnya bisa mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak esensial.
Dia berharap DPR yang kini dipimpin Puan Maharani mampu mengoptimalkan pengawasan terkait nasib hajat hidup rakyat banyak ini.
“Seharusnya tetap ada fungsi pengawasan dan legislasi yang menyeimbangkan apakah memang bentukan IKN tepat dilakukan saat ini. Apakah menggelontorkan uang untuk pemilu serentak secara bersamaan di tahun yang sama dengan IKN dipaksakan juga?. Paling tidak itu jadi evaluasi pemerintah dan parlemen,” kata dia.
Dalam catatannya, pemerintah dan parlemen kompak, gerak cepat mengesahkan UU IKN pada awal tahun ini. Disisi lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong ekonomi rakyat, misalnya Bantuan Subsidi Upah, BLT minyak goreng, Kartu Prakerja dan sebagainya.
BACA JUGA: Dubes Hamianin: 3 Bank di Indonesia Blokir Transaksi ke Ukraina
“Namun sayang, berita baik tersebut kadang tertutupi dengan polemik politik macam presiden tiga periode dan penundaan pemilu,” kata dia.
(LIN)
