PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Kebijakan pemerintah pusat mengalihkan sebagian besar Dana Desa (DD) ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu keluhan para Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat (Jabar).
Pemangkasan anggaran hingga 70 persen itu berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga program pertanian dan perikanan di tingkat desa.
BACA JUGA:
154 Kuda dari 13 Daerah Adu Cepat di Indonesia Derby 2026 Pangandaran
Keluhan itu di sampaikan Kepala Desa Paledah, Yanto dan Kepala Desa Maruyungsari, Tusiman. Keduanya mengaku kewalahan menjalankan roda pemerintahan dengan anggaran yang tersisa.
Yanto menyebut, pemangkasan DD bukan hanya di rasakan oleh seluruh KepalaDesa.
”Ketika saya bertemu dengan kepala desa, yang di keluhkan sama. Saat DD di alihkan ke KDMP dan lainnya, sudah jelas pemerintah desa terkena dampak yang luar biasa,” kata Yanto di kantornya, Kamis (23/7/2026).
Dampak paling nyata, pemerintah desa tidak bisa menjalankan pembangunan sesuai rencana dalam APBDes. Sekitar 70 persen Dana Desa di pangkas atau di alihkan.
”Kan ada pembangunan fisik dan lainnya. Tapi sekitar 70 persen DD di pangkas untuk KDMP,” katanya.
Sebelumnya Desa Paledah menerima Dana Desa sekitar Rp1,1 milyar per tahun. Kini hanya tersisa sekitar Rp300 juta.
Akibatnya, sejumlah rencana pembangunan terpaksa di tunda. Salah satunya pembangunan jalan menuju wilayah pelosok desa yang sudah masuk perencanaan.
Program pemberdayaan kelompok tani dan kelompok perikanan juga ikut terhenti karena tidak ada anggaran.
”Rencana pembangunan infrastruktur jalan ke pelosok desa jelas di tunda dulu karena tidak ada anggaran. Kemudian pemberdayaan kelompok tani, kelompok perikanan juga harus di tunda,” ujarnya.
Padahal sekitar 70 persen warga Paledah berprofesi sebagai petani yang masih butuh dukungan pemberdayaan.
Untuk menutup kekurangan, pemerintah desa kini harus rajin mengajukan proposal ke pemerintah daerah, provinsi hingga anggota DPRD.
Ia mengaku kondisi ini menjadi tantangan, karena masyarakat menilai kinerja pemerintah desa dari pembangunan yang terlihat langsung.
”Kalau tidak bisa membangun, otomatis menjadi pertanyaan masyarakat,” ucapnya.
BACA JUGA:
Cegah Banjir Tahunan di Padaherang Pangandaran, BBWS Citanduy Mulai Keruk Sungai Ciseel
Pemerintah desa pun harus ekstra menjelaskan kepada warga tentang perubahan kebijakan pusat.
”Dulu kita bukan kaget lagi. Malah kita harus berjibaku menyampaikan ke masyarakat tentang perubahan itu agar masyarakat mengetahui meskipun memang sebagian masyarakat tidak memahami,” kata Yanto.
Meski begitu, Yanto menegaskan tidak mempermasalahkan pengalihan Dana Desa. Ia hanya berharap, pemerintah pusat tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah.
”Kami tidak mempermasalahkan Dana Desa di pangkas atau di alihkan, monggo-monggo saja. Tapi tolong pemerintah pusat perhatikan daerah yang setiap tahun sebelumnya selalu di bangun dan di rawat,” ujarnya.
Keluhan serupa dis ampaikan Kepala Desa Maruyungsari, Tusiman. Desanya kehilangan sekitar Rp700 juta dari total Dana Desa yang biasa di terima.
”Jadi, hampir mendekati 70 persen dari total yang dulu biasa di terima pemerintah Desa Maruyungsari,” katanya.
Saat ini dana yang di terima hanya sekitar Rp370 juta. Menurut Tusiman, anggaran yang di alihkan untuk program KDMP dan tidak lagi melalui mekanisme APBDes.
”Menurut informasi dari pemerintah pusat anggarannya buat KDMP dan anggaran itu tidak melalui APBDes. Itu langsung turun ke Kodim, turun Koramil dan di kerjakan oleh konsultan,” kata Tusiman.
Dengan dana terbatas, volume pembangunan infrastruktur di Maruyungsari pun di kurangi agar tetap bisa berjalan.
”Sekarang pembangunan infrastruktur juga tidak maksimal. Jadi volume pembangunan itu di kurangi,” ucapnya.
Sama seperti Paledah, Maruyungsari juga kini mengandalkan proposal bantuan ke pemerintah daerah dan provinsi.
”Ya mudah-mudahan di respons. Kalau tidak ya kita hanya bisa bersabar,” ucap Tusiman.
Ia berharap, pemerintah pusat mengembalikan besaran Dana Desa seperti semula, atau mencari sumber anggaran lain untuk program nasional.
”Kalau bisa pemerintah pusat mengalihkan anggaran dari yang lain, jangan dari anggaran Dana Desa. Karena pemerintah desa sangat membutuhkan anggaran untuk membangun,” ujarnya.
”Di desa banyak yang harus di bangun. Mulai dari infrastruktur, kesehatan, pengembangan SDM dan lainnya. Keberhasilan negara itu ketika desanya juga berhasil,” kata Tusiman.
(Sajidin)
 ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu keluhan){kind=link}